Oleh: Pdt Daniel T.A. Harahap
Ini masalah sensitif di HKBP? Ya. Sejak dulu. Sebab itu tidak perlu takut membicarakannya. Wacana pemindahan Kantor Pusat HKBP dari Pearaja-Tarutung (kurang-lebih 300 kilometer, delapan jam perjalanan dari Medan) bukan isu baru. Sebagian berpendapat, termasuk saya dulu, HKBP bagaimanapun juga harus tetap berkantor pusat di Pearaja. Alasan utama ada dua. Pertama: alasan historis. Bagaimanapun HKBP harus menghargai sejarahnya yang bermula dari Tanah Batak. Lahan sempit Pearaja itu telah menjadi saksi dan simbol sejarah HKBP yang sangat panjang. Dan walaupun tidak pernah diformalkan Pearaja yang menjadi kediaman Eforus atau pemimpin tertinggi HKBP dalam hati dianggap menjadi “kampung suci” HKBP yang sangat berguna memberi ketenteraman hati bagi warga HKBP di Tanah Batak dan di daerah-daerah perserakannya. Kedua: alasan keberpihakan. Dengan tetap memilih secara sadar berkantor pusat di kampung Tarutung, jauh dari pusat kekuasaan, ekonomi dan informasi (juga hiburan), HKBP mau menyatakan keberpihakannya kepada petani-petani desa sederhana di Tapanuli. HKBP tetap ingin tinggal bersama warganya yang miskin dan sebagian besar tertinggal itu. Secara teologis saya pikir itu baik.
Namun saya mengaku telah berubah pikiran dan tidak lagi kukuh berpendapat bahwa Kantor Pusat HKBP harus di Pearaja Tarutung. Saya sekarang malah mau menyarankan agar Kantor Pusat dipindahkan – bukan ke Pematang Siantar atau Medan seperti pernah dulu diwacanakan – tetapi sekalian ke Jakarta. Alasan saya ada beberapa:
Pertama: Jakarta adalah ibukota negara dan pusat pemerintahan serta perekonomian. Itu adalah alasan saya yang pertama dan terutama. Sebagai “gereja besar berskala nasional dan bahkan global” HKBP harus hadir di ibukota negara dan menunjukkan eksistensinya sebagai gereja yang ditempatkan Tuhan di negara Indonesia berdasar Pancasila ini. Dengan berkantor pusat di Jakarta HKBP, melalui Pimpinannya, menurut saya bukan saja akan lebih efektif menyampaikan tugas dan tanggungjawabnya menyampaikan suara kenabian, imamat dan pastoral kepada pemerintah , namun juga untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa HKBP ada dan merupakan bagian integral negara dan bangsa majemuk ini. Memang di jaman moderen ini kita telah memiliki teknologi telekomunikasi yang membuat hubungan Tarutung-Jakarta sangat cepat dan mudah. Namun bagaimanapun juga kehadiran fisik pimpinan HKBP di even-even nasional di Jakarta sangat dibutuhkan bukan saja untuk HKBP tetapi terutama untuk memberikan kontribusi kepada negeri ini.
Kedua: potensi HKBP sebagian besar di Jakarta. Suka tak suka kita harus jujur mengatakan bahwa potensi HKBP sebagian besar ada di Jakarta. Sumber dana Kantor Pusat sebagian besar dari jemaat-jemaat HKBP di Jakarta sekitarnya. Tokoh-tokoh HKBP yang dapat diajak Eforus berdiskusi khususnya dalam rangka hubungan HKBP dengan masyarakat dan negara juga ada di Jakarta. Sederhana saja: saya membayangkan HKBP akan jauh lebih mudah menggalang dana pelayanannya jika kantor pusatnya ada di Jakarta. Usaha Pimpinan yang sekarang membangun sistem administrasi pelayanan HKBP yang moderen juga akan menjadi sangat mudah jika Kantor Pusat HKBP di Jakarta. Dan dengan sistem yang lebih kuat itu maka Kantor Pusat juga justru lebih bisa berperan di daerah-daerah tertinggal di Tapanuli dan bukan hanya sekadar mengeluhkannya. Dan kalau perlu HKBP bikin komitmen persepuluhan. Artinya: sepuluh persen pemasukan HKBP harus disisihkan untuk dana membangun Tapanuli.
Ketiga: efisiensi organisasi dan kepemimpinan. Berhubung sebagian besar HKBP sudah berada di luar Tapanuli maka urusan Pimpinan HKBP juga sudah lebih banyak di luar Tapanuli. Dan apa yang terjadi? Sejak beberapa periode terakhir waktu Pimpinan HKBP lebih banyak di luar Tarutung. Itu tidak bisa disalahkan. Sebab untuk hanya untuk urusan dua jam di Medan saja Pimpinan HKBP harus rela paling sedikit enam belas jam di jalan pulang pergi. Padahal jika Pimpinan di jakarta maka waktu ke Medan mungkin hanya perlu enam jam pp.
Keempat: orientasi masa depan. Tuhan menganugerahkan warga HKBP yang sebagian besar Batak itu dengan jiwa perantau. HKBP telah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di Amerika Serikat. Warga HKBP bahkan sudah ada dan banyak di Timur Tengah. Menurut saya dengan memindahkan Kantor Pusat ke Jakarta kita akan lebih fokus membangun masa depan dan tidak hanya tenggelam dalam persoalan-persoalan masa lalu tanpa ada jalan keluarnya. Masa lalu adalah sejarah. Dan sejarah kita catat dan simak serta jadikan pelajaran. Namun kita sebagai gereja dipanggil bergerak ke masa depan. Saya tidak mengatakan Jakarta adalah tujuan terakhir dari HKBP. Namun dari Jakartalah HKBP lebih baik memandang ke seluruh dunia termasuk ke akarnya di Tanah Batak. Dan hanya dengan berkedudukan di Jakartalah Kantor Pusat HKBP tidak terperangkap dalam sekat-sekat sangat sempit dan sangat primordial. Bagaimana?
Ini hanya saran saya saja berdasarkan sejumlah pertimbangan (termasuk kasus pembatalan IMB gereja di Depok). Yang harus mengambil keputusan adalah seluruh warga HKBP. Dan sebelum mengambil keputusan tentu kita perlu mengadakan percakapan, perhitungan dan perencanaan yang sangat matang, dan terutama berdoa mencari bimbingan Roh Tuhan. Namun saya bermimpi Sinode Godang 2010 telah mampu mengambil keputusan. Dan kita merayakan Jubileum 150 Tahun HKBP tahun 2011 nanti benar-benar dengan semangat dan tekad benar-benar baru menjadi gereja meng-indonesia dan meng-global. Dan sepenuhnya melayani Tuhan.
Horas HKBP.
Pdt Daniel T.A. Harahap
Kembali ke halaman depan:
Menurut saya apa yang diusulkan pak pendeta itu amat baik. Progresif. Namun dengan membawa kata ‘batak’ pada HKBP, terlihat agak kurang pas ide tsb jadinya. Kecuali ‘B’ pada HKBP tsb dihilangkan menjadi HKP (saya serius), atau berubah nama sekalian. Mungkin kelihatannya terlalunaif, tapi itulah kenyataannya.
Harus dicari jalan tengahnya (?), karena semua pendapat yang masuk bagus-bagus.
kalau seumpamanya jadi pindah..kira2 beginilah bunyi tingting di gareja: Pinabotohon tu sude ruas ni huria, nungga pindah kantor Pusat HKBP sian Pearaja – Tarutung tu Jl. Sudirman/Gatot Subroto/Mh.Thamrin/Medan Merdeka/Sisingamangaraja/dll Jakarta. tatangiangkon ma asa lam maju HKBP tu joloan ni ari on
Sebagai Organisasi Pelayanan,maka HKBP HARUS memperoleh akses dan fasilitas terbaik yang bisa diperolehnya untuk melayani jemaatnya.Akses dan fasilitas adalah sarana dan bukan tujuan.Jakarta sbg Pusat kekuasaan dan juga sekaligus “pusat” kebudayaan bangsa ini,dmn kita orang batak pasti tersosialisasi didalamnya.Untuk ukuran Indonesia,maka Akses dan fasilitas ada di Jakarta.Disisi lain,sbg Organisasi HKBP mutlak perlu POWER,spt Uang,Pena,Jabatan dan Senjata.Akses,Fasilitas dan sumber POWER itu ada di Jakarta.Sejujur-jujurnya sebagai Organisasi Pelayanan Masyarakat di Bangsa ini,HKBP tidak mungkin lepas dan bebas dari denyut nadi pembangunan di Jakarta.HKBP harus “in” spt domba ditengah-tengah kawanan serigala.Tapi HKBP tidak akan pernah takut atau gentar karena Dia adalah Gerejanya Tuhan.Jika kita mau rasionil dan positif thinking,ide Tuan Rumah (Amang DTA ) ini harus kita perkaya dengan hal2 positif dan konstruktif.Hira dang suman jika kita tanggapi negatif apalagi ada yang terjebak jadi sinisme-personal atau melankolis tak berdaya bahkan arogan scr rohani.Amang DTA salut utk idenya dan juga respon2 yg elegan atas comment para tamu Rumah Metmet ini.HKBP lam tu majuna.
Ide memindahkan kantor Pusat HKBP dari Tarutung, memang sudah lama terdengar. Perlu kita diskusikan gagasan ini dengan seksama. Menurut saya COCOK dengan berbagai argumen demi masa depan HKBP yang lebih baik. Jikalau pindah ke Jakarta , nantinya banyak yang dihadapi berupa tantangan. Ai anggo dang, olo do HKBP “MODOM” , RENGES…torus jala “MARUKKOR”….. b’canda..
Setiap warga memang merindukan “Perubahan” di HKBP ke arah yang lebih baik. Untuk itulah dengan berbagai pertimbangan memang cocok itu kantor pusat dipindahkan ke Jakarta agar Pimpinan HKBP lebih Semangat dan punya Mitra langsung yang lebih tinggi, sehingga berani menyuarakan masalah2 umat seperti masalah sosial kemasyarakatan, dll. Menurut hemat saya, dalam pelayanan ini perlu mitra tanding yang lebih, agar tidak hanya Bupati Taput mitra (ehh. maaf..)
Ini saya katakan karena saya warga HKBP yang rindu agar pelayanan HKBP baik (agar naik kelasnya….) Karena Ironis… HKBP, Gareja naboloni alai holan bolon…aha do tahe???
Selama ini tidak salah kalau saya katakan HKBP kurang berdampak dengan sekitarnya/lingkungannya. Hal lain, agar Pimpinannyapun agar tidak hanya jago kandang.. Dan banyak lagi…. Jadi unang pintor mabiar.. hita. Biasanya orang Batak cepatnya menerima/ melakukan perubahan.
Kita sudah harus melupakan/menghapuskan bahwa di HKBP takut nanti begini… takut pecah..takut.. dll, takut terus dan akhirnya sangat jauh mundur. Misalnya lembaga NHKBP jangan maju, takut beginilah…… Akhirnya lahirlah Pimpinan HKBP yang syukur2 selevel dengan Bupati molo ditoruna beha nama i… I ma jolo….ate di angka dongan sa haporseaon/sa huria. Unang hamu mabiar….(hata ni Tuhan i do i)
Diama mungkin lapoon ndang rame, ai parlapoon holan na mambahen “ide-ide gila” do. Asalma tambul dohot tuakna ndang habis asa niarahaon angka dongan minum dohot markombur di lapoon. Selamat Amang…dari hari-ke hari kian ramai aja pengunjungnya. Untuk topik ini, holan mambege-bege ma jo au……
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya., Saya yakin pernyataan ini masih jelas di ingatan kita, hendaknya pernytaan ini juga masih bisa kita pegang sebagai dasar untuk mempertahan kan eksistensi kantor Pusat HKBP di Tarutung. Tanpa harus pindah ke Jakarta pun , saya kira tidak menjadi penghalang bagi perkembangan HKBP itu sendirii, baik dari sisi pelayanannya, dari sisi perkembangan informasi, sebab semua faktor pendukung saat ini sudah ada.
Bahkan dengan status HKBP yang sdh mengglobal saat inipun , saya rasa bukan suatu alasan untuk memindahkan Kantor Pusanya ke Jakarta.
Banggalah kita dengan Bonapasogit kita, Banggalah kita dengaa tanah kelahiran kita. Belum lagi berbicara dari sisi biayanya , berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan, belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk sosialisasi , belum lagi kepastiamn perijinan yang ada sekarang ini, minta ijin bangun gereja aja susah di Jakarta ini, apalagi yang namanya Kantor Pusat HKBP. Kalo boleh sumbangn saran , kantor HKBP biarlah tetap di Tarutung, tapi pembenahan di tubuh HKBP itu sendiri yang harus dilakukan secara baik dan benar. Coba kalo kita lihat sekarang yang namanya Rotasi penempatan Tugas pendeta aja masih banyak mengundang kontra…
Apalagi nanti kalo kantor Pusat ditetapkan di Jakarata, jangan jangan para pendeta kita ini tidak adala lagi yang mau ditempatkan di kampung / Bonapasogit, kecuali Pendeta 2x yang baru dapat Tohonan.
Menunjukkan eksistensi kita tidak harus pindah ke Jakarta Toh?, dulu ingat Siapa yang tidak kenala yang mnamanya “DANAU TOBA” dan hampir seluruh belahan bumi ini pada masa jaya nya melancong ke sana, Tapi seiring dengan semakui majunya jaman , Nama Danau Toba sdh semakin surut. bahkan sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Ini karena apa ?…..faktor Sumber daya sangat berpengaruh sekali.
nah demikian juga dengan HKBP kita ini, benahi dululah …Sumber daya yang sudah ada sehingg bisa memberikan kontribusi yang benar benar membrikan nilai lebih terhadap jemaaat dan juga lingkungan sekitarnya.
HKBP adalah salah satu lembaga yang telah lama berpartisipasi dalam membangun tanah batak, dan masih diperlukan keberadaanya disana, dan akan diperlukan terus. dan biarlah dia tetap sebagi Tuan Rumah di Tanah sendiri.
Daniel Harahap:
Tole ma. Bahen ma hamu torus HKBP holan gabe sijaga tambak ni ompung dohot huta na tarulang ala naung ditinggalhon hamu i.
Baguslah masih ada di HKBP yang berfikir a la “thinking out of the box”. Teruslah datang dengan ide-ide brilian dan rada “gila” dikit. Aku suka itu. Persiapkan saja segala sesuatunya dengan matang. Dengan tulus hati, bukan dengan agenda tersembunyi. Kepala Gereja pasti memutuskan yang terbaik. Pun kalau Pemimpin HKBP (Eforus and the gang …) akan sampai pada kesimpulan pemindahan kantor pusat, namun kalau Beliau tidak berkenan, harap bersabarlah sampai HKBP mempunyai Pemimpin yang punya kualifikasi untuk berdiam di Jakarta.
Jarak bukan menjadi penyebab utama terjadi kasus-kasus pelecehan HKBP seperti yang dialami saat ini di Cinere, tapi kompetensi pemimpin HKBP belum sekaliber orang yang seharusnya mengelola wilayah yang sesuai dengan tingkatan jabatan yang disandangnya (apalagi kalau jabatan yang diemban sekarang bukanlah didapat secara benar …). Selama ber-HKBP, yang aku lihat memang pemimpin HKBP (hampir pada semua tingkat) tidak punya kemampuan yang memadai untuk menangani isu-isu seputar kehidupan gereja. Apalagi berhadapan dengan pejabat pemerintah, mentalnya langsung ciut, karena tidak punya posisi tawar yang memadai. Kebanyakan adalah jago kandang (ma’af, ma’af, ma’af …)
Aku bangga jadi warga HKBP sehingga harus berani sabar menunggu datangnya sang pemimpin sejati yang dihasilkan Sinode Godang yang diperkenan oleh Kepala Gereja. Kesadaran seperti ini yang seringkali aku sampaikan kepada beberapa orang kawan yang sering memrihantinkan situasi dan kondisi pemimpin HKBP yang masih “jauh panggang dari api”.
Horas jala gabe, beta tapadenggan hakabepe!
Sebagai perbandingan mungkin bisa dilihat juga bagaimana Gereja Ortodoks tidak memindahkan pusatnya dari Istanbul (Byzantine) walau umatnya di daerah itu sangat sedikit sekali.
Atau bagaimana Gereja Anglikan tidak memindahkan pusatnya dari Canterbury ke London.
Dengan pindahnya kantor pusat HKBP ke Jakarta apakah masalah pengurusan atau pencabutan IMB gereja oleh walikota bisa lancar jika pucuk pimpinan turun tangan mengatasinya?
sekiranya gereja termasuk HKBP selalu melakukan “fungsi kontrol” dan “pengawasan” agar roda pemerintahan, perekonomian dan segala atfitas dari pusat jakarta dapat berjalan dengan baik, sesuai yang diharapkan dan tidak berlawanan terhadap kehendak Tuhan sebagaimana diyakini HKBP, justru lebih baik dan lebih leuasa HKBP menyampaikan suara kenabiannya dari Pearaja Tarutung. Kalau soal kedekatan fisik untuk menyelesaikan masalah di Tapanuli Utara saja yang setiap jam bisa ketemu, kalau yang namanya masalah belum tentu terus dapat diselesaikan. Dan bila desa dan kecamatan di mana tinggal pimpinan dapat mempengaruhi, apalagi tinggal di kota besar dan metropolitan pasti lebih besar dapat mempengaruhi, bukan saja untuk kebaikan hkbp, tetapi bisa saja sebaliknya “mempengaruhi dengan mudah untuk merusak hkbp melalui pimpinannya”, alangkah kemungkinan yang terakhir ini sulit terjadi bila tetap pimpinannya di pearaja tarutung. Memang dari jakarta, apalagi salah satu ressort di jakarta sulit melihat dan mengetahui informasi mengenai seluruh jemaat/gereja, ressort dan distrik hkbp. kalau sudah di Pearaja tarurung pasti lebih mudah. Sekiranya pengasuh “ruma metmet” ini tinggal di pearaja tarutung, pasti lebih cepat mengendalikan seluruh informasi dan visi misi hkbp ke semua jemaat dan daerah, karena cakupannta sama sebagaimana istana presiden ri mengatahui situasi keadaan daerah ri sampai pelosoknya ri, demikian juga dari pearaja tarutung mudah melihat dan mengenai dan mengetahui semua jemaat hkbp. karena arah informasi dan data dari setiap jemaat, ressort, distrik adalah ke pusat hkbp.
Itu saja pemikiran saya pribadi setelah membaca “nonang-nonang” ini semuanya. Bagaimana kantor pusatnya hkbp difungsikan dengan baik seperti kantor pusatnya (istananya) ri, barangkali itu yang paling perlu dan dibutuhkan. tarsingotna ma i …. horas ma …
saya dengar sendiri dari pendeta-pendeta… mereka bilang gak efektif loh di Tarutung… Medan atau Jakarta itu idea yang terlontar dari pendeta-pendeta HKBP yang saya tanya… Mereka merasakan 12-15 jam terbuang sia-sia di jalan yang sempit antara Polonia sampai Tarutung (kecuali seperti saya bilang kalau ada Federal Highway bertingkat 3 mungkin akan hanya 2 jam) he he he he….. Jadi??????
Betapa stratejiknya Jakarta sekitarnya sebagai “lokomotif” pertumbuhkembangan HKBP ke depan, terlihat dengan bermukimnya 3 orang Pareses di wilayah ini. Persoalan keberadaan dan pertumbuhkembangan HKBP sebagai organisasi ke masa depan akan lebih mudah dikelola dari Jakarta, daripada di Pearaja. Kompleksitas persoalan sebagai akibat ‘marserak’ yang mulai dihadapi HKBP dan ‘terpencar’ dari pusat-pusat kota, seperti Jakarta, akan semakin terasa ‘ruwet’ di masa depan. Sehingga akan jauh lebih efisien sekaligus efektif jika para pemimpin HKBP bermukim di wilayah ‘persinggungan’, Jabodetabek! Pengelolaan dari Jakarta lebih memudahkan bagi hampir semua organisasi bisnis dan sosial, dan saya yakin HKBP juga akan merasakan kemudahan yang sama. Kalau memang bisa menjadi lebih mudah, kenapa masih harus terpaku dengan hal yang lebih sulit?
Seru kalilah wacana perpindahan HKBP pearajaon ate !
Perlu dipertanyakan lagi latar belakang wacana perpindahan ini, apakah Ephorus dan pimpinan departemen, para pendeta lainnya tidak ingin berkantor di Pearaja ? ataukah si humisik untuk kesejahteraan yang selalu kurang ? Sistim imformatikah yang kurang memadai ? kalau dibilang supaya dekat dengan pusat pemerintahan ? Kalau itu yang menjadi alasan , bisah kita lakukan : perbaikan bangunan, perbaikan informatika, tingkatkan kesejahteraan, binalah hubungan ke tingkat propinsi / nasional melalui perangkat SDM yang berkualitas. kabar yang dapat kita peroleh bahwa kantor pusat dapat berhubungan dengan baik baru tahap tingkat BUPATI yang ada sebagian di Tapanuli, hubungan baik dengan BUPATI itu banyak berkaitan karena keluarga atau dongan tubu.
Sebetulnya kita mempunyai fasilitas : Percetakan, Rumah Sakit, Pendidikan, mari kita tingkatkan fasilitas seperti ini untuk tujuan penggalangan DANA sehingga akan mampu mengurus Gereja yang tidak mampu,dsb. Bisakah rumametmet ini menjelaskan apa aktifitas fasilitas ini dan kemana uangnya ? Perpindahan HKBP Pusat Pearaja ke Jakarta bolehlah angan2 dulu dan kalau harus pindah kenapa tidak dipikirkan ke Pematang Siantar atau Balige? Tentang rapat besar yang dihadiri oleh para pendeta bisa saja dilaksanakan di Medan , Pematang siantar, Jakarta atau kota lainnya dan para pendeta utusan resort ataupun pagaran telah dibiayai oleh gereja HKBP yang bersangkutan. Memang pendeta dari Pearaja Tarutung akan memakan waktu yang lama melakukan perjalanan dinas ke suatu daerah HKBP, akan tetapi bagaimana pula para pendeta yang datang ke pearaja Tarutung tentu memakan waktu yang lama juga.
Daniel Harahap:
Ide pemindahan Kantor Pusat ini adalah ide saya pribadi dan setahu saya selama sepuluh tahun terakhir tidak pernah dibicarakan lagi di forum resmi HKBP. Pimpinan yang sekarang atau mendatang belum tentu juga setuju. Saya cuma mau mengatakan kepada semua par-Jakarta (juga par-Bandung, par-Lampung, par-Batam, dohot par-Riau dna): Nunga dison hamu sude, na gabe sijaga tambak do dietong hamu kantor pusat i?
Dari komentar-komentar yang ada, saya melihat bahwa topik ini adalah topik yang sangat hangat, panas bahkan sensitif.
Dari 62 komentar di atas:
Setuju : 13 coment (21 %)
Tidak setuju : 35 coment (56 %)
Tidak memihak : 10 coment (16 %)
Tidak jelas : 4 coment (7 %)
Dari persentase komentar di atas, kira-kira apa yang akan terjadi seandainya dalam waktu dekat KP HKBP dipindahkan ke Jakarta…?
Daniel Harahap:
Dimana-mana agen perubahan memang sekitar 10%.
Ate par-jakarta, ala naung di jakarta hita, las gabe papindaotta na ma KP HKBP tu Jakarta? Egois kali kita.
Saya setuju pendapat tanotabo : Jarak bukan menjadi penyebab yang utama, tp kompetensi pimpinan2 HKBP.
Horas HKBP,
semoga semakin bersatu dan saling mengasihi, dimanapun letak KP HKBP ditempatkan.
beda pendapat boleh tapi jangan jadi parbadaan. ( jangan sampai terulang lagi )
Kantor Pusat HKBP perlu pindah atau tidak, ke Jakarta atau tempat lain, sangat tergantung kepada dasar berpikir/alasan dan tujuannya.
Seperti yang dikatakan sdr. S.Marihot Hutahayan, jenis pelayanan seperti apa yang akan dilakukan oleh pimpinan HKBP ke depan.
Apakah pelayanan yang lebih pragmatis dan sekuler, dimana sebuah kegiatan gereja dianggap bukan lagi pelayanan tetapi menjadi program yang dinilai dengan kata ‘sukses’? Ironinya pengertian sukses tergantung pada jumlah dana yang dihasilkan seperti yang banyak dilakukan oleh gereja-gereja HKBP di Jakarta sekarang ini. Kalau demikian Kantor Pusat bagusnya pindah ke Jakarta.
Kalau jemaat HKBP masih sependapat bahwa HKBP adalah organisasi Spiritual (yang tidak bisa diperbandingkan dengan organinasi Politik, Massa, Pemerintahan atau Militer), maka sebaiknya seperti yang dikatakan sdr. Mula Harahap. Ephorus lebih banyak berdiam di kantornya
menerima tamu, melakukan percakapan pastoral, berpikir, merenung, banyak berdoa, menulis dan menyampaikan pesannya kepada Jemaat. Pekerjaan lain didelegasikan kepada Preases/Pendeta dan lembaga-lembaga atau yayasan-yasasan dibawah naungan HKBP. Kalau demikian
Kantor Pusat tidak harus pindah.
Potensi HKBP sebagian besar di Jakarta? Kita lihat SDM.
Dari sudut kwantitas/jumlah anggota jemaat, tidak. Anggota jemaat HKBP di Jabodetabek tidak sampai 15 % dari seluruh Jemaat HKBP.
Dari sudut kwalitas, SDM berkwalitas banyak di Jakarta, ya. Tapi yang anggota HKBP dan memberi perhatian tanpa pamrih untuk kebaikan HKBP? Mohon maaf, termasuk para Pendeta dan Sintuanya, jauh lebih banyak dan potensial di luar kota Jakarta, seperti Medan, Palembang, Pekanbaru, Riau, Surabaya dll.
Dari sudut dana.
Di Jabodetabek banyak jemaat HKBP yang berkecukupan, punya banyak sumber dana, kaya dan mau menyumbang. Benar, sangat banyak.
Tapi, dimanakah Gereja HKBP yang membuat rencana pelayanannya dalam satu tahun dengan anggaran biaya paling besar, sampai ratusan juta rupiah? Bukan di Jabodetabek. Gereja HKBP itu merencanakan pelayanannya dan berjalan baik dengan mengandalkan jemaatnya sendiri. Gereja HKBP itu ada di Distrik XV Riau.
Sangatlah patut untuk kita renungkan kalimat bijak yang disampaikan amang @ rjh
molo tahaburjuhon ulaon i jala tahabiari Debata mangulahon i, marture doi jala marune.
Seperti Hana yang selalu berdoa kepada Tuhan meminta berkat melalui anak, kitapun berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati Pimpinan dan Jemaat HKBP, di manapun Kantor Pusatnya.
Daniel Harahap:
Tole ma. Bahen ma hamu torus HKBP holan gabe sijaga tambak ni ompung dohot huta na tarulang ala naung ditinggalhon hamu i,
Bah boasa gabe songoni alus muna Amang, gabe si jaga tambak ninna hamu HKBP i, tidak ada hubungan nya sama sekali, justru itulah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh HKBP itu sendiri, Bagaimana kita bisa berkembang kalau rasa pesimis sdh menghantui pikiran kita.
Kalo menurut saya amang, untuk saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk pemindahan kantor pusat HKBP ke Jakarta. Masih banyak persoalan persoalan HKBP yang belum tuntas, yang lebih membutuhkan perhatian, itu aja dulu diselesaikan bagaimana supaya pada saat HKBP itu mau membangun suatu gereja itu tidak dipersulit IMBnya kemudian , bagaimana supaya seluruh ruas bisa menikmati ibadahnya dengan tenang tanpa adanya gontok gontokan di intern HKBP itu sendiri. kemudian tunjukkan dulu kwalitas pelayanan HKBP terhadap sekeliling nya dan ruasnya se optimal mungkin.
Tanpa dipindahkan pun kantor pusat itu ke Jakarta , gak ada masalah , dan tidak menjadi penghalang atas kemudahan penjangkaun pelayanan itu sendiri, jangan jangan dengan kepindahan kantor pusat ke Jakarta nanti akan menjadi pemicu permasalahan baru di HKBP itu sendiri.
Molo tung pe tarulang tano di hitaan, jadi tinggal hononton ma , Ai dungi muse didok hamu muse: ” Bahen ma hamu torus HKBP holan gabe sijaga tambak ni ompung ., Bah….nunga sala be Amang ai dang si jaga on tambak!
Dungi molo tung adong pe Tambak disi so na HKBP manjagai nasalelengon kan?
Ai namansai borat situtu sipingkiran : Biaya pemindahan pasti Besar, Masalah perijinan belum pasti ( nunga taboto negara ta on songon dia molo tu Gareja), Marsigulut ma annon angka Pandita i holan tu Jakarta, dang adong be na olo annon tu huta an. Gabe mago marsigulut tu Jakarta ma sude.
Daniel Harahap:
Kalimat itu bukan saya tujukan kepada Lae pribadi, tapi kepada semua orang Batak yang selalu mendaku mencintai kampung halamannya tapi meninggalkannya, mendaku menghargai sejarah tapi tidak mau ziarah.
Horas…
Kalian semua pengunjung “Rumametmet”, tahu ngga enak nya ngobrol di “lapo Rumametmet” ini? Jawab nya : Si empunya “lapo” ikut bertengkar dengan pengunjung “lapo”.
Saya pikir jarak bukan lagi hal yang mendasar di jaman ini, HKBP organisasi besar, manfaatkan IT. Fokuslah pada hal yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan jiwa per jiwa, jangan berfokus untuk membesarkan organisasinya. Sebagaimana halnya renungan/artikel yang Amang sering lontarkan selama ini sangat banyak membantu pengembangan rohani, saya sangat banyak terbantu berkat artikel amang selama ini. Saya berfikir apakah amang sudah kehabisan “ide”, sehingga amang beralih pada topik yang tidak penting ini.
Daniel Harahap:
Justru menurut saya topik ini sangat penting dibicarakan. Dan karena itulah juga jadi pembicaraan hangat di sini maupun di milis hkbp apalagi di facebook. Ambal ni hata eh baidewei sudah berapa lama Lae Poltak meninggalkan huta? Masih tahu kondisi sebenarnya di sana?
Kepada Yth Seluruh pengunjung Ruma Metmet,
Kalo membahas tentang tradisi dan kampung halaman, pasti banyak komentar2nya….
Kenapa kita takut meninggalkan kampung halaman? Histori? Histori HKBP bukan tentang tempat dimana kantor pusat HKBP berada. Histori HKBP tentang perjalanan hidup HKBP itu sendiri. Jadi histori itu ngk akan pernah hilang.
Apakah kita semua tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya kantor pusat HKBP di Pearaja? Apakah kita semua tahu bagaimana capeknya perjalanan ke kantor pusat pulang pergi?
Apakah bila HKBP itu pindah ke Jakarta, Ke-HKBP-an itu akan hilang? Bagi perantau yang pindah ke Jakarta, apakah kita mau dibilang “bukan batak lagi”? Sekali batak akan selalu batak.
Kita semua cinta HKBP. Kita mau terbaik buat HKBP. Kita mau merantau ke Jakarta untuk lebih maju lagi, kenapa kita takut membawa HKBP kita yang kita cintai untuk lebih maju?
Saya penasaran, apakah kita semua yang kasih komen sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dan HKBP?
Untuk sementara, tanggapan saya singkat saja. Apakah ada kemungkinan Amang Pdt Daniel Harahap pindah ke Tarutung atau bonapasogit beberapa tahun ke depan ini? Kalau kemungkinannya ada, maka kemungkinan akan munculnya ide baru –yang berbeda dengan gagasan di atas masih mungkin
Asa lebih hangat , mungkin lebih maksimal dope pelayanan ni HKBP molo markantor di Kapal ( sejenis Kapal pesiar), tatuhor kapal pesiar namura-mura i. Sadia tehe naummura nuaeng Kapal pesiar Burger ( buruk-buruk ni Germany).
Baiknya emang ibukota negara itu digilir tiap2 propinsi. Kalo dah gitu kan gak ada alesan KP HKBP pindah dari pearaja. Hehehehe, maksa.
Ya mungkin bila HKBP sudah tersebar ke seluruh asia tenggara dan Orang Batak bnyk di singapur, suatu saat Kantor Pusat HKBP dipindahkan ke Singapura,agar bisa bkembang bukan untuk kepentingan nasional tapi juga internasional….hehehehe
Komentar tentang jarak,
Kayaknya naik pesawat dari Silangit ke Medan cuma 45Menit!!!. Itu pun bukan Foker 28.
Kalau mau cepat lagi Silangit diimprove airportnya, Jalan Raya Siantar-Tarutung diimprove dst. Molo boi nian i ma jolo di usahahon angka halak hita na mangakku hebat di Jakarta on. Unang holan hata. Peace
Pada akhirnya, saya pikir-pikir, persoalan pindah atau tidak pindah kantor pusat ini sangat tergantung kepada apa tugas yang diberikan kepada ephorus, sekjen serta kepala-kepala departemen itu, dan bagaimana mereka menafsirkan serta mensiasati tugas tersebut.
Kalau hal-hal yang harus mereka kerjakan itu lebih banyak menuntut mereka untuk keluar dari dari kantornya, yah pergilah mereka keluar (ke Jakarta, Jenewa, Barmen, dsb). Mengapa pula mereka harus “monggop” di Pearaja?
Kalau hal-hal yang harus mereka kerjakan itu lebih banyak menuntut mereka untuk berdiam di Pearaja, yah di Pearaja-lah mereka duduk dengan manis. Mengapa pula mereka harus berpergian ke luar?
Kata kuncinya barangkali adalah bagaimana membuat diri selalu hadir dimana diperlukan, bisa dihubungi setiap saat, dan pekerjaan beres.
Saya sendiri, sejak mulai bekerja di tahun 1970-an dulu sampai sekarang, adalah orang yang tak pernah betah duduk terus-menerus di meja dan ruangan kerja saya lebih dari 1 jam. Saya suka keluyuran kemana-mana demi dan atas nama pekerjaan
Daniel Harahap:
Hasil keluyuran itu lantas apa?
Seperti yang aku bilang kemarin, aku sangat menyukai ide-ide yang brilian dan juga “kontroversial”. Bukan sekadar (atau asal) kontroversial, namun yang dapat membuka pemikiran yang keluar dari pakem yang ada dan dianut bertahun-tahun sehingga sudah menjadi suatu keyakinan yang harus diikuti terus dan tabu untuk diubah. Selain memindahkan Kanpus HKBP, bagaimana kalau diwacanakan mengangkat Sekretaris Jenderal HKBP yang bukan dari kalangan pendeta? Melalui http://www.tanobato.wordpress.com sudah aku lontarkan sejak tahun lalu (dalam tulisan Sekjen Non-Pendeta, Beranikah?) di samping mendiskusikannya dengan parhalado na poso (bukan hanya sekadar muda usia, namun juga yang muda pemikirannya, yang terbuka untuk hal-hal yang baru). Dilihat dari fungsinya (dan judul jabatannya), yang diperlukan adalah kemampuannya dalam mengelola administrasi. Dengan demikian, Sekjen tidak akan mencalonkan diri untuk pemilihan Eforus. Sebagai “penjaga dogma”, memang Eforus haruslah dari kalangan pendeta senior namun tidak usah diwisuda dengan gelar “Ompu i” (sampai saat ini menurut saya belum ada yang pantas menyandang gelar itu …).
Jika ini dapat terwujud, maka satu faktor pemecah belah gereja sudah dapat diminimalkan. Menengok sejarah HKBP, hampir selalu dwitunggal (Eforus dan Sekjen) ini tidak akur. Dan itulah yang menjadi pemicu keretakan. Sada tu dolok, sada nari tu toruan. Apalagi ditambah dengan “tiga jagoan” Ketua Dewan, semakin bertambahlah kerunyaman pengambilan keputusan di HKBP. Hari-hari belakangan ini, Sekjen melakukan “koalisi” dan “konsolidasi” dengan menggunakan SK mutasi sebagai pedang pamungkasnya. Kalau dilakukan dengan proses yang benar dan sesuai dengan prinsip pengembangan dalam manajemen organisasi, boleh jugalah. Tapi melihat begitu banyaknya pendeta yang selalu datang menghadap Eforus di rumah beliau, membuktikan bahwa mutasi dilakukan dengan agenda tersembunyi (apalagi tujuannya, kalau bukan persiapan Sinode Godang mendatang?). Dan ini juga membuktikan tidak solidnya kepemimpinan HKBP, sehingga yang lebih tepat adalah pemegang kekuasaan HKBP (bukan pemimpin …). Mudah-mudahan pak DTA tidak termasuk daftar yang harus dipindahkan secara paksa …
Horas jala gabe, tatangiangkonma asa ro partigor di hakabepe!
Horas ma di hita.
Menarik sekali topik ini. Saya hanya mau mengatakan. Kantor Pusat HKBP terletak di Tarutung aja sebahagian besar pendeta berebut untuk ke Jakarta. (Mungkin hal ini menjadi salah satu sebeb Jakarta menjadi 3 Distrik……hehehehehe……). Setelah ditempatkan ke Distrik Jakarta 1, maka berusaha agar ditempatkan di Distrik Jakarta 2, lalu kemudian berusaha lagi kalau pindah tidak keluar dari Distrik Jakarta 3, hal itu berulang-ulang sampai pensiun. Kalau ada isu mau ditempatkan atau bahkan sudah keluar SK penempatan di luar ke-3 Distrik Jakarta tsb, maka melobi jemaat agar dibiayai kuliah di STT Jakarta, sehingga ada alasan untuk tetap bertugas di Jakarta. Kalau kantor pusat ada di Jakarta, maka menurut saya maka hal tersebut akan semakin “parah” karena “jemaat-jemaat hebat/berpengaruh” akan semakin”menancapkan kukunya” kepada pimpinan HKBP karena akses yang semakin mudah. Hal yang utama untuk membangun HKBP adalah membangun sikap mental pimpinan, pendeta, bibelvrow, sintua, termasuk jemaat. Namun yang terutama adalah sikap mental para pimpinan dan pendeta…….perihal IMB yg dicabut, saya yakin pimpinan HKBP sudah mendengarnya. Pertanyaannya sudahkah ada langkah konkrit untuk mencari tahu duduk persoalannya..? menurut saya tidak perlu pimpinan HKBP langsung turun ke Cinere, Pimpinan HKBP dapat mengutus distrik, jika diperlukan pimpinan HKBP dapat membentuk Tim Hukum (bukankah pengacara banyak dari jemaat HKBP?)……Pimpinan HKBP harus peka dengan gejala sosial di masyarakat….beberapa saat yg lalu seorang anak yg terusir dari kampungnya karena mengidap HIV yg diturunkan dari org tuanya…kampung tersebut sangat dekat dengan kantor pusat HKBP, sayangnya HKBP tidak membuat suatu langkah nyata untuk menolongnya – mungkin takut dihujat masyarakat sekitar…hmmmmmmmm… (padahal HKBP mempunyai suatu komisi HIV/AIDS). Hal ini membuktikan letak kantor pusat HKBP tidak berpengaruh terhadap tindakan nyata HKBP terhadap suatu peristiwa sosial. (Saya yakin seandainya Kantor Pusat HKBP ada di Jakarta kasus Cinere akan tetap terjadi, dan HKBP kebingungan mencari jalan keluarnya…atau lebih parah lagi seolah-olah tidak mau tahu….). Beberapa hal yg saya usulkan untuk membangun HKBP :
1. Untuk menjadi Eforus adalah pendeta senior yang tidak mempunyai tanggungan untuk mengurus keluarganya lagi (seluruh anak2nya telah memiliki penghidupan, penghasilan, dan pendidikan yang cukup sendiri). Dengan demikian Eforus hanya memikirkan tugas pelayanan, tidak lagi memikirkan “perut” keluarganya karena sudah terpenuhi. (Bila perlu tidak perlu ada batas pensiun untuk menjadi Eforus. Yang memilih Eforus adalah kemufakatan para pendeta senior (60 thn ke atas). Dan dia menjadi Eforus selama dia hidup/ seperti Paus dalam Roma Katolik. Jika Eforus meninggal, maka dipilih lagi oleh para pendeta senior untuk bermufakat menunjuk salah seorang dari antara mereka. )
2. Untuk menjadi sekretaris tidak harus dari pendeta. HKBP dapat menunjuk seorang yang profesional dan diberi pendapatan yang cukup untuknya. Tidak harus jemaat HKBP, bahkan seorang yang bukan Kristen namun memiliki profesionalisme dapat menjadi sekretaris HKBP
3. Pimpinan HKBP turut berperan serta mendukung program pemerintah untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan. Misalnya mengakomodasi program PNPM Mandiri, CSR, pendidikan dasar, kesehatan, dll. Hal ini dimulai dari lingkungan Kantor Pusat HKBP Pearaja.
4. Menambah jam mata kuliah manajemen organisasi dan psikologi dalam sekolah Pendeta/ Guru Huria).
Demikian pendapat saya……..
Pertanyaan saya kepada amang DTA, jika dalam waktu dekat ini atau yang akan datang amang ditugaskan ke “kampung”, misalnya Huta namora, Harian Boho, Parbubu, dll, apakah amang bersedia..?
Tetapi Carl sendiri kok meninggalkan kampung?
Daniel Harahap:
Sebagai pendeta HKBP saya tidak bisa mengatakan “tidak” kepada SK pimpinan.
Di mana pun tempat tinggal rumah dinas Pimpinan HKBP atau Kantor Pusat HKBP tentu cakupan pelayanannya adalah seluruh Jemaat HKBP. Pimpinan tidak hanya dibutuhkan di wilayah Jawa, tetapi di Sumatera. Bukan hanya menyelesaikan masalah dalam kota besar, tetapi juga di pedesaan yaitu ressort yang jemaat induknya bukan pada ibu kota kecamatan, kabupaten atau propinsi.
Sekiranya berangkat dari Jakarta ke desa Parlilitan Distrik Humbang, dibutuhkan kehadiran fisik Pimpinan HKBP menyelesaikan persoalan atau melakukan tugas pelayanan, apakah Jakarta atau jemaat-jemaat di Jakarta sudah bersedia menanggung segala perongkosan dan yang diperlukan tanpa membebaninya ke kas Kantor Pusat HKBP. Karena Jemaat Parlilitan belum tentu, misalnya, mampu menanggung segala yang dibutuhkan. Barangkali wibawa Pimpinan itu di mata orang luar, katakanlah institusi lain seperti pemerintahan dan lembaga swasta lainnya, bukanlah terletak pada pribadi, titel atau kemampuan diri si Pimpinan tersebut. Tetapi wibawa itu ada padanya karena jabatannya, apalagi bila dia hadir dan berbicara atas nama jabatannya yang mewakili seluruh umat/jemaat HKBP.
Daniel Harahap:
Saya tidak naif mengatakan Pimpinan HKBP harus menyelesaikan seluruh masalah termasuk masalah2 kecil di seluruh jemaat. Yang saya katakan masalah terbesar dan terberat HKBP sekarang ada di Jakarta sekitarnya, di pusat pemerintahan RI. Dan saya berpendapat masalah ini hanya bisa diatasi oleh Pimpinan. Sebab itu saya mengusulkan agar Pimpinan “turun gunung” memimpin langsung pergumulan HKBP di Jakarta sekitarnya ini. Jika tidak HKBP akan semakin menciut dan menciut. Jemaat2 HKBP di bona pasogit relatif lebih “aman” dibanding yang di kota2 besar.
Mengenai pembiayaan justru dengan di jakarta Kantor Pusat tidak perlu lagi “mengemis” minta bantuan jemaat2 di kota. Dia bisa langsung menggalang dana besar-besaran yang sebagian justru bisa dipakai membangun Tapanuli.
Mungkinkah RTM adalah Pdt. Rahman Tua Munthe par distrik Sumbagsel?
Daniel Harahap:
Saya tidak berhak menjawab.
Masalah terbesar dan terberat berada di Jawa, Jemaat terbesar dan terkuat berada di Jawa juga, silahkan dukung praeses-praeses yang di Jawa, mengerjakan itu semua. Ris do bagianna. Janganlah nanti sampai ada : HKBP Jakarta, HKBP Pearaja. Mari tenangkan hati dulu.
- saya tidak dapat memastikan jika pimpinan pusat HKBP berkantor /berdomisili di Jakarta maka serta-merta, atau perlahan-lahan, persoalan yang dihadapi HKBP di sana dan diseluruh dunia akan dapat teratasi. Masalah apa sih yang dapat selesai di Jakarta walaupun pimpinan HKBP itu sudah berkali-kali ke Jakarta/Jawa/Kalimantan/Amerika ?. Bukankah mereka lebih sering mengatakan : “pinasahat ma tu praeses i, tu pandita resort i, tu parhalado i, tu ruas i. Pada umumnya masalah yang dihadapi HKBP di tempat-tempat itu menjadi selesai oleh peranan para pelayan dan anggota jemaat di sana (yang barang tentu oleh penyertaan Tuhan ?)
- khusus persoalan Cinere, tidak terlepas dari kekurangan kita. Membangun gereja kok harus besar-besar. Sudah diingatkan juga agar gereja yang dibangun itu tidak usah terlalu megah tapi kita tidak mau dengar apalagi selalu bercita-cita membangun gereja yang menjadi semacam katedral HKBP. Kita kan tidak boleh hanya mengandalkan ijin, pancasila, SKB menteri, dsb. Dan persoalan hambatan pembangunan gereja bukan hanya milik HKBP. Gereja GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan) saja di Jawa Timur yang kantor sinodenya dan pimpinan pusatnya berada di sana (sudah di kampung sendiri) mengalami banyak hambatan dalam pembangunan gereja
- harapan sih harus selalu ada tapi kita tidak boleh, seperti pepatah lama, “menggantang asap” (sorry for a little bit hard)
- saya, sepertinya, tidak setuju jika kita beranggapan bahwa masalah terbesar dan terberat di HKBP ada di Jakarta. “masiboan boratna be do i” hombar tu angka na ringkotna be dohot angka hajongjonganna be.
- seperti saya katakan pada kommentar terdahulu tidak ada salahnya memikirkan, mengusulkan, atau mendiskusikan apa, yang menurut kita, sebagai skala prioritas. Tapi mari kita lihat dulu pola pelayanan kita. Jika pimpinan pusat datang ke suatu distrik, resort, persoalan mana yang lebih banyak dibicarakan, persoalan yang ada di distrik, resort atau jemaat itukah ? atau masalah yang mereka hadapi di pusat sana atau malah masalah pribadi. Saya juga pernah ngomong-ngomong dengan para pendeta sambil bertanya :”kalo amang mengunjungi satu keluarga” masalah apa yang paling banyak amang bicarakan dengan keluarga itu, masalah yang dihadapi keluarga itukah ? atau bahkan masalah amang hadapi sendiri, keuangan, mutasi, hubungan dengan sesama parhalado ?” para pendeta itu berfikir dan tidak menjawab.
- disamping, sebenarnya, HKBP sudah harus berfikir mengenai ke-4 alasan amang dta di atas, masalah kita kan masih konvensional, yaitu, mutasi, kesejahteraan pendeta di desa, kesejahteraan para pensiunan HKBP, perhatian terhadap sesama (partohonan atau jemaat) yang masih jauh dari memadai.
- apakah bukan hal itu yang lebih dahulu kita tangani, atau mungkinkah hal-hal tersebut tak teratasi lagi maka kita berfikir agak melompat lebih jauh dengan harapan bahwa hal-hal konvensional itu akan teratasi dengan cara lompatan ini ?
- okelah, saya usulkan, jika nanti kp kita harus pindah, masih jauh lebih baik di Medan dengan alasan : 1. Transportasi ke mana-mana sudah tersedia. 2. Anggota jemaat kita di Sumut masih jauh lebih banyak dibanding prov. lainnya di Indonesia. 3. HKBP masih memiliki lahan yang luas di Tanjung Morawa, apalagi bandara sedang dalam proses pembangunan di Kualanamo Deli Serdang, 4. Anggota jemaat di Tapanuli tidak terlalu sulit datang ke kp itu.
Horas ma.
Selamat Siang,
Menarik membaca komentar para pelintas dunia maya tentang “Kantor pusat HKBP pindah ke Jakarta”.
Saya punya pendapat, bahwa harusnya salah satu misi HKBP adalah untuk mewujudkan salah satu pasal di UUD 45 perubahan, yaitu kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinan beragama di negara ini. Seperti kita ketahui bahwa pemeluk agama minoritas (kristen, Budah, Hindu) belum mendapatkan kebebasan dan persamaan hak didalam memeluk dan menjalankan keyakinan bergama di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut organisasi yang punya warga atau jemaat sebesar HKPB punya kapasitas dan hak untuk menyeruakan hal ini kepada para pembuat kebijakan di DPR dan Pemerintah.
Untuk menjalankan hal tersebut dibutuhkan lobby atau pendekatan langsung atau tatap muka, tidak bisa lewat e-mail, lewat internet, atau lewat perwakilan atau Praeses. Para pembuat kebijakan/undang-undang di DPR adalah “Penguasa” dan Menteri Agama serta President adalah juga “penguasa”, didalam tatakrama diplomasi, Praeses tidak sama tingginya dengan DPR atau Menteri Agama dan bahkan dengan Presiden.
Pertemuan juga tidak bisa dilakukan sambil lalu, harus intensif yang tentunya di dahului dari saling mengenal, dalam konteks Negara, HKBP yang harus memperkenalkan diri dan mendekatkan diri dengan para ‘penguasa” negara RI adalah HKBP yang di wakili oleh Ephorus bukan oleh Praeses. Kenal bukan hanya ketemu pada saat pembukaan acara Synode atau acara-acara tertentu, harus bisa minum teh bersama di istana Negara atau di Balkon DPR dengan pimpinan DPR, sehingga tercipta dan terbina hubungan, dan tentu saja pada saat “minum teh” akan tercipta pembicaraan yang lebih intens dan akhirnya “penguasa” akan tahu apa yang ada dalam tubuh HKBP, apa masalahnya, apa cita citanya dan mau ke mana HKBP. Karena adalah kewajiban Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara untuk mengayomi seluruh masyarakat yang ada di negara ini termasuk HKBP. Bagaimana para “penguasa” negera ini tahu HKBP hanya dengan pertemuan ‘jabat tangan” beberapa menit???
Harus ada kelompok penekan atau kelompok lobby yang sering bertemu dengan Ephorus untuk teman berdiskusi dan hasilnya di teruskan kepada para Pemimpin Fraksi din DPR, ketua dan wakil ketua DPR, Kapolri, Dirjen Bimas Kristen Protestan di Depag, Sekjen Depag, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Negara. Ingat bahwa Undang-undang atau kebijakan atau peraturan yang disahkan di negara ini ada yang berasal dari inisiatif anggota DPR dan ada yang datang dari pemerintah lewat kementrian. Jadi HKBP harus intens melakukan pendekatan kepada para “penguasa” dan sumber pembuat kebijakan ini agar segala undang-undang/peraturan/kebijakan sebelum di undangkan sudah diwarnai oleh HKBP, baik pada saat penyusuan Draft Undang-undang/peraturan/keibjakan maupun saat membahas. Sehingga sebaiknya HKBP lebih banyak melakukan tindakan preventif dan bukan reaktif ketika sudah di undangkan.
Ada kalimat yang tertulis pada spanduk dihalaman sebuah Gereja HKBP, ” Sejahtera Masyarakat Sejahtera Gereja” berarti kepentingan ‘Masyarakat HKBP” harus bagian integral dari Kebijakan Pemerintah.
Banyak nya kasus yang menimpa masyarakt minoritas, terutama dalam hal ini HKBP, di dalam melaksanakan “kebebasan beragama” harus di sikapi dengan tindakan nyata dari pimpinan HKBP, terhadap para “penguasa” negara ini. Sebenarnya Ephorus HKBP dan para pemimpin lainnya di tubuh HKBP menyadari bahwa tindakan dan perlindungan mereka terhadap warga jemaat HKBP yang menderita ketidakadilan di negara ini sangat minim. Ambil contoh, kalau suatu Gereja HKBP mulai berdiri di suatu tempat, HKBP kantor pusat hampir tidak melakukan apa apa dalam urusan legal, ijin dari RT/RW, lurah, camat, walikota/bupati sampai keluar IMB, semuanya dilakukan oleh warga gereja dengan bantuan yang nyaris nol dari kantor pusat. Kemudian ketika ada masalah dengan suatu Gereja, misalnya ijinnya di cabut, atau penutupan paksa, apa yang dilakukan oleh “para petinggi HKBP???” nyaris nol. Untuk itulah dibutuhkan kehadiran phisik seorang Ephorus yang “dekat” dengan para “penguasa” negeri ini. Ingat negara ini diatur dari Jakarta, bukan dari Peraja. Segenap kebijakan, kemananan, perekonomian termasuk kebebasan beragama di atur dari Jakarta bukan dari Peraja.
Jadi kantor pusat HKBP harus pindah ke Jakarta.
Alasan yang selalu diberikan Amang DTA, adalah pusat yg di pearaja sekarang sudah jadi penunggu atau sijaga tambak dohot tugu. Saya jadi curious, apakah emang sudah seperti itu kondisinya? Ephorus dan staf itu merasa jadi sijaga tambak ya? :s Kalo emang iya, trus yang salah siapa? HKBP? Tambak/tugunya? ato krn pelosok/dusunnya? ato pimpinannya? ato jangan-jangan yg salah adalah Jakartanya krn tidak ditarutung? Bg saya gak keberatan kok kalo kntr pusat dipindahkan ke jakarta, tapi kalo hanya krn alasan sijaga tambak, ih….
Kita berharap semua masalah memang dapat diatasi, dan semoga masalah di Depok itu segera teratasi, oleh petunjuk Tuhan, dan oleh segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang dapat dipakai Tuhan.
Saya hanya mau memberi pendapat sama seperti teman-teman kita dengan pendapat masing-masing… ada yang pro ada yang kontra … tentu hak masing-masing menentukan pilihannya dalam diskusi ini. Benar yg dikatakan Rico, saya lama bekerja di Kantor Pusat HKBP di Pearaja Tarutung melihat HKBP pada waktu itu dari Kantor Pusatnya. Saya pernah melayani di Jakarta dengan menghadapi kemajuan-kemajuan yang pesat dan expert yang banyak termasuk warga HKBP dengan ide-ide dan pendapat briliyan memajukan HKBP. Saya bergabung dan mendukung ide-ide yang memajukan HKBP menyongsong masa depan yang lebih indah dan baik. Saya senang dan bergembira atas semua warga jemaat HKBP yang haus selalu akan keadilan dan kebenaran. Dan yang mendukung bila HKBP ikut menyuarakan keadilan dan kebenaran sebagaimana dinubuatkan melalui Alkitab, bukan hanya ditengah-tengah warga jemaat HKBP atau orang Batak atau pun orang Indonesia, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia … Syalom.
Senang sekali membaca pernyataan amang DTA yang tdk dapat mengatakan “Tidak” terhadap SK dari pimpinan. Semoga pimpinan HKBP membaca ini, karena pasti mengurangi beban pikiran mereka dalam hal mutasi. Saya meninggalkan kampung karena saya juga tidak dapat mengatakan “Tidak” terhadap SK dari pimpinan saya amang. Jikalau pimpinan mengeluarkan SK mutasi, saya siap ditempatkan dimanapun, termasuk di kampung.
maaf amang sebelumnya. walaupun saya bukan berasal dari jemaat HKBP, saya merasa pemindahan kantor pusat HKP bukanlah solusi yang terbaik untuk meningkatkan kinerja HKBP. karena saya melihat selama ini HKBP sudah identik dengan pearaja. lagian sejarah datangnya agama kristen ketanah batak juga bisa dikatakan bermula dari pearaja. Jadi sebaiknya kita harus lebih menghargai sejarah nenek moyang kita dahulu yang telah mewariskan harta yang tidak ternilai ini. sebaiknya yang kita harus pikirkan adalah mengajak seluruh umat kristiani untuk berdoa dan berkarya buat Tuhan supaya kita tidak terpecah – pecah yang dapat mengakibatkan umat kristen semakin menjauh dari Tuhan.
Daniel Harahap:
HKBP tidak bermula di Pearaja, tetapi di Parausorat dan Sipirok. Dan pada jaman Nommensen pun Kantor Pusat pernah pindah ke Sigumpar Porsea. Menghargai sejarah? Ya. Terpenjara oleh masa silam? Tidak.
Tanggapan singkat saya terhadap ide Amang DTA, mohon diakses pada http://victor-tinambunan.blogspot.com
Salam sejahtera seturut rahmat Kristus, Tuhan kita.
Salah satu komentar saya di http://victor-tinambunan.blogspot.com berbunyi:
Kata-kata ‘potensi HKBP sebagian besar di Jakarta’ merupakan penghinaan kepada warga bonapasogit dan Sumatra, dan pengingkaran akan penghargaan Allah akan setiap dan semua manusia. Dunia ini mengukur ‘potensi’ berdasarkan seberapa banyak uang yang dimiliki, seberapa tinggi jenjang pendidikan, seberapa tinggi jabatan yang diduduki. Ini bukan ukuran ‘potensi’ secara kristiani. Potensi hanya bersumber dari Roh Tuhan, yang diberikan kepada orang Jakarta dan Sitakka.
Daniel Harahap:
Tentu saja semua kita orang beriman setuju bahwa Roh Kuduslah sumber segala kebajikan dan berkat. Namun kita tidak bisa bergerak di awang-awang namun harus berpijak di bumi. Dalam pembangunan organisasi (termasuk gereja sekalipun) kita harus menghitung jumlah warga, pendidikan dan kemampuan ekonomi. Dengan jujur kita harus mengatakan: bahwa dari segi jumlah warga, pendidikan dan kemampuan ekonomi potensi HKBP memang ada di Jakarta sekitarnya (karena sebagian besar orang Batak sudah meninggalkan kampungnya merantau atau manombang). Contoh lain: Kalau memang potensi untuk mendapatkan ilmu bukan di Singapur, capek kali Amang Pendeta S3 ke Singapur? Kenapa tidak kursus di Sitakka saja? 
Ah jangan terlalu sensi eh sensitif-lah Amang Pendeta.
Beda Singapur dan Sitakka jelas ada. Di Singapur ada perguruan tinggi di Sitakka ada tanjakan tinggi; Singapur menggunakan berbahasa Inggris, Sitakka menggunakan linggis. Tetapi tidak berarti Singapur ‘LEBIH POTENSIAL’ dari Sitakka. Masing-masing orang ada potensinya, meski berbeda. Potensi orang-orang Sitakka dalam ‘ketabahan’ dan ‘kearifan’ menyikapi hidup, kelihatannya kurang dimiliki sebagian orang Singapur.
Dan yang lebih penting, saya tidak akan mempromosikan Singapur menjadi tempat Kantor Pusat HKBP walaupun Singapur bergelimang dollar, ada warga HKBP yang ‘potensial’, tiap hari ada pesawat ke seluruh dunia. Yang lebih realistis dan teologis adalah supaya potensi yang Tuhan anugerahkan kepada warga HKBP Singapur ‘mengalir’ ke Pearaja dan ke bonapasogit.
Daniel Harahap:
Saya juga tidak pernah mempromosikan Singapur menjadi tempat Kantor Pusat HKBP. Saya menunjuk Jakarta. Karena ini ibukota Indonesia. Dengan berkantor Pusat di Jakarta HKBP lebih dipaksa berpikir skala nasional dan internasional. Masalah besar sedang dihadapi 200 jemaat HKBP di Jakarta sekitarnya yang tidak bisa lagi diatasi hanya oleh Praeses apalagi para pendeta resort.
Dengan berkantor Pusat di Jakarta HKBP lebih dipaksa berpikir skala nasional dan internasional.
==memangnya di tarutung mereka tidak bisa dipaksa beripikir secara nasional dan internasional?
Masalah besar sedang dihadapi 200 jemaat HKBP di Jakarta sekitarnya yang tidak bisa lagi diatasi hanya oleh Praeses apalagi para pendeta resort.
=ganti saja pendeta resor apalagi praeses yg tidak mampu tersebut
Banyak aspek yg harus dipertimbangkan dengan perpindahan ini. Apa saja yang ingin dicapai dan apa saja yang harus dikorbankan (seperti materi). Kalau pusat dipindah ke jakarta, biayanya berapa besar? Apa tidak lebih baik biaya yang besar itu dipakai untuk pemberdayaan pendeta2 agar mereka siap berpikir secara nasional dan internasional? sehingga mereka mampu untuk memimpin di ibukota negara kita ini…
Daniel Harahap:
Kantor Pusat ibarat orang sedang stroke. Harus pergi opname dulu di Jakarta. Tidak bisa berobat kampung.
he he he, gabe hera angan-angan ni parsendor ate, so nanggo beha do pe nga tarida parbadaan (maaf apakah ini sekedar beda pendapat ala orang batak, atau keukeuh kata orang Sunda).
Mengenai respon partohonan dalam menjalankan SK pimpinan, dulu ada nyanyian 2 orang diakones yang sebelum berangkat ke Mentawai dalam rangka menjalankan SK sempat bermalam di rumah kami di Padang, bunyinya : “Kerja buat Tuhan selalu manis e, biar tanpa gaji selalu manis e”, saya tidak tahu persis apakah ini nyanyian yang sungguh2 dalam hal menerima SK dan menjalankan tugas pelayanan, atau pelampiasan rasa untuk menghibur diri sendiri. Yang jelas mereka berdua menerima tugas itu dan berangkat untuk melayani ke Mentawai, demikianlah harusnya semua partohonan ate Amang.
Untuk KP HKBP pindah ke Jakarta, no comment buat saat ini, maju terus HKBP
brarti ada sesuatu di jakarta dan tidak ada di kampung yg bisa mengobati stroke nya si HKBP?
Di Palembang suatu kali dulu, pernah juga kami bicarakan tentang seperti ini, hasilnya sama seperti yang tampil pada media ini. Ada yang setuju ada yang menolak, ada yang menolak tidak menerima pun tidak dan ada juga yang ngawur. Saya termasuk yang ngawur, karena memang sulit rasanya menentukan, bagi saya lebih baik mendengar dan membaca kajian orang lain saja.
Namun yang ingin saya sampaikan bahwa bila wacana tentang hijrahnya kantor pusat HKBP dari Tarutung ke tempat lain, maka ini merupakan signal atau alarm bagi Pemda Taput. Bagaimana pun kehadiran HKBP berkantor pusat di Tarutung (Pearaja) telah memberikan banyak hal dan amat besar bagi Kab. Taput dan Kota Tarutung sendiri. Bayangkan bagaimana jadinya Tarutung tanpa HKBP berkantor pusat di sana. Apalagi yang bisa dibicarakan tentang Tarutung……….., Tarutung akan sama seperti kota-kota kecamatan lainnya di Taput dan di kabupaten eks Taput. Pokoknya Tarutung nggak ada apa-apanya lagi, karena sudah terjadi bahwa Tarutung itu icon-nya adalah HKBP. Semoga para pejabat di Pemkab Taput tahu akan wacana ini, oleh karenanya Pemkab Taput agar membuat nyaman orang-orang HKBP berkantor di Tarutung, sehingga HKBP nggak mau hijrah dari Pearaja.
Teman-teman di Jakarta, dukunglah keberadaan HKBP dalam segala hal, termasuk kantornya di Pearaja. Soal perizinan tidak dapat diselesaikan dengan pindahnya kantor pusat ke Jakarta. Di samping ketidaksetujuan kita terhadap sikap mereka yang mempersulit bahkan menolak kehadiranaa gereja, kita juga perlu dengan sadar memeriksa kehidupan kita, apakah sungguh-sungguh sudah menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita sudah benar-benar menjadi garam dan terang bagi sesama manusia, apa pun latar belakang agama, ras dan keyakinan politiknya, tetapi kita tetap menghadapi hambatan, itu adalah salib yang kita pikul. Pelarangan dan pembatasan kekristenan sejak dulu biasanya justru menguatkan orang-orang percaya. Justru ketika gereja sedang berada dalam zona ‘nyaman’, mereka terkadang saling hadang dan berebut.
Biarkan aja pendeta HKBP berlomba lomba ke jakara…kalau bisa pikirkan juga pendeta yg bertugas di bona pasogit.
Ratusan tahun HKBP telah berdiri dan Puluhan tahun lebih hidup dan berada dalam dinamika pembangunan IPOLEKSOSBUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.Apa manfaat yang diperoleh dan kontribusi yang diberikan HKBP terhadap negara ini? Apa benar dan mungkinkah HKBP lepas atau steril dari dinamika dan dampak permainan politik bangsa ini? Sekali-kali tidak,tapi kenapa setengah hati? Pada prinsipnya, Organisasi yang berpusat jauh (secara infrastruktur dan komunikasi tidak memadai) dari pusat kekuasaan negaranya jelas dan pasti akan tertinggal.
Roma sbg pusat Agama Katolik,lokasi nya jelas berbeda dgn Tarutung. Pembangunan Infrastruktur di Tarutung sdh, sdg dan selalu ada terus tetapi “diklasifikasikan” tidak penting dan tidak Urgent. Tak ada stimulusnya. Kecuali jika ada halak kita yang bisa dan mau seperti JK yg membangun kampungnya di Makassar. Penjelasan Lae Juanto Sitorus diatas cukup jelas dan lugas. Saya sbg anggota HKBP sejak lahir,terus terang merespon sosok Ephorus dan petinggi Gereja sebagai pribadi-pribadi yang luhur,mulia dan teladan. Tetapi sampai umur mendekati senja,saya tidak pernah merasakan adanya tali kasih dgn mereka. Seakan jauh sekali, seperti peribahasa “Tak kenal maka tak sayang”. Namun dlm keseharian,saya melihat dan alami begitu pahit dan sengsara perjalanan perjuangan pembangunan Gereja bahkan sekedar beribadah pun kita dianggap “kuman penyakit”, namun tidak pernah ada usaha konkrit utk “menuntut” ke petinggi negara ini. Kita-kita yang berumur 40-50 an tahun adalah saksi kebisuan dan aniaya ini,bgmn sikap dan reaksi anak-keturunan kita dikemudian hari? Saya berpendapat Pimpinan HKBP harus lebih “in” dgn jemaatnya dan juga keseharian dunia jemaatnya.Akses dan fasilitas untuk suatu kemajuan ada di Jakarta, kenapa kita mengingkarinya? Seandainya dan hanya seandainya,ibukota negara ini bisa pindah ke Tarutung.
Mari buka hati dan ingatlah ini baru wacana. Pekerjaaan Rumah masih banyak. Syaloom-HKBP lam tu majuna.
Wah..:-) Saya sungguh mendapat pembelajaran dari hasil buah pikiran Pak Pdt DTA, sehingga menghasilkan debat pendapat yang membuka cakrawala berpikir banyak orang (yang sudah masuk di dalam lapo ini). Terimakasih ya Pak Pdt atas gagasannya. Apakah sudah menjadi solusi atas beberapa alasan yang dikemukakan tersebut, jika KP HKBP dipindahkan ke Jakarta ??? …… Karena sudah dimunculkan ide seperti itu, ijinkan saya kasi ide yang lain lagi…bolehkan ?….
(Berkaitan dengan soal penggalanan dana – salah satu alasan tadi) Bagaimana kalau yang dibahas selanjutnya, soal rencana HKBP ke depan yang belum kesampaian dalam meng-goal-kan program “DANA ABADI” sebagaimana yang tertera jelas di Almanak. Aduh kapan ya terwujud ?…. KAPAN YA ….. :-/
Daniel Harahap:
Kalau Kantor Pusat HKBP di Jakarta saya pikir dengan mudah HKBP mngumpulkan dana abadi hingga Rp 30M. Namun saya tidak setuju dana abadi untuk sentralisasi penggajian pendeta. Saya lebih setuju jika untuk membantu jemaat2 yang “minus” atau kekurangan saja.
Plok… Plok… Plok
Udah lama aku baca blognya amang, dan mengikuti tulisan-tulisan amang di FS mau pun FB.
Amang emang kritis dan punya visi yang menarik tentang HKBP kedepannya.
Tapi amang, aku lebih setuju jika SI/TI(Sistem Informasi/Teknologi Informasi) HKBP lah yang perlu di perbaiki dan ditingkatkan ketimbang harus ‘pindah’ kantor pusat. Kayaknya menariklah dan menurut aku akan lebih majulah pelayan-pelayan Tuhan HKBP klo peka dan mengerti serta menggunakan SI/TI itu (maaf amang jika kata-kataku salah). Dengan begitu HKBPnya sendiri tetep hadir dan bisa mengatasi pengaruh perkembangan zaman.
Soal event-event kenegaraan yang tak dihadiri pimpinan HKBP, menurut aku sih pertimbangan event HKBP lain yang lebih penting kali itu amang. Hehehehhe.
Klo soal tokoh-tokoh yang diajak bertukar pendapat oleh petinggi KHBP ada di Jakarta sih amang kayaknya masih bisa diatasi dengan SI/TI tadi, yah klo harus tatap-tatapannya pake videocomfrence sajalah.
Tapi memang amang ku akui juga, untuk menghadiri event tertentu para petinggi HKBP emang keseringan ‘lelengan di dalan’.. heheheheeh. Tapi amang sama sajalah itu kurasa, klo kantor pusat di Jakarta, petinggi HKBP mau ke Ambarita tong do lelengan di dalan. hehehhehhehe… Sepertinya bukan harus pindah lokasi sih amang solusi yang tepat…. Demikian juga untuk orientasi masa depan.
Justru jemaat HKBP yang banyak berdomisili di Jakarta pastinya akan mengingat bona pasogitnya, yah paling tidak diantaranya dengan keberaan pusat organisasi gerejanya(HKBP) disana.
Sekarang hal yang perlu kita renungkan, apa yang harus kita lakukan untuk memajukan HKBP itu sendiri amang!!!
Mencari solusi yang tepat..
Hehehhehehehheeheehee
Soksokan aku neh..
Makasih yah amang…
God bless