Oleh: Pdt Daniel T.A. Harahap
Paska demonstrasi anarkis yang memakan korban ketua DPRD Sumut, saya bisa menduga Propinsi Tapanuli tidak akan jadi diwujudkan. Bahasa halusnya: ditunda atau diambangkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan lamanya. Sebagai seorang yang sejak awal tidak setuju dengan pembentukan propinsi Tapanuli seharusnya saya senang. Namun kenyataannya tidak. Saya malah sangat gundah dan gelisah. Dan merasa kalah. Aneh. Apa yang terjadi dengan saya? Tidak ada apa-apa. Saya cukup sehat. Namun saya merasa kayaknya ada masalah sangat serius yang sedang terjadi di dalam kita, khususnya kebatakan dan keindonesiaan kita.
Saya ingin mencari waktu lebih banyak untuk merenung dan merumuskan apa yang membuat saya sangat gundah hari-hari terakhir ini. Mungkin saya harus membaca kembali buku dan literatur. Atau mencari orang-orang yang bisa saya ajak berdiskusi. Atau mencoret-coretkan peta hati dan pikiran saya di atas kertas atau layar monitor, melakukan proses katarsis, dan membiarkan permenungan mengalami proses pematangan. Entahlah. Biarlah saya menuliskan kegelisahan atau kerinduan atau apalah namanya yang ada di hati dan pikiran saya saat ini.
Kemajemukan dan permusuhan antar puak. Batak sejak awal majemuk namun parahnya tidak mau belajar bekerjasama dan bersatu. Kita (mungkin orang di luar Batak tidak) tahu bahwa Batak terdiri dari banyak sub-etnis, yaitu: Toba, Samosir, Silindung, Humbang, Angkola, Sibolga, Mandailing, Pakantan, Pakkat, Dairi, Pakpak, Simalungun dan Karo. Ternyata sesudah lebih 60 tahun Indonesia merdeka dan 10 tahun reformasi, sub-sub etnis Batak itu bukannya makin memudar dan melemah melainkan justru semakin mengeras dan mengkristal. Bukannya kian saling memahami dan kerjasama, tetapi malah kian saling mencurigai dan menegasi. Orang-orang Batak Toba semakin tidak suka kepada orang Mandailing (juga Angkola?), begitu juga sebaliknya. Apalagi agama yang dianut kedua puak ini berbeda. Mandailing di Selatan menganut Islam sementara Toba di Utara beragama Kristen. Komplit sudah alasan untuk bermusuhan atau berpisah setengah baik-baik.
Namun persoalan bukan hanya itu. Di bawah permukaan juga sudah lama ada ketegangan antara orang Batak Toba dengan Batak Simalungun dan Karo yang sungguh-sungguh mirip api dalam sekam. Beberapa tahun terakhir ini sub etnis Simalungun tampak sangat gencar ingin menunjukkan identitas dirinya yang khas dan berbeda dari Batak Toba. Orang-orang Karo sudah lebih dulu melakukannya dan sebagian malah sudah enggan menyebut dirinya sebagai Batak Karo namun cukup Karo saja. Sementara itu di dekat perbatasan Aceh, ada orang-orang Batak Pakpak (asal ketua DPRDA Azis Angkat yang tewas itu) yang juga ingin bangkit dan menunjukkan identitasnya.
Terus terang, saya mendapat kesan bahwa masalah kemajemukan dan ketegangan antar sub-etnis Batak ini, sengaja atau tak sengaja, diabaikan atau dianggap tidak ada dalam wacana pembentukan propinsi baru ini. Saya sama sekali tidak menangkap adanya usaha membuka dialog untuk mengeratkan puak-puak Batak yang terpecah sejak jaman purba itu. Yang ada justru ketakutan membicarakannya secara terbuka dan menganggapnya seolah-olah tidak ada. Saya garis bawahi: banyak orang takut membicarakan bahwa Batak sebenarnya sangat beragam dan tegang satu sama lain. Salah satu buktinya: lama sekali ide propinsi ini berkembang tanpa kejelasan dimana ibukotanya. Mengapa? Karena penentuan lokasi ibukota dianggap sangat sensitif dan mudah sekali membuat “pekong” (pecah kongsi). Namun akibat ketidakberanian mengakui perbedaan bara dalam sekam itu tetap ada. Hasilnya apa? Alih-alih membentuk satu propinsi baru maka yang muncul justru ide membentuk tiga atau malah empat-lima propinsi baru: Tapanuli Barat, Tapanuli (Utara) dan Sumatera Tenggara (Mandailing Natal), dan Sumatera Timur (?) serta Nias (?).
Saya tidak bermimpi dalam waktu sekejap orang-orang Batak yang sejak jaman Belanda (atau bahkan sebelumnya) terpecah-belah itu bisa bersatu, apalagi dengan melenyapkan semua keragaman dan kepentingan masing-masing. Pesatuan demi kesatuan itu jargon Orde Baru. Di era reformasi kita telah kembali ke semangat awal Bhineka Tunggal Ika: keragaman dalam persatuan! Namun yang saya harapkan kaum intelektual (semoga masih ada dan cukup banyak) puak-puak Batak yang beragam itu mau duduk bersama dan membicarakan masa depan bersama kebatakan-indonesia kita. Apakah yang sesungguhnya didambakan oleh orang-orang Toba? Apakah kerinduan tersembunyi dari orang Simalungun? Apakah yang dicita-citakan oleh orang Pakpak, Angkola dan Karo? Apa pula mimpi orang Mandailing? Apakah kesamaan kita dan apa pula perbedaan kita? Apa masalah bersama kita dan siapa musuh bersama kita?
Negara-negara Eropah saja harus bersatu dan mengalahkan gengsi sejarah mereka yang sangat panjang! Negara-negara Arab tidak pernah bisa menekan Israel karena tetap bertujuh dan bukan bersatu. Nenek moyang kita mengatakan: bersatu kita mungkin teguh, bercerai kita sudah pasti runtuh! Saya berani bertaruh, tanpa keberanian dan kemauan duduk bersama, membicarakan masalah, mengakui perbedaan dan terutama masa depan bersama, orang Batak (apakah itu Toba, Simalungun, Angkola, Pakpak atau Karo, atau Mandailing) hanya akan menuai kekalahan. Dan kekalahan yang sangat menyakitkan. Juga memalukan.
Pdt Daniel Taruli Asi Harahap
Pesan moral: Jangan mau menang sendiri. Jangan menyangkal saudara sendiri. Jangan hanya bicara kepada diri sendiri.
(bersambung)
Share on Facebook
@Agus Hutabarat,
Sejauh yang saya tahu dari pengalaman saya bekerja dengan berbagai suku di Indonesia dan ekpatriate, sikap orang Batak yang egaliter dan terusterang lebih disukai. Termasuk keberanian mengungkapkan pendapatnya secara spontan adalah kualitas yang disukai dalam masyarakat yang heterogen dan demokratis.
Kasus di perkumpulan Batak di Semarang seperti yang anda sebutkan tidak bisa dijadikan untuk menggeneralisir semua orang Batak seperti itu.
@Rafina Harahap
Sejauh yang saya perhatikan, secara umum Batak muslim yang cenderung menjauh dari bersatu dengan Batak Kristen. Di Batam ketika Ikatan Keluarga Besar Sumut (IKABSU) didirikan lima tahun lalu ketuanya yang dipilih adalah Ibu Aida Ismeth (boru Nasution). Semua puak termasuk Batak Toba yang mayoritas Kristen tidak mempersoalkan. Tetapi ketika tahun lalu dilakukan pemilihan pengurus IKABSU Batam yang baru dan terpilih bpk Jasarmen Saragih yang beragama Kristen, kontan beberapa anggota dari Tapanuli Selatan yang beragama Islam tidak menerima kepemimpinan bpk. Jasarmen Saragih dan segera membentuk organisasi IKABSU tandingan.
Kalau kita kembali ke belakang lebih jauh, adalah orang-orang Mandailing Godang yang ngotot tidak mau duduk dalam sebuah dewan bernama Tapanuliraad (semacam volksraad untuk tingkat Tapanuli) pada zaman Belanda dulu karena mereka merasa diri bukan orang Batak dan tidak mau duduk bersama dalam sebuah Dewan bersama orang-orang Batak Utara yang ketika itu sebenarnya sebagian besar masih belum beralih ke Kristen (masih parmalim). Sebuh kuburan di Medan (kalau tidak salah di jl. Katamso) ditegaskan hanya untuk orang Mandailing yang beragama Islam dan tidak menerima orang yang mengklaim dirinya orang Batak walaupun dia beragama Islam.
hmmm… semua komentarnya bagus…baik yg pro maupun kontra…
cuma diskusinya malah jadi beralih ke pembentukan protap. Padahal yg diangkat parlapo ini adalah api dalam sekam pada bangso batak.
Marilah kita jujur… apa yg diangkat oleh parlapo memang mewarnai kehidupan berbangsa kita sbg org batak. Ada sisi negatif ada juga sisi positifnya, keduanya berimbang ibarat yin dan yang. Mungkin naung bakko na do dihita halak batak molo tabahen parsadaaon, ingkon do tong bahenon parpulikan (perpecahan..?). Cthnya lihat saja parpunguan parmargaon, pasti akan selalu muncul lagi parsadaan sub etnis marganya. Itu baik, tapi itu juga buruk. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya dan sejauh mana kita memahami pandanga yg kontra dgn kita.
Sebegitu aja dulu. Intinya yg mau saya angkat, sejauh mana kita mampu memahami pandangan yg kontra dgn kita, pasti ada baiknya walaupun beda dgn kita.
sebenar bukan lagi “api dalam sekam” tapi sudah menjadi “percikan api” ketika demo yang rusuh dan mengakibatkan kematian ketua DPRD.
Cuma amang DTA masih berusaha meredam, memadamkan percikan itu dengan memunculkan istilah “api dalam sekam” ini lagi, padahal beliau sadar betul sudah terjadi percikan api dan bisa jadi kalau tidak di redam, apinya menjilat, menjalar kemana-mana..
dan juga tidak sembarangan seorang Gusdur menuduh 2 orang elit batak terlibat dalam demo itu, walaupun dibantah mereka…dan perhatikan bagaimana ‘keras’nya ekspresi wajah bang Luhut seorang Jenderal Kawakan, ketika diwawancarai berbagai media mengenai kerusuhan di SUMUT dan tentang kelanjutan dari provinsi Tapanuli…
perhatikan, pengumuman dari amang DTA tentang banyaknya orang melihat situs ini termasuk dari luar negeri, begitulah gambaran tentang wacana provinsi Tapanuli ini begitu menjadi sorotan komunitas BATAK di seluruh dunia, dan saya yakin ‘betul’ mereka akan sangat diuntungkan jika Tapanuli menjadi provinsi dan bisa menjadi lebih besar daripada yang kita lihat saat ini, semua tergantung orang “BATAK”
Right or Wrong aku tetap BATAK, dan ingin provinsi Tapanuli… bahkan seorang teman dari Medan sana berkata begini : Sori Jon, jangankan Candra Panggabean, “Manuk (ayam)” pun jadi gubernur di Tapanuli saya mau, sebab esensinya bukan soal jabatan tapi soal TAPANULI secara holistik dan komprehensif
Daniel Harahap:
Maaf, tolong sampaikan kepada kwan Jon itu: dasar manuk!
Horas ma di hita sude, tarlumobi ma di suhut nami, Amang DTAH:
Amang pandita sudah menyentuh pangkal segala pangkal mengapa Protap terhambat dan dihambat yang kemudian berujung pada tragedi tiga-dua [meniru cara penyebutan tragedi nine-eleven]: ketidak-kompakan puak-puak Batak termasuk ketidak-akuran sub-sub-puak Batak. Yang saya maksud dgn sub-sub-puak [dengan mengambil contoh Pakpak] adalah Pegagan, Keppas, Simsim, Boang, dan Kelasen.
Tragedi tiga-dua adalah tragedi bolon. Tetapi masih banyak tragedi ukuran sedang dan kecil di tingkat sinode, huria, huta, marga, dan keluarga batih.
Dan memang inilah paradoks Batak: sangat besar semangat persatuannya [terbukti dari banyaknya punguan, toga, parsadaan, sialabane, serikat, kongsi, horong, dsb.] tetapi pada saat yang sama sangat besar pula semangat perpecahannya [marbada, manihai, manihasi, mangarehei, dsb]. Dan gaya sentripetal Batak itu sering kali kalah oleh gaya sentrifugalnya.
Sudah sangat mendesak soal ini dipelajari secara akademis, setidaknya melibatkan sosiologi, antropologi, psikologi, dan teologi.
Mendesak pula perlunya kegiatan-kegiatan yang bersifat pencerahan dan paradigm-shifting yang dilanjutkan dengan program-program komunikasi, interaksi, dan relasi antarpihak.
Modal kultural kita sesungguhnya besar [termuat dalam umpama-umpama dan umpasa-umpasa kita] demikian juga modal spiritual [dua kitab suci dunia sudah pasti lebih dari cukup].
Habitt Stephen Covey cocok dipakai [misalnya]: Seek to understaand then to be understood. Demikian pula teknik Dale Carnegie [misalnya]: Be a good listener; make the other person feel important, and do it sincerely. Sudah pasti hikmat Salomo juga sangat relevan [misalnya]: Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. [Maafkan, saya tidak fasih mengambil petunjuk dari Al-Hadits atau Al-Quran]
Dari mana mulai? Dari mana saja bisa. Oleh siapa saja bisa. Pada skala dan level apa saja bisa. Tak usah menunggu jenderal A, hartawan B, raja C, profesor D, ketua E, atau bishop F.
Mari kita kedepankan empati, simpati, dan holong. Persamaan kita jauh lebih banyak daripada perbedaan kita. Kita ini sebangso, setanahair, dan serumpun: kaum yang sama-sama marmarga, martarombo, marhata, maradat, margondang, mardalihan-natolu, marmonsak [maraha dope deba nai?].
Sesudah berbelasungkawa atas tewasnya Bang Abdul Azis Angkat [hubungan Sinamo-Angkat ekivalen dengan Manullang-Naibaho], maka tragedi ini seharusnya menjadi ‘songgot-songgot’ dan ‘sipaet-paet’ bagi semua Batak untuk saling menatap, mendekat, dan mengulurkan tangan seraya menyanyikan lagu orang Negro “We Shall Overcome” [our differences, our jogal, our jugul, our jukkat, our hotel].
Sembari Amang pandita menuntaskan renungan pribadi dan merumuskan kegundahannya, boleh juga kita tingkahi dengan berbicara, berdialog, dan saling mendengar, dalam grup kecil saja dulu entah 3, 5, atau 7 orang.
Semoga kita dibimbing-Nya.
Daniel Harahap:
Setuju banyaknya parsadaan atau punguan Batak adalah sebuah paradoks. Ingin menyatukan kok malah jadi tambah banyak?
Daniel Harahap:
Holan songon i do?
holan i nama, dang adong be na naeng si dokkonon, hehe (sori kalo ada salah2 kate)
Sebaiknya kita pahami dulu apa tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari masing-masing; Pem Pusat, Pemprov, Pemkab/kota, DPR RI,DPRD Prov, DPRD Kab/kota, Private, masyarakat agar kita dapat jelas melihat siapa berbuat apa.
Pemekaran suatu daerah di NKRI saat ini adalah hak Demokrasi dan hak Konstitusi rakyat. Apakah itu rakyat Tapanuli, Tapanuli Utara, Bona Pasogit….. atau kelompok mana saja diwilayah NKRI ini yang ingin bersatu membentuk suatu propinsi (jangan terjebak dulu dengan nama Tapanuli…karena latar belakang nama ini menjadi penghambat aspirasi atau hak terebut) bisa saja namanya Propinsi Los Toba… mirip Los Angeles, itu tidak masalah.
Kemudian kelompok yang menginginkan propinsi ini jangan kita lihat etnis atau suku apa dan agama apa (tutuplah mata terhadap itu kalau memang demokratis dan konstitusional), Gorontalo yang beda etnis dan agama dari propinsi induknya yang sebelumnya “mungkin” merasa dibawah hegemoni propinsi induknya…. kok tidak masalah dan sudah lama jadi propinsi?
Keinginan dan hak konstitusi rakyat itu harus ditampung oleh pemerintah secara berjenjang mulai dari Kab/kota – Prop – Pusat, demikian juga oleh DPR sesuai level, fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Untuk membuktikan apakah ini betul aspirasi dan keinginan rakyat bila perlu adakan referendum, walau biayanya mahal kalau demi keadilan untuk rakyat kenapa tidak? Pilkada Jatim yang “semoga” jujur dan adil itu saja menelan biaya hampir 1T.
Saya sangat setuju dengan pemekaran apabila itu keinginan rakyat, dan yang tidak merasa setuju pun harus dapat menerima, karena keinginan rakyat harus ditempatkan diatas segalanya.
Pemerintah harus membuat standar yang baku untuk suatu proses pemekaran, sehingga disana tertera apabila harus ada seminar ahli, simposium di Univ, seperti yang ngotot diharuskan ada oleh para komentator. Konon kabarnya pembentukan Prop Kepri itu bahkan rekomendasi DPRD pun tidak ada….. tapi kok bisa ya, coba ditelusuri juga ada nggak hasil seminar para ahli atau simposium di Univ?
Sumatera Utara saat ini sudah hampir mencapai 30 kabupaten dan kota, wajar sudah bisa menjadi 4 bahkan 6 propinsi agar rentang kendali Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat lebih pendek. Kita tidak perlu kawatir akan pecah, selama itu berada dalam bingkai NKRI dan para pimpinan Nasional, para elit berperilaku Nasionalis dan demokratis. Alangkah indahnya apabila kearifan budaya lokal dapat lebih terjaga sehingga terbentuklah manusia-manusia yang arif berbudaya lokal, yang berjiwa nasional NKRI dan berpengetahuan modern Global.
Kemudian bertitik tolak dari keinginan rakyat tadi Pemerintah harus menetapkan siapa yang membiayai untuk proses ini sampai bisa diputuskan secara adil untuk “disetujui atau tidak”. Kalau pemerintah yang membiayai bentuklah suatu badan independen seperti “KPUD” untuk melaksanakan proses tsb, ambil anggotanya dari propinsi lain, dan masukkan biayanya dalam APBD/APBN, mulailah proses yang adil dan transparan, putuskan dan jelaskan kepada rakyat apabila tidak memenuhi syarat untuk menjadi propinsi.
Karena selama ini tidak jelas tentang pambuktian aspirasi/keinginan rakyat, tidak ada standar baku, tidak jelas biaya proses dari mana, maka bergeraklah para elit mengatasnamakan rakyat dengan biaya sendiri. Adalah alami apabila sekelompok elit bergerak maka pasti ada kelompok elit lain yang berupaya menjegal…… timbullah isu SARA, pecah belahlah kabupten dan kota yang berlatar belakang Tapanuli, pecah lagi karena rebutan ibukota propinsi, heboh lagi karena katany dalam lambang Protap ada tanda “salib”…… kenapa harus heboh ya? Coba lihat lambang Propinsi lain….. ada juga itu pake tulisan Arab…… kita harus demokratis dong…dan mari didik masyarakat kita untuk berdemokrasi…. supaya anak cucu kita nanti bebas beribadah dan mendirikan rumah ibadah dimana saja. Jadi jangan timbulkan ketakutan dari sekarang…. seakan akan Kristen Batak….. HKBP … akan kiamat apabila Propinsi Tapanuli terbentuk. Itu terlalu naif….. kita ini kan dalam naungan NKRI…. dan jangan lupa kita ini anak-anak Allah Bapa yang berada dalam lindungannya.
Disamping para elit bergerak, maka para komentator pun bersilat lidah bak para maestro yang ahli dibidang ini dan anehnya mereka mereka ini kebanyakan orang yang tidak tinggal disana pada saat ini, bahkan tidak tingggal di Sumut. Mereka para peziarah atau hanya sekedar pendengar cerita atau sms mengenai kondisi disana, maka timbullah pro dan kontra yang tidak berujung (maklum komentator… mana ada ujungnya).
Maka kasihanlah rakyat disana (orang batak yang tinggal ditanah batak) yang setiap hari menonton TV mendengar dan menyaksikan plus minus perkembangan Banten, Gorontalo, Kepri, Babel, Sulbar, dll sementara mereka hanya “ngiler” saja.
Demikian urun rembug dan pendapat saya, Hidup Propinsi Batak atau Propinsi Tao Toba atau apalah itu……. yang penting tempatnya sama dan orangnya sama…… jangan sebut lagi Protap.
Daniel Harahap:
Ah, jangan-jangan yang ngiler (bahasa batak: dedeon) bukan rakyat Tapanuli, tapi elit2 Batak yang sangat pengen jadi Gubernur.
Pak Pendeta, berpkirlah positif, saya berani menyatakan “ngiler” adalah hasil temu dan bebicara dengan beberapa orang masyarakat dibeberapa tempat dan dibeberapa daerah (humbang, tapteng, sibolga, tobasa, samosir) …. memang ini bukanlah representatif dari seluruh/ mayoritas rakyat disana… tapi “ada” (maka kalau mau fair…. adakan referendum). Dengan menggunakan kata “jangan jangan yang ngiler bukan rakyat tapi elit politik batak yang ngiler jadi Gubernur”……sepertinya terlalu sinis.
Silahkan, siapapun bisa ingin jadi Gubernur….. siapapun boleh ngiler jadi Gubernur…..(elite politik, pedagang, pejabat, pengusaha, pendeta, petani, guru, dll), kita tidak perlu risau, gusar dan sinis.
Kalau satu daerah Propinsi dibentuk dan disyahkan, maka Mendagri akan menunjuk seorang birokrat untuk jadi Pj Gubernur, yang bertugas untuk menata struktur dan administrasi pemerintahan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (yang sekarang sudah sangat demokratis melalui pemilihan langsung). Calon Gubernur bisa siapa saja; mau orang Cina, Jawa, Melayu, Batak, Bugis, dan juga bisa agama apa saja bisa Islam, Kristen, Hindu, Budha, dll (lihat siapa Gub dan Wagub di Kalbar). Rakyat akan memilih; dan tentunya mereka akan memilih siapa yang telah mereka kenal, yang telah berbuat untuk daerah, berbuat untuk rakyat dan kepadanya pula rakyat akan menggantungkan harapan dengan kapasitas Gubernur selama 5 tahun kedepan. Oleh karena itu, elit yang hanya “ngiler” tanpa berbuat pasti tidak akan terpilih. Jadi Pak Pendeta,kita tidak perlu sinis dan risau terhadap elit yang “ngiler” jadi Gubernur.
Saya Parhumbang hanya memaparkan diatas secara logika “siapa berbuat apa” yang seharusnya dalam persoalan Protap yang telah menjadi “bubur” itu. Dengan mengetahui apa tugas, fungsi, serta tanggung jawab mulai dari Pem Kab/kota, Propinsi, Pusat, demikian juga DPRD Kab/kota, Propinsi dan DPR RI, Private, NGO, …. maka tidak perlu kita harus memanggar-manggar para tokoh Batak yang kaya raya untuk membangun Univ, PT, disana (mereka bukan sipanggaron) tapi mereka orang orang pandai yang cermat mengkalkulasi (makanya bisa berhasil dan kaya raya)……. mana mungkin dibangun beberapa Univ, PT disana apabila; ekonomi masyarakat rendah, fasilitas jalan dan transportasi buruk, lapangan terbang seadanya, sarana kesehatan minim, sarana hiburan minim. Belum lagi tata krama dan karakter masyarakat yang sudah tidak berbudaya batak (Dalihan Natolu)….. (perkembangan karakter suatu bangsa adalah tanggung jawab lembaga Pemerintah, lembaga adat dan lembaga agama….. mari kita cermati masing-masing lembaga ini sudah berbuat apa). Kemudian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, fasilitas jalan, transportasi, dll masing-masing pemerintah Kab/kota, Propinsi, Pusat memiliki kapasitas yang berbeda, mari kita cermati bagaimana “political will” dari Pemprop Sumut dan Pusat untuk hal ini. Walaupun basis dari Otonomi Daerah adalah Kabupaten/Kota tapi sesungguhnya otoritas dan kapasitas mereka masih terbatas, political will dari Propinsi masih sangat dibutuhkan. Sebagai contoh untuk jalan; ada jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Dengan kerusakan jalan negara yang cukup besar diwilayah Sumut maka pemerintah Pusat ingin memperbaiki sebagian….. lalu bertanya kepada Propinsi yang mana dulu? (kira-kira yang mana dulu ya…… apakah yang dipantai timur, atau barat atau yang di Tobasa dan Taput?), dengan banyaknya jalan Propinsi yang rusak maka akan diperbaiki sebagian dulu…… kira kira yang dibagian mana dulu ya?…. apakah yang di Timur, di Tenggara, di Barat atau yang di Toba?…… bisa dicermati dan didata.
Dalam bidang SDM, apabila kita cermati dari jumlah kompetensi SDM dan jumlah populasi, berapakah orang batak yang menjabat di Pemprop, berapa orang batak yang menjabat di Pemkot Medan? ……….. …………
Apa salahnya kalau dalam pagar NKRI yang besar ini sekelompok masyarakat ingin memilki rumah sendiri (propinsi) walaupun kecil dan masih kumuh (tapi mereka akan berjuang memperbaiki) daripada menempati rumah yang lebih besar dan lebih bagus (propsu) tapi “numpang”.
Tidak logis apabila Propinsi di Tanah Batak terbentuk maka orang- orang Batak akan tertekan didaerah lain…… lagipula bukankah dulu katanya seperti itu?…. dan bukankah sekarang juga katanya masih seperti itu?
Oleh karena itu :
– Buktikan bahwa aspirasi pembentukan Propinsi di Tanah Batak adalah aspirasi rakyat atau sebaliknya buktikan bukan aspirasi rakyat tapi keinginan elit.
– Buktikan bahwa apabila Propinsi di Tanah Batak terbentuk akan menguntungkan orang Batak atau buktikan bahwa sebaliknya akan merugikan.
– Berikan standar baku dalam pemekaran Propinsi di Indonesia sehingga tidak terjadi standar ganda.
– Hilangkan pikiran atau isu SARA atau jangan termakan isu dalam aspirasi pemekaran, itu adalah hak demokrasi dan konstitusional rakyat selama dalam kerangka NKRI. Berbeda agama dan suku antar daerah merupakan kekayaan bangsa dalam khasanah Bhineka Tunggal Ika.
Daniel Harahap:
Horas bangso Batak!!!
Numpang hundul saotik amang, ito? bahen hamu kopi tai asa mangkatai hita. jadi nahudok, asa boi humatop jadi sitta-sitta i, ingkon dibolongkon do ke”akuan”, ego yg berlebihan naimarsigorgor di rohaaaa di sude halak batak, baik dibona pasogit dht di jakarta. tarlumobi elit politik lokal dht elit politik pusat. holan ido kuncina asa jadi nadirohai. ala didokkon do tunamarsada roha do ro angka ……. paganjang hamu mai. asa lam singkop ulaon i boido ra amang pandita mambahen pencerahan. Alana sude namalo do hlk hita, kadang lupa sian ise ro mula ninamalo. parhumbang sahat tabe dongan par siborong-borong dongan saletting. Ito sadia kopi munaon? naeng manggikgis dope.
Lae/Ito (?) Parhumbang,
Santabi, na tading di Humbang do hamu saonari? Manang holan asal do sian Humbang, molo ahu asalhu do sian Humbang, alai nunga 24 taon ahu tading di pangarantoan. Molo na di Humbang do hamu saonari, memang sude angka naginurithon muna na di ginjang i, pamerengan secara umum mungkin lebih dumenggan do angka pemikiran/pengamatan dohot panghirimon muna (ala nunga dialami hamu sandiri; daripada holan jadi pengamat, apalagi dibandingkon dohot sahalak na holan ‘mamolus sambing’ sian Tapanuli). Suang songon i molo dibandingkon dohot ide/pemikiran dohot pengalaman niba na holan sahat tu na marumur 15 taon do tubu dohot magodang di Tapanuli.
Alai nang pe songon i, molo ahu sandiri, sahat tu saonari totop do lebih setuju manjae ma Tapanuli i sian Sumatera Utara. Alana nunga lobi 61 taon tapanuli i ‘mardongan saripe’ dohot Propsu ba tung mansai maol do dapot di Tapanuli hamajuon i sahat ro di hatiha on. Molo tung pe parTapsel ndang olo rup marsaor dohot na asing, (dung hujaha manang piga buku, dohot angka informasi, tarmasuk ma i informasi na sian Batam i, dohot pengalaman parsahutaon di Solo) mansai maol do memang pasadahon roha ni par Selatan tu subetnik Batak na asing, tarlumobi ma na marasing haporseaon. Alai asa unang gabe holan (bekas) Tapanuli Utara do na gabe parsidohot di namanjae i, ingkon uhalonta ma mansai gogo, asa Par Dairi, Phakpak Barat, Tapteng, Kota Sibolga dohot donganta Parnias gabe parsidohot di panjaeon i. Huhilala mansai denggan do marsiajar ma hita di strategi, cara dohot lan na asing di parmonding ni ketua DPRD SU naung salpu i.
Nang pe dao ahu mangaranto, prinsiphu, totop do boi hita ‘sharing’ di angka aha na taida dohot taparsiajari di pangarantoan laho tu hamajuon ni huta i, sehingga ndang porlu ra hita ‘didoktrin’ dohot : “holan na tading di huta do na mamingkiri huta, menurut ahu, molo nunga adong pamingkirion si songon i di jaman naung mengglobal on, ba nunga surut be hita di pemikiran dohot di angka langka mangeahi hamajuon i.
Songon i ma jo ate, maulite tu amang Pdt. parrumametmet naung paloashon bagas nasida on gabe bagas parrapoton dohot parrarian.
Daniel Harahap:
Bebas do hita manghatai dison. Satolop manang so satolop pe hita di ide propinsi na baru i, pos do rohangku mansai marguna do panghataionta on. Diuduti angka dongan ma. Nunga nilehon taruniba. Nunga didok eh sinuurathon pandapotniba.
Pak Pendeta dan tamu sekalian di “Ruma Memet” alai “gede” do. Kembali saya urun rembug mengenai wacana Protap yang sudah menjadi “bubur” ini, dengan pikiran bahwa terkadang bubur bisa jauh lebih enak dari pada nasi, dan ada pepatah mengatakan “pengalaman adalah guru yang baik”.
Untuk itu kita sepakat dulu mengakui bahwa :
– Proses Protap yang panjang dan melelahkan itu sudah “mentok” pada peristiwa 4 Feb 09, dan kita turut berduka cita serta prihatin atas tewasnya Bang Azis Angkat dalam peristiwa itu, dan kita doakan semoga Tuhan Yang Maha Pengasih mengasihi umatNya itu.
– Kita prihatin juga dengan nasib para pendemo yang berujung pada kekacauan tsb, semoga mereka diberiNya kekuatan dan ketabahan serta jiwa ksatria untuk dapat menerima dan melalui proses hukum yang akan mereka hadapi.
– Dari kejadian tersebut mari kita ambil hikmahnya dan kita jadikan pelajaran untuk berpikir, berbicara, dan bertindak dimasa depan. Tidak ada pribadi atau kelompok yang harus kita salahkan, mari kita merenung (memakai istilah pemilik Ruma Metmet ini) dan bertanya kepada diri kita masing-masing “apa yang sudah kita perbuat?”
Pelajaran yang bisa diambil (dari hasil pemikiran saya yang msh dangkal):
1. Wacana pembentukan Propinsi adalah hak demokrasi dan hak konstitusi rakyat. Wacana itu haruslah timbul dari rakyat secara “bottom up” dan Pemerintah dapat membuktikannya dengan cara-cara tertentu, misalnya referendum. Selama wacana tersebut masih dalam kerangka NKRI, maka seluruh pihak harus mendukung karena keinginan atau aspirasi rakyat harus ditampung dan ditempatkan diatas segala kepentingan, kemudian harus diproses dengan baik memakai standar yang baku, mereferensi propinsi yang sebelumnya sudah dibentuk dan memiliki jangka waktu tertentu ( sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sebab ada yang proses nya 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi ada yang sampai belasan tahun tidak selesai).
2. Adalah wajar apabila Propinsi baru akan “menyusu” ke Propinsi induk dan ke Pemerintah Pusat. Kita tidak perlu mempermasalahkannya karena itu merupakan kewajiban Propinsi induk dan kewajiban Pusat untuk mengkoordinir daerah dalam mengelola potensi daerah kuat membantu daerah lemah (diatur UU) sampai daerah lemah itu dapat berdiri sendiri atau bahkan suatu saat nanti dapat membantu daerah lain, jangka waktu untuk tsb bisa cepat dan bisa lama (inilah hakekat NKRI).
3. Kalau memang di daerah Toba dan sekitarnya tetap ingin menjadi Propinsi, mari kita persilahkan “elit lokal” yang mengurus “elit Medan dan Jakarta” silahkan membantu saja dan berpola pikir apabila itu aspirasi rakyat (masyarakat yang tinggal dan hidup disana) maka “suka tidak suka” harus turut mendukung….. minimal diam saja.
4. Karena nama “Propinsi Tapanuli” sangat resistan, maka pakailah nama yang lain ( Propinsi Pusuk Buhit, Propinsi Dolok Tolong, Propinsi Tao Toba,dll……) dan jangan lagi bertitik tolak dari latar belakang Keresidenan Tapanuli sebab itu warisan penjajah Belanda yang memang pandai sekali membuat ” devide et impera” (lihat sampai sekarang), bertitik tolaklah dari “penderitaan” yang sama, yang berjuang untuk memperbaiki kesejahteraan daerahnya. Demikian juga daerah yang akan menjadi Propinsi itu, tidak perlu harus berlatar belakang Keresidenan Tapanuli (terlalu banyak) cukup cari dan “ciptakan” jumlah daerah yang sesuai dengan syarat untuk menjadi Propinsi.
5. Tidak perlu juga mundur dengan melihat jaman dulu bahwa yang disebut “Batak” adalah “Toba, Simalungun, Mandailing, Karo, Dairi, Fakfak” yang mana sekarang sudah merasa sendiri-sendiri. Hal itu adalah proses yang “alami” seiring dengan perkembangan daerah, perkembangan ekonomi, perkembangan dan penyebaran populasi, perkembangan sosiolgi dan budaya, agama dll, sehingga hal tersebut bukanlah masalah, biarlah masing masing berkembang dengan kearifan dan kebanggaan budaya lokalnya dan semoga dapat memperkaya khasanah kebhinekaan NKRI dan marilah kita kenang hal itu menjadi suatu sejarah perkembangan umat manusia “Batak/Tapanuli” bagi anak cucu kita.
6. Mempersatukan orang batak sebenarnya tidak sulit. Memang orang batak itu semua merasa “Raja” sehingga sulit untuk di “rajai” dan sulit untuk di “komando” i, namun apabila kita lihat di sisi lain kumpulan orang batak itu dapat menghasilkan kerjasama dalam harmoni yang luar biasa apabila dipimpin oleh “dirijen” yang handal (lihat di Gereja Gereja )….. oleh karena itu, barang siapa yang menjadi “ketua…., kepala……, koordinator…..,dll” dilingkungan orang batak maka berlakulah sebagai “dirijen” yang handal maka niscaya akan dihasilkan suatu harmoni yang luar biasa dari komunitas orang batak tsb.
Daniel Harahap:
Saya hanya mau mengomentari no 6. Mempersatukan orang Batak bukan saja sulit tetapi hampir muskil. Persatuan bagi orang Batak lebih merupakan “mimpi” dari pada realitas. Buktinya: ada banyak sekali persatuan atau parsadaan Batak.
Horas, santabi amang pandita asa hualusi jolo apparakku si JP. Manalu
Ahu tubu di Humbang, magodang di Tapteng, mulai mangratto SMA di Jakarta, markarejo marpinda-pinda dihampir sude luat di Jawa, pinda- pinda muse tu Indonesia Timur, tu Indonesia Tengah, hea di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah “menyaksikan bagaimana orang Gorontalo memproses menjadi Propinsi hanya 1 tahun 1 bulan, dan daerah Toba sekitarnya masih jauh lebih berpotensi dari daerah Gorontalo baik SDM dan SDA (dulu sebelum jadi Propinsi Gorontalo)”, hubereng do mula mula ni otonomi daerah di Kaltim ala di san do ahu 3 taon, hira hira 4 taon nalewat pinda ma ahu tu Medan……. huberengma sude perkembangan di Medan dohot Sumut jala hampir tiap bulan do ahu mardalani tu Tapanuli.
Saotik pengalaman Global….. 4 hali sikkola (kecil kecilan non gelar) di UK, marpiga hali seminar di Aust dohot Asean, jala kebetulan hobby mencermati perkembangan penduduk pedesaan…… jadi jot jot do mardalani tu desa desa (country site) molo tikki di LN.
Sangat jarang hian do ahu mulak tu huta, alai dung hubereng perkembangan sisaonari gabe adongdo niat tinggal dihuta asa dohot jo apala saotik membangun hutattai……, jadi diluar ni parkarejoanku saonari hu “amat amati” ma akka “sepak terjang” ni kepala kepala daerah, elit, Lsm, tokoh adat, tokoh agama, dohot akka lembaga lembaga na adong di tano batak……….., memang…..memprihatinkan do bah apparakku.
Daniel Harahap:
Jolo mulak ma hamu tu huta asa tahatai protap i. Unang songon angka dongan, sai dihatai “protap protap protap” alai nanggo dua tolu ari ndang betah di huta.
Saya hampir setuju dengan tulisan amang Pdt bahwa “mempersatukan orang batak bukan hanya sulit tetapi hampir muskil”, namun tidak sepenuhnya setuju, masih ada setititk celah. Dengan filosofi “dirijen” dikaitkan dengan ilmu kepemimpinan bahwa “leadership is an art…….”, maka ada celah apabila “seni” memimpin orang batak diterapkan ibarat melambai-lambai dan menari- nari mengalunkan ritme kehidupan “dalihan natolu” sehingga menghasilkan sinergi kehidupan yang harmonis.
Butuh “effort” yang ekstra untuk itu dan butuh waktu, tapi harus dimulai kalau tidak…… kedepan kita hanya “nelongso” saja menyaksikan para saudara kita mantan “batak” (mandailing, simalungun, karo, dairi, fakfak dan nias) sudah jauh lebih maju nantinya. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah, gereja, tokoh adat, tokoh elit dan pemuda yang tinggal disana dengan latar belakang “penderitaan” yang sama untuk megajak rakyat bekerja sama bahu membahu demi kemakmuran bersama.
Para perantau yang sudah “enjoy” dengan keberhasilannya sebaiknya jangan terlalu banyak mencampuri apalagi kalau mereka hanya ingin membangun “monument pamer” (maaf kalau salah) yang banyak menggambarkan “kesombongan” (maaf lagi) sehingga membuat pola pikir dan persepsi masyarakat menjadi rusak, sementara siperantau tersebut hanya “hit and run” (holan mamolus do).
Masyarakat di Tano Batak butuh diajak untuk mau berjuang, bergumul untuk mensejahterakan daerahnya, “mind set” cita-cita untuk jadi PNS dan jadi Perantau perlahan harus dirubah menjadi jiwa wiraswasta, enterprenership dan menggali/mengelola Sumber Daya Alam yang ada disana ( Alam utk pariwisata dan olahraga, thermal, pertanian, pertambangan, hutan, peternakan, sumber PLTA, dll…….. banyak lho dan masih dalam kandungan). Untuk itu memang dibutuhkan suatu pemerintahan propinsi yang bisa lebih fokus ( rentang kendali pendek untuk mengkoordinir pemkab/kota dibawahnya sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat) dibantu oleh Gerej, Tokoh adat, elit, pemuda dll, serta untuk urusan di Pusat dibantu oleh elit batak yang di Jakarta.
Orang Batak sering dengan “Jumawa” mengidentikkan dirinya dengan orang Jahudi. Apa ya……… seperti itu, hebat kali ya……., memang ada miripnya juga …… 12 suku keturunan Jakob sangat sulit bersatu karena semuanya memiliki “gen” jenius sehingga memiliki ego yang kuat. Setelah berabad – abad lolos dari perbudakan di Mesir masih tetap juga tidak bisa bersatu, sampai ahirnya kena “holocaust” nya Hitler hingga hampir punah maka mereka mulai bersatu baik ditanah nenek moyangnya maupun dibelahan lain di dunia ini,……. bahkan konon katanya saat ini merekalah yang menguasai dunia. Apakah mungkin orang batak harus kena “Holocaust” dulu ? (model jaman sekarang tentunya….. carracter assasination, career assasination, economic assasination, dll…) baru bisa sadar dan bersatu? Semoga tidak………, semoga muncul “Nomensen- Nomensen” baru yang bisa mempersatukan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Tano Batak.
Daniel Harahap:
Pertama: jangan sebutkan orang Mandailing, Simalungun, Karo dan Pakpak sebagai mantan Batak. Itu congkak.
Kedua: Nias sama sekali tidak pernah menjadi Batak. Jangan Batakkan yang bukan Batak.
Ketiga: kalau tidak mau pulang ke Tanah Batak, lebih baik banyak bicara soal Batak perantauan saja. Biarlah mereka yang tinggal di Tapanuli berbicara lebih banyak tentang dirinya dan wilayah itu.
Amang Pdt. DTA Harahap:
Ketiga: kalau tidak mau pulang ke Tanah Batak, lebih baik banyak bicara soal Batak perantauan saja. Biarlah mereka yang tinggal di Tapanuli berbicara lebih banyak tentang dirinya dan wilayah itu.
Japarmen Manalu:
Saya cukup “mengerenyitkan” kening juga membaca butir ketiga respon amang di atas. Saya mencoba memahami alur berpikir amang Pdt, mulai dari milis dan rumametmet untuk konteks ini. Amang meminta agar yang pro ProTap agar pulang dulu dan tinggal di sana untuk memperbaiki. Bagi saya, ‘teori’ ada gula ada semut dalam kerangka ekonomi pembangunan sampai kapanpun masih akan berlaku. Saya yakin, jika ada “tanda-tanda” kehidupan yang lebih baik di Tapanuli, maka tingkat urbanisasi dari Tapanuli tidak akan sebesar yang sekarang ini.
Bertitik tolak dari itu, menurut pengamatan saya, dalam konteks ini amang pendeta agak ‘mendua’. Mendua karena di satu sisi amang meminta agar orang-orang Batak yang potensial mau berdomisili dan berkarya di Tapanuli, tapi di sisi lain amang tidak setuju dengan pemekaran ProTap sebagai salah satu ‘jalan’ untuk menciptakan “gula” supaya para urban itu mau pulang kembali ke Tapanuli. Menurut hemat saya adalah kurang bijak menyarankan orang-orang Protap untuk pulang dengan tinggal dan berkarya di Tapanuli, dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat minim.
Setahu saya, dari SKH Kompas beberapa tahun lalu, salah seorang mantan executive dari PT Inco sudah pernah melakukan itu (pulang dan berkarya di Tapanuli) dia tinggalkan jabatan yang cukup bergengsi di Soroaku di Sulawesi sana dan pulang bertani Vanila di Tapanuli, tapi karena dukungan sarana dan prasarana yang tidak mendukung sama sekali akhirnya, setahu saya ybs kembali ke Jakarta.
Soal gula dan semut, hingga kini keyakinan saya, sebagian besar orang Batak yang merantau ke berbagai belahan dunia (terutama yang pendidikannya tidak begitu tinggi dan bekerja di sektor informal), akan memilih pulang ke Tapanuli jika di sana ada pengharapan akan adanya kehidupan yang lebih baik. Saya sendiri pun
mau tinggal dan berkarya di Tapanuli jika ada tanda-tanda kehidupan yang lebih baik di sana. Sebagai contoh, menurut informasi terakhir yang saya dengar dari kampung saya di Doloksanggul, beberapa teman sebaya saya sudah pulang dari perantauan dan kembali ke “habitat” lamanya sebagai petani, setelah mereka mendengar informasi tentang adanya komoditas yang cukup menjanjikan akan adanya kehidupan yang lebih baik di Tapanuli, yaitu “kopi sigarar utang” atau “kopi ateng”. Semoga saja Pemkab di sana bisa memelihara ‘momentum’ tersebut dengan melakukan upaya maksimal sehingga tidak sampai terjadi ‘over supply’ produk kopi yang berakibat pada anjloknya harga, dan meruntuhkan semangat kerja mereka, sehingga mereka frustrasi dan berangkat merantau kembali.
Daniel Harahap:
Saya ulangi saja pernyataan saya: biarlah orang yang di kampung berbicara lebih banyak tentang kampung. orang batak yang tinggal di kota tidak usahlah terlalu banyak cakap (tentang kampung).
Daniel Harahap:
Saya ulangi saja pernyataan saya: biarlah orang yang di kampung berbicara lebih banyak tentang kampung. orang batak yang tinggal di kota tidak usahlah terlalu banyak cakap (tentang kampung).
JP Manalu:
Memang kalau amang sudah punya prinsip yang sudah pada tingkat “harga mati” seperti itu, kita di jalur yang sangat berbeda amang dalam hal ini. Saya hanya membandingkan sedikit saja, saya tidak bisa bayangkan bagaimana alur salah satu tulisan sejarah orang Israel, jika seseorang menyatakan hal yang seperti amang Pdt katakan kepada Nehemia, dan Nehemia mengamininya, mungkin rangkaian perjalanan bangsa Israel tidak akan seperti yang kita baca saat ini.
Dan seandainya para Hoa Kiau (Konglomerat Cina Perantauan) memiliki pemikiran yang sama dengan amang Pdt., maka Daerah Fu Jian, Guang Dong di Cina daratan tidak akan maju. Mungkin juga pertumbuhan ekonomi Negara RR Cina tidak akan mencapai pertumbuhan yang sangat fantastis yakni sekitar 8,5 – 9,0%.
Saya pernah membaca artikel di Majalah Eksekutif beberapa tahun lalu, bagaimana para taipan-taipan (termasuk yang dari Indonesia spt : Sudono Salim, Eka Tjipta Widjaya, Mochtar Riady dll) itu harus berangkat merantau karena susahnya kehidupan di negeri leluhurnya, dan setelah mereka berhasil di perantauan, dari perantauan mereka masing-masing, melakukan investasi di negeri leluhurnya tersebut, tanpa mereka tinggal dan berkarya secara langsung di sana.
Daniel Harahap:
Orang Batak bukan orang Tionghoa. Dan yang memajukan negeri China bukan konglomerat2 asal Indonesia tetapi Deng Hsiao Ping dan rakyat Cina yang tinggal di sana.
Betul sekali orang batak bukan orang tionghoa……. tapi boleh dong mencari persamaan…… untuk memperkuat argumantasi……..yang memajukan Cina bukan konglomerat dari Indonesia betul sekali….. tapi yang memajukan Cina adalah sistim pemerintahan yang dirombak menjadi kokoh, bersih, tegas, adanya kepastian hukum terutama bagi para investor asing….. ditambah lagi dukungan para konglomerat orang Cina dari seluruh Dunia (bukan hanya konglomerat dari Indonesia… tapi termasuk mereka juga)……… makanya Pemerintah Cina ada Pejabat Menteri Urusan Perantauan, disamping itu ada juga reuni marga-marga tertentu yang sudah menjadi konglomerat diseluruh dunia.
Horas…..horas….. mari kita merenung lagi, mencari petunjuk Yang maha Kuasa untuk menemukan format dan strategi yang tepat untuk memajukan Tano Batak.
Memang naong bakko halak hita do huroha, tentang ke”aku”an. Boasa?
Saya kutip poin ke 3 saya kira tidk bisa pisahkan elit politik lokal dgn pusat yaitu jakarta. karena yg menimbang, memutuskan, menyutujui dll adalah di Senayan. Bukan elit politik lokal. mohon kita sadari itu boss. Maksud saya disitu mari bergandeng tangan. Semua masalah pembentukan Protap pasti ada solusinya. Caranya dimana kuncinya, dan dimana gemboknya. Mari kita cari bersama. mauliate.
Daniel Harahap:
Orang Batak bukan orang Tionghoa. Dan yang memajukan negeri China bukan konglomerat2 asal Indonesia tetapi Deng Hsiao Ping dan rakyat Cina yang tinggal di sana.
JP Manalu:
Orang Batak memang bukan orang Tionghoa amang, kalau itu semua orang juga sudah tahu amang. Tetapi sekalipun demikian hemat saya, apa yang baik dari ras/etnik/bangsa lain, baik cara kerja/pola pikir dan hal-hal positif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak ada salahnya kalau kita adopsi.
Yang saya tahu, benar memang bukan hanya Konglomerat Cina Perantauan (Hoa Kiau) yang membangun perekonomian Cina, tetapi juga didukung dengan sistim pemerintahan yang bersih, ethos kerja dan kreatifitas dari warganya. Tetapi menurut hemat saya, sehebat apapun sistim pemerintahan dan ethos kerjanya, faktor modal untuk investasi dan ketersediaan jejaring untuk pemasaran adalah faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan. Dan para hoakiau itu bekerjasama dengan pemerintah serta rakyat cina bisa melakukan itu dengan baik, sehingga perekonomian mereka menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia!
Untuk contoh kasus bagaimana peran perantau dalam membangun suatu kawasan, di Tapanuli juga sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang sudah mengarah pada upaya yang dilakukan para hoakiau itu. Cuma format dan skalanya saja yang berbeda serta keterlibatan anggotanya saja yang masih relatif kecil.
berapa gedung gereja di Tapanuli yang cukup megah yang tidak dibantu perantau dalam pembangunannya?.
Misalnya kita bisa melihat bagaimana karya Bapak TB Silalahi di Balige dan Bapak LB Panjaitan di Laguboti. Sebelum Bapak-bapak ini melakukan langkah-langkah itu, setahu saya belum ada orang “lokal” (tinggal dan berkarya) di Tapanuli yang pernah bermimpi mendirikan sekolah/politehnik unggulan di Tapanuli!. Bentuk keperdulian lain dari perantau juga banyak yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan “phisik” gereja di Tapanuli sana! Bisa amang ‘keurlah’
Selain untuk peningkatan pendidikan dan pembangunan gedung gereja, pembangunan tambak/simin/tugu dll juga banyak yang dibiayai oleh para perantau. Khusus yang terakhir ini, sekalipun banyak yang mengkritik, hemat saya masih ada sisi positifnya, dimana dengan pembangunan tambak/simin dll setidaknya masih ada aliran dana dari berbagai wilayah ke Tapanuli. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan perputaran roda perekonomian di sana! Minimal gaji tukang atau biaya konsumsi ketika peresmiannya!. Namun memang alangkah baiknya jika pembangunan simin/tambak/tugu tersebut diminimalkan, dan dananya dialokasikan ke pembangunan Balai Latihan Kerja atau program beasiswa.
Menurut hemat saya, di dunia yang sudah nyaris tanpa batas ini, siapapun bisa melakukan perbaikan terhadap suatu kawasan tanpa harus tinggal di sana.
. Kalau memang niat orang yang tinggal di kawasan yang mau memekarkan diri (atau tidak memekarkan) itu sudah bulat untuk manjae/tidak manjae, kok kita yang tidak tinggal di sana pula yang saling ‘bertikai’ ya ha ha ha. Terbukti postingan yang berkaitan dengan protap ini di rumametmet ini direspon dengan sangat tinggi.
Tetapi ngomong-ngomong, amang Pdt dan saya juga kan tidak tinggal di sana, tapi kok amang dan sebagian dari pengunjung rumametmet juga bertahan pada posisi yang kurang setuju/setuju dengan Protap?
Daniel Harahap:
Orang Batak itu lebih banyak cakapnya dari kerjanya. Selain dari Pak Luhut dan Pak TB, emangnya siapa lagi orang Batak yang mau menginvestasikan uangnya di kampung? Bukankah semuanya lebih banyak berteori dan merasa semua beres dengan sekali ucap?
Daniel Harahap:
Orang Batak itu lebih banyak cakapnya dari kerjanya. Selain dari Pak Luhut dan Pak TB, emangnya siapa lagi orang Batak yang mau menginvestasikan uangnya di kampung? Bukankah semuanya lebih banyak berteori dan merasa semua beres dengan sekali ucap?
Japarmen Manalu:
Yang saya tahu, yang paling menonjol, karena diliput media massa dan juga skalanya relatif besar, ya memang baru Bapak berdua itulah amang. Tetapi dalam skalanya yang relatif kecil dan tidak diliput media secara luas, masih ada contoh lain, yang saya tahu, investasi yang dilakukan grup Nusantara Bona Pasogit dalam bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat di Tapanuli juga ada, ada amang KM Sinaga dan mungkin masih banyak orang-orang lainnya, cuma luput dari pengetahuan kita.
Soal banyak berteori? ya ada benarnya amang. Tetapi, tidak semuanya seperti itu. Dan soal banyak berteori itu, tugas tersebut menurut hemat saya termasuk juga dalam tugas gereja amang, agar jemaatnya tidak hanya berteori dalam memahami firman Tuhan, tetapi juga melaksanakannya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, hemat saya, khotbah/pembinaan dari pelayan gereja juga baiknya bisa mengarahkan jemaat untuk tidak hanya pintar berteori. Aha do naung ta bahen dalam hal ini?.
Berkaitan dengan investasi yang diharapkan dilakukan oleh orang-orang Batak perantauan, di dalam teori investasi yang pernah saya pelajari adalah : dalam melakukan investasi di suatu daerah ada sangat banyak yang perlu dipertimbangkan, salah satu diantaranya adalah infrastruktur! Nah, amang sendiri sudah merasakan (sebagaimana pernah amang tulis di blog amang ini) bagaimana minimnya infrastruktur di Tapanuli. Malah amang Pdt sampai pernah mewacanakan pemindahan kantor pusat HKBP ke Jakarta, dalam pengamatan saya (mudah-mudahan tidak salah), usul tersebut juga amang wacanakan (salah satu) dilatarbelakangi adanya “inefisiensi” waktu, dimana jika par Kantor Pusat mau melayani keluar dari Tapanuli dan atau menerima tamu di Pearaja, butuh waktu kurang lebih 8 jam dari/ke Pearaja dari Medan.
Saya yakin jika, perputaran ekonomi di Tapanuli cukup tinggi, tidak perlulah kita ajari Perum Angkasa Pura untuk meningkatkan/membangun bandara di sana, pasti mereka akan membangun bandara yang baik di sana, karena mereka sudah memiliki ahli yang mampu mengkalkulasi imbal hasil dari investasi (return of investment) sebelum mereka melakukan investasi. Karena ‘terori’ ada gula ada semut juga tetap berlaku di investasi. Jadi memang tidak semudah yang kita pikirkan agar orang mau melakukan investasi di suatu daerah. Situasinya memang bisa menjadi : Duluan mana telur atau ayam. Sebagaimana pernah saya tulis di postingan sebelumnya, kondisi ‘telur atau ayam’ tersebut bisa diatasi dengan cara mengalokasikan sebagian besar dana pembangunan yang ada, jika Protap jadi, untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dengan ketersediaan infrastruktur maka investor juga melakukan investasi demikian seterusnya…..
Daniel Harahap:
Selama orang Batak secara politis tidak diperhitungkan sampe loja pun suaranya tidak akan didengarkan oleh pusat. Makanya buktikanlah orang Batak itu memang pantas diperhitungkan. Dipatudu Batak i ma molo toho do jago ibana. Ndang ala ni gogo ni soara.
Appara (JP Manalu), postingannya cukup menarik dan di back up dengan knowledge serta refrensi yang baik pula……… go ahead bro!. Saya sering prihatin kalau banyak orang batak yang justru mendiskreditkan orang batak…….semua kaum didunia ini mempunyai sisi “minus” tapi pasti mempunyai sisi “positiv” nya, oleh karena itu alangkah baiknya apabila sisi negativ itu tidak “diingkari”, tapi mari kita kelola dan perlahan kita minimalkan, serta sisi positivnya kita pertajam. Tidak usah muluk-muluk bahwa itu bisa dikerjakan sendiri, tapi paling tidak kita masing-masing pribadi kendalikan ucapan, tuduhan, vonis….. dan jangan meng”generalisasi’. ” Ai tutu do tahe nahusurathon i? Horas……!
Daniel Harahap:
Orang Batak kalau mau maju belajarlah berkomunikasi dengan orang yang bukan Batak. Satu lagi: belajar melakukan otokritik atau mengkritisi kelompok sendiri. Jangan narsistik.
Kalau kita mencermati perkembangan negeri tercinta ini, disatu sisi ada kemajuan dari sifat otoriter sentralistik menjadi demokratis desentralistik.
Salah satu tandanya adalah otonomi daerah, segala aspek kehidupan masyarakat diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali bidang pertahanan, keamanan, keuangan, hukum, agama yang mana instansi instansi tersebut disebut instansi vertikal.
Kalau kita cermati pula bahwa disisi lain dapat dikatakan sebagai sisi gelap, seperti tulisan salah seorang pandai di Ruma Metmet ini ” tribalisme merupakan sisi gelap otonomi daerah” rasanya benar. Nuansa tersebut sangat terasa terutama bagi saudara kita yang pada orde sebelumnya berkarir dalam birokrasi didaerah lain diluar instansi vertikal, maka fakta menunjukkan karir mereka menjadi tidak jelas karena otritas berada pada kepala daerah otonom.
Melalui perubahan yang “dahsyat” dan sangat cepat ini dapat kita lihat bahwa jiwa “nasionalisme”, jiwa “persatuan dalam kebhinekaan” yang pada orde sebelumnya di “enginer” dengan serius pada orde yang sekarang agak terlupakan, sehingga dalam suasana euphoria reformasi dan demokrasi justru nuansa SARA semakin mencuat.
Dalam konteks “halak hita” ; jaman sebelumnya kalau kita ke Propinsi, Kabupaten/Kota diseantero nusantara ini maka sering kaget menemukan banyak jabatan Kakanwil, Kepala Dinas, dll yang dijabat oleh “halak hita”, disamping itu banyak pengusaha, kontraktor yang dilakoni oleh “halak hita” pula, karena pada waktu itu untuk berkompetisi di seantero nusantara ini masih bisa diharapkan baik itu dibidang pemerintahan maupun dibidang swasta.
Kalaupun masih ada yang eksis saat ini, mereka itu biasanya memiliki alasan khusus seperti sudah mau pensiun, dll, atau kalau dibidang swasta karena sudah terlanjur besar dan mapan (hal ini tidak berlaku untuk Jabodetabek).
Dengan banyaknya orang batak yang merantau keseluruh dunia dan dengan segala keberhasilan maupun kegagalan yang sudah dapat kita lihat, hal ini menandakan orang batak dapat berkomunikasi, beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang bukan batak.
Untuk itu kita harus sabar menunggu sampai para Elit, Aparat Pemerintah, Politikus di NKRI tercinta ini berjiwa Nasional, memandang sesama warga negara sesuai kompetensi, kapabilitas dan kredibilitasnya…… kalau tidak secara politis sampe loja pun kita tidak pernah diperhitungkan dan soaranya tidak didengar
Sejalan dengan itu mari kita gunakan filosofi “dalihan natolu” untuk saling asah, asih dan asuh……… otokritik adalah baik tapi jangan terlalu keras meng “KO” kan mental, membanggakan diri adalah baik pula asal jangan berlebihan “ojo dumeh”.
Sehingga suatu saat kita akan dapatkan adanya para elit politik, aparat Pem Pusat, Propinsi, Kab/kota yang berjiwa Nasional, mengamalkan tugas dan fungsi masing-masing secara benar, dengan demikian tidak ada lagi polemik ” telur dan ayam” (JP Manalu), aspirasi rakyat pun terwadahi dan dapat mengalir sampai muaranya dengan jawaban yang pasti “yes”.
or “not”.
Mengejutkan! Ternyata salah satu rekomendasi Rapat Pendeta Hatopan adalah mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli. Bahkan salah satu distrik pakai berkunjung dan memberikan upa-upa kepada tersangka pidana di penjara Tanjung Gusta Medan dan memosisikan mereka sebagai pejuang. Ada di mana Amang DTA saat itu?
Daniel Harahap:
Saya pulang duluan karena ada tugas di Serpong. Itu tidak pernah dibicarakan (tidak ada di agenda) dan tiba-tiba saja masuk di pesan (tona) Rapat Pendeta.
Patutlah …
Membaca kegelisahan yang terbeber di atas kayaknya kita sudah dekat neraka, tetapi neraka itu mungkin sangat dekat dengan surga sehingga godaan ke surga terkadang asyik. Pasca Kasus Demo Protap, api dari aneka kepentingan disundutkan, tetapi Medan, Sibolga, Siborong-borong dan kota-kota lain yang bertautan dengan Usul Protap tidak juga terbakar. Mungkin juga ini seperti permainan catur Tulang Andy Harahap. Taktik, trik dan perang saraf dilancarkan tetapi tidak berujung di neraka.
Jangankan punguan, toga, parsadaan, sialabane, serikat, kongsi dan horong, sebagaimana disetir amang Jansen Sinamo, grup vocal yang sering mengasah harmoni dan kekompakan di lapo, bisa saling melotot memancarkan amarah perang saat lagu yang didendangkan bersama mendekati refrain. Dua atau tiga personel dari grup itu berebut daulat sebagai solo untuk menarik refrain. Sampai akhir pementasan tidak ada yang tertindas.
Saya tidak tahu merganalisis itu, hanya saya melihat ada surga kecil di antara kita. Mudah-mudahan surga kecil yang kulihat juga dilihat saudara-saudaku.
Para pendeta (hamba Tuhan) seyogyianya memang menyapa, menjamah dan menguatkan jemaatnya yang sedang sakit, sedih, susah, salah atau sedang “persakitan”di penjara. Biarlah mereka yang berbuat menerima konsekwensi dari perbuatannya, mungkin caranya yang salah tapi tujuannya belum tentu salah, dan biarlah pengadilan (yang semoga adil) nanti memvonis hukuman bagi mereka. Tapi semoga kita, para hamba Tuhan, dan Tuhan tetap mengasihi mereka.
Appara Parhumbang dan pembaca Rumametmet yang budiman.
Saya sangat sependapat dengan tulisan appara di atas, sebagai hamba Tuhan, sudah sepatutnya hamba-hamba Tuhan untuk “mandulo” atau “melawat” mereka guna memberikan semangat untuk jemaatnya yang sedang menjadi pesakitan. Karena Yesus sendiripun tidak menginginkan kematian orang berdosa tetapi menginginkan adanya pertobatan.
Apalagi dalam ‘soal’ yang dihadapi Sdr-i kita penggiat Protap itu, dalam pandangan saya, ‘cukup tipis’ perbedaan ganjaran terhadap mereka itu antara ‘pahlawan’ dan ‘ekstrimis’. Dalam pandangan saya, kalau dianalogikan, posisi penggiat protap itu bisa disamakan posisi para pahlawan kita di mata belanda jaman dulu. Seorang Sisingamangaraja, Diponegoro, Pattimura dll di mata belanda adalah ‘ekstrimis’ tapi di mata bangsa ini mereka adalah pahlawan.
Tetapi walaupun demikian, saya tetap tidak setuju dengan demo anarkis yang dilakukan ‘oknum-oknum’ yang melakukan tindakan kekerasan hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa, yang saya apresiasi adalah “niat baik” dari mereka untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan Tapanuli.
Horas.
Bumi masih berputar, waktu masih berjalan. Waktu jualah yang akan membuktikan, mereka itu (penggagas dan sipatisan Protap) nantinya mendapat tempat dimana.
Apabila kita mengikuti sidang pengadilan Protap di Pengadilan Negeri Medan, maka akan membuka mata kita bagaimana proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan dilaksanakan di NKRI tercinta ini. Sebagai penonton dari luar kita hanya dapat mendukung dengan doa semoga Tuhan memberi kekuatan kepada mereka dan keuarganya serta memberikan yang terbaik bagi mereka, seiring dengan itu tetap bersimpati dan berempati kepada keluarga korban alm Azis Angkat.
Selama waktu masih berjalan, maka akan tiba waktunya; apabila nanti propinsi itu terwujud dan kesejahteraan rakyatnya terbukti meningkat maka mereka akan menjadi pahlawan, apabila sebaliknya maka mereka akan tetap tercatat sebagai narapidana (perlu dicermati bahwa mayoritas pahlawan dari bangsa-bangsa didunia ini pernah mengalami hukuman penjara).
Daniel Harahap:
Lupahon hamu ma Protap i. Tapungka ma ulaon na imbaru.
Horas amang DTA, “Lupahon hamu ma Protap i. Tapungka ma ulaon na imbaru”……..nauli amang pandita. Saya tidak pro pemekaran tapi tidak anti, hanya berusaha memperhatikan fenomena otonomi daerah khususnya pemekaran propinsi dan kabupaten yang terjadi di NKRI ini dgn menggunakan kaca mata ilmu sosial politik dan ilmu pemerintahan. Dengan kaca mata itu saya berusaha untk mendapat jawaban mengapa kejadian/perkara itu sampai terjadi dan bagaimana peran eksekuif, legislatif, judikatif, lembaga adat, lembaga agama, tokoh masyarakat, partai politik dan organisasi masyarakat lainnya. Dan dengan ilmu itu juga berusaha memberikan pendapat kepada para pengunjung “Ruma Memet” yang ramai ini. Demikian …..horas.