Diskusi Pembentukan Provinsi Tapanuli (Basyral Hamidy Harahap)

February 18, 2009
By

BEDAH BUKU DISERTASI DR. LANCE CASTLES: KEHIDUPAN POLITIK SUATU KERESIDENAN DI SUMATRA: TAPANULI 1915-1940

basyral.jpg

BASYRAL HAMIDY HARAHAP
http://basyral-hamidy-harahap.com
http://www.basyral-hamidy-harahap.com/blog/index.php?itemid=20

PENGANTAR

Pada tahun 2000 sudah terdengar gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli. Sebelumnya gagasan seperti itu mulai timbul setelah Dr. Lance Castles mempertahankan disertasinya di Yale University pada tahun 1972 berjudul The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940. Gagasan itu lahir dari pemikiran bahwa sudah ada beberapa keresidenan yang dimekarkan menjadi propinsi.

Pertengahan tahun 2001 Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dan DR. Lance Castles meminta saya menulis Kata Pengantar edisi Bahasa Indonesia terjemahan dari disertasi DR. Lance Castles berjudul asli The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940. KPG menyerahkan naskah edisi Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Prof.Dr. Maurits Simatupang, di bawah judul <i>Kehidupan Politik Sebuah Keresiden: Tapanuli 1915-1940. DR. Lance Castles mengetahui bahwa saya memiliki teks asli disertasi ini, dan melalui telepon dari Yogyakarta DR. Lance Castles meminta saya untuk memberikan fotokopi halaman 269 yang tidak dimiliki oleh KPG.

Dalam surat saya kepada Bung Parakitri dari KPG ketika mengirimkan halaman 269 itu, saya minta agar judul edisi Bahasa Indonesia dikoreksi menjadi Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940.

Semula saya menolak menulis Pengantar itu, karena adalah lazim bahwa penulis Pengantar lebih jago dari penulis buku yang bersangkutan. Sedangkan saya pastilah tidak lebih jago dari DR. Lance Castles yang punya nama dalam jajaran ahli Indonesia. Tetapi DR. Lance Castles dan KPG tetap meminta saya menulis Pengantar itu. Hasilnya adalah seperti yang Anda baca sendiri. Pada halaman judul buku itu DR. Lance Castles menulis di atas tanda tangannya ketika buku ini diluncurkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2001 sebagai berikut: Terima kasih Pak Basyral.

Rupanya disertasi DR. Lance Castles ini termasuk buku yang istimewa. Istimewa karena dibedah dua kali. Pertama 22 November 2001 usai peluncurannya di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian, sekarang, setelah enam tahun buku itu diluncurkan dan dibedah bersama DR. Lance Castles, penerjemah Prof.DR. Maurits Simatupang, saya sebagai penulis Pengantar untuk Edisi Indonesia dan Paraktri Tahi Simbolon dari Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) selaku penerbit, buku ini dibedah lagi pada hari ini 10 November 2006 di Hotel Danau Toba yang megah ini.

BERITA KORAN

Gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi beberapa provinsi adalah cerita lama. Empat puluh sembilan tahun yang lalu, tepatnya bulan September 1957, telah ada gagasan membagi Provinsi Sumatera Utara menjadi tiga provinsi. “Kalau terpaksa, pembagian S.U. harus lain tjaranja,” kata A.N.P. Situmorang kepada harian Suara Nasional di Medan (21 September 1957). A.N.P. Situmorang adalah Ketua Seksi “B” DPRDP Provinsi Sumatera Utara. Seterusnya Situmorang mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Umpamanja, kalau Sumatera Utara dibagi2 mendjadi beberapa Propinsi, maka sebaiknja dibentuk satu Propinsi untuk Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu serta Asahan ; Nias, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara dan Simelungun satu Propinsi ; dan Karo, Deli/Serdang, Langkat dan Medan menjadi satu Propinsi pula. Dan seandainja terdjadi pembagian jang sedemikian rupa, semua Propinsi2 ini akan mempunjai ekonomi jang lumajan, sebab masing2 mempunjai perkebunan2 besar, dan masing2 punja pelabuhan. Pembagian jang sedemikian rupa berarti akan merobah tradisi jang didjalankan oleh Belanda beberapa waktu jang lalu, dan tidak perlu kita meneruskan tradisi itu.

Tentang ibukota propinsi-propinsi itu Situmorang memberikan saran-saran sebagai berikut:

Propinsi Tapanuli Selatan, Labuhan Batu dan Asahan ibu kotanja dan pelabuhannja Labuhan Batu ; sedangkan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Simelungun ibukotanja Sibolga atau Siantar ; dan Prop. Karo, Deli, Serdang dan Langkat ibu kotanja Medan. Dengan demikian masing2 punja pelabuhannja. Pembagian sedemikian rupa itu berarti bebas dari puak2 atau tradisi jg selama ini didjalankan. Agar kaum politisi, itellligensia dan djago2 kebudajaan hendaknja dapat membahas persoalan2 pembagian ini dengan tidak berdasarkan sentimen.

Ketika pada tahun 2002 mulai marak gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli, saya ingin menyampaikan pencerahan kepada khalayak ramai dengan mengirimkan naskah artikel Tribalisme: Sisi Gelap Otonomi Daerah kepada redaksi harian KOMPAS di Jakarta. Tetapi naskah itu dikembalikan kepada saya tanpa komentar apa pun juga.

Karena masalah ini saya pandang penting, maka saya putuskan lebih baik memberikan artikel ini dengan kata pengantar kepada pemegang keputusan (decision maker) tentang pembentukan dan penolakan suatu provinsi baru. Tokoh itu adalah Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Surat, naskah artikel dan beberapa buku termasuk disertasi DR. Lance Castles saya serahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui sekretarisnya pada tanggal 3 April 2002. Fotokopi surat dan naskah artikel Tribalisme: Sisi Gelap Otonomi Daerah juga saya berikan kepada Gubsu T. Rizal Nurdin.

Agaknya pendapat saya sejalan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Enam hari kemudian, tanggal 9 April 2002, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menegaskan dalam rapat gubernur seluruh Indonesia di Semarang, bahwa tidak ada proses pembentukan provinsi baru. Kebijakan Pemerintah Pusat itu kemudian dipertegas lagi oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno di Bandara Polonia Medan 10 September 2004 yang secara spesifik mengatakan, bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli tidak akan diproses. Berita ini menjadi berita utama Harian Analisa, Medan, tanggal 11 September 2004 di bawah judul Pembentukan Provinsi Tapanuli Tak Akan Diproses.

Redaksi Jurnal Otonomi Daerah vol. I, no. 6, Juni 2002 menjadikan surat dan naskah artikel Tribalisme: Sisi Gelap Otonomi Daerah menjadi satu artikel dalam kolom OPINI dengan judul BIARKANLAH PROPINSI SUMATERA UTARA TETAP UTUH SEPERTI SEKARANG.

Saya berpendapat artikel Tribalisme: Sisi Gelap Otonomi Daerah baik dibaca oleh kalangan yang lebih luas. Maka saya luncurkan secara utuh di dalam Blog saya dan Web Site saya (http://basyral-hamidy-harahap.com). Ternyata beberapa situs internet akhir-akhir ini meluncurkannya di dalam situs mereka sendiri, antara lain NiasOnline.net , Web Site Suku Pakpak, Web Site Humbang Hasundutan. Bahkan NiasOnline.net menjadikan artikel ini sebagai salah satu yang diikut-sertakan dalam Forum Politik yang mereka luncurkan. Mathias J. Daeli dari penyelenggara disuksi online itu beberapa kali mengutip artikel ini sebagai rujukan di dalam tulisannya atas nama para peserta diskusi tersebut. Saya kira, Anda yang gemar membuka internet akan menemuinya di dunia maya tersebut.

Berbagai pendapat yang berisi sinyalemen-sinyalemen tentang keresahan dan kesulitan yang akan terjadi serta anjuran-anjuran untuk tidak meneruskan pembentukan Provinsi Tapanuli itu, telah banyak kita baca. Sekedar memberi bahan pemikiran, saya ingin mengetengahkan hal tersebut.
Gubernur Sumatera Utara, T. Rizal Nurdin mengatakan, seperti disiarkan oleh LIN Jakarta tg. 28 Mei 2004, menyatakan sebagai berikut:

Dalam pembentukan Provinsi Tapanuli masih banyak yang harus dibenahi, misalnya seperti lapangan udaranya, pelabuhan lautnya, jalan-jalannya serta fasilitas pendukung lainnya. Jika ini tidak dibenahi, maka semua hasil komoditi yang ada di Pantai Barat harus diangkut lewat Pantai Timur, dan ini bisa menjadi masalah di kemudian hari. Seperti contoh, masyarakat Pantai Timur akan keberatan jika jalan-jalannya rusak akibat pengangkutan komoditi dari Pantai Barat. Jadi keadaan seperti ini perlu dipikirkan.

Di samping itu ada banyak permasalahan PNS yang perlu dipertimbangkan, karena PNS di Pantai Timur banyak juga orang-orang Pantai Barat. Jika Provinsi Tapanuli dibentuk, maka para PNS asal Pantai Barat ini mau dikemanakan nantinya, dan PNS-PNS ini belum tentu mau pindah ke Propinsi Tapanuli. Untuk itu, Gubsu pun akan secara pelan-pelan mensosialisasikan pembentukan Provinsi Tapanuli ini kepada PNS-PNS tersebut, artinya jika nantinya suatu saat Provinsi Tapanuli terbentuk, maka mereka pun siap untuk dipindahkan.

Empat bulan kemudian, 23 September 2004, T. Rizal Nurdin menyampaikan penilaiannya terhadap gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli dalam seminar di Kampus USU yang membahas pembentukan Provinsi Tapanuli. T. Rizal Nurdin mengatakan antara lain, seperti disiarkan kembali oleh Batak Pos terbitan Jakarta, 4 Oktober 2006, sebagai berikut:

Di era globalisasi ini, sebaiknya hilangkan sekat-sekat dalam membangun perekonomian. Sebab tren yang berkembang seperti Eropa yang justru menyatukan diri melalui mata uang Euro, pemberlakuan bebas fiskal, dan kerja sama regional.
Penyatuan daratan Eropa itu membuktikan, bahwa sekat-sekat administrasi tidak sesuai lagi dengan tuntutan globalisasi. Kalau kita terobsesi membangun Tembok Berlin di wilayah kita sendiri, maka hal ini bisa dianggap set back.

Pendapat T. Rizal Nurdin ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, antara lain dari sejarawan dan budayawan Melayu Tengku Luckman Sinar menyatakan di Medan (3 Oktober 2006 seperti dimuat harian Batak Pos, 4 Oktober 2006), yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Pembentukan Provinsi Tapanuli itu tak ubahnya menelan bulat-bulat politik divide et impera kolonial Belanda. Sebab, Tapanuli yang dianalogikan sebagai sebuah keresidenan, ditujukan untuk memudahkan Belanda memecah belah bangsa Indonesia, khususnya di Sumut ini.

Antropolog dari USU, Amir Nadapdap, M.A. menyatakan dengan tegas, bahwa ia menilai pendirian Provinsi Tapanuli itu manipulatif. Karena wacananya belum mencerminkan kehendak sebagian besar elit maupun masyarakat di daerah tersebut, khususnya elit dan masyarakat sub etnis Batak di Pantai Barat Sumatera Utara. Amir Nadapdap mengaku sangat tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli itu. Sebab, alasan bahwa daerah itu tertinggal dibanding Pantai Timur, dinilai sebagai alasan mengada-ada. Betapa tidak. Dalam sejarah 58 tahun Sumatera Utara, hampir 70 persen gubernurnya adalah orang-orang Pantai Barat dan Dataran Tinggi Sumatera Utara. Sebut saja seperti [Telaumbanua, Raja Jungjungan Lubis - penulis], Marah Halim Harahap, E.W.P. Tambunan, Kaharuddin Nasutiomn, Raja Inal Siregar, dan Rudolf M. Pardede. Amir Nadapdap selanjutnya berkata:

Jadi, sangat tidak logis kalau dikatakan pembangunan Pantai Barat dimarjinalkan, dan karenanya perlu didirikan Provinsi Tapanuli. Apalagi baru-baru ini 16 kabupaten/kota Pantai Barat sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pengembangan program agropolitan dan agromarinepolitan, yang semuanya itu bermuara pada upaya mewujudkan peningkatan kemakmuran masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Pantai Barat. Oke lah, Pemprov Sumut punya utang ke masyarakat Pantai Barat seperti kata Gubernur Rudolf Pardede. Tapi utang itu bukan tidak dibayar. Buktinya, hampir 80 persen kue pembangunan di Sumut sampai tahun 2010 nanti, semuanya adalah di Pantai Barat. Apa ini bukan bukti, bahwa Pemprov Sumut yang ada di Pantai Timur tidak meninggalkan saudaranya di Pantai Barat.

Editorial Batak Pos tanggal 4 Oktober 2006 antara lain menegaskan, sebagai bertikut:

Lantas kita bertanya, apa dasar atau pemikiran yang utama sehingga Provinsi Tapanuli layak berdiri? Alasan itu harus kita kedepankan sehingga pendirian Provinsi Tapanuli bukan keinginan segelintir atau sekelompok orang yang memang haus kekuasaan. Artinya, pendiriannya memang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup dan sekaligus menyejahterakan masyarakatnya.

Untuk, pendirian Provinsi Tapanuli jangan sekadar memaksakan kehendak. Jangan sekadar memaksakan semangat etnis, dan jangan juga karena ulah segelintir orang yang memang menginginkan kekuasaan. Mendirikan Provinsi Tapanuli demi mengejar ketertinggalannya dari daerah lain untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Kita juga membaca di Harian Global Membangun Paradigma Baru yang memberitakan tanggal 5 Oktober 2006, bahwa Kabupaten Dairi menyatakan sikap belum siap untuk bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Konsep dan pandangan yang ditawarkan oleh tim pemrakarsa pembentukan Provinsi Tapanuli belum sama dengan konsep masyarakat Dairi.

Raja Ardin Ujung, tokoh masyarakat Dairi dan Anggota DPRD Dairi menyatakan kepada Harian Global di Sidikalang pada tanggal 4 Oktober 2006 antara lain sebagai berikut:

Masyarakat Dairi tidak menginginkan adanya ekses atau persoalan baru akibat memaksakan diri bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Kalau sudah ada konflik, bagaimana pun mercusuar pembangunan dilakukan tidak akan berguna. Dalam hitungan menit itu semua bisa hancur kalau ada konflik sosial. Ada beberapa persoalan yang perlu dihindari yang mengarah pada konflik horizontal dan bentuk-bentuk lainnya. Ada tiga kecamatan di Kabupaten Dairi, yaitu Gunung Sitember, Tigalingga dan Tanah Pinem yang menyatakan akan memisahkan diri apabila Kabupaten Dairi bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Mereka akan bergabung dengan Karo. Konsep yang diberikan tim pemrakarsa memperbesar sifat keakuan etnis. Jika Dairi dan Pakpak Bharat diikutkan dalam Provinsi Tapanuli, maka sifat keakuan etnis itu tidak akan pernah bertemu dengan konsep masyarakat Dairi.

Pernyataan senada dikemukakan oleh tokoh masyarakat Pakpak Sumut yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar dan anggota Komisi D DPRD Sumut, Drs. H. Abdul Aziz Angkat. Pendiriannya disiarkan dalam Web Site Suku Pakpak tanggal 13 Agustus 2006 di bawah judul Mari Ikut Berpikir yang dikirim oleh Sakti. Drs. H. Abdul Aziz Angkat menegaskan, bahwa tidak satu pun pemegang hak ulayat di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat yang mau bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Selanjutnya ia mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis 10 Agustus 2006 sebagai berikut:

Karenanya, jika dipaksa untuk bergabung akan mengundang perpecahan dan konflik horizontal. Apa pun alasan dan dasar pertimbangannya, masyarakat Pakpak Dairi dan Pakpak Bharat menolak dilibatkan dalam rencana pembentukan Provinsi Tapanuli. Jika Provinsi Tapanuli jadi diwujudkan, Kecamatan Tigalingga, Tanah Pinem dan Gunung Sitember Kabupaten Dairi akan lebih memilih bergabung dengan Kabupaten Karo. Sedang Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat lebih memilih bergabung dengan Aceh Selatan (Subulussalam).

Menurut Drs. H. Abdul Aziz Angkat, sikap menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli bukan karena alasan sentimen etnis, melainkan karena merasa sudah lebih mantap selama ini berada di bawah wilayah Sumatera Utara.

Kalangan akademisi berpendapat, bahwa pembentukan Propinsi Tapanuli tidak perlu. Prof. Usman Pelly dalam tulisan di Harian Analisa 28 Agustus 2004 menyebutkan, bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli akan membawa banyak kontroversi. Pandangan Prof. Usman Pelly kembali dipertegasnya pada seminar tentang gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli di Medan 19 Agustus 2006. Seperti dilaporkan oleh wartawan KOMPAS, Andy Riza Hidayat, yang dimuat dalam KOMPAS Cybermedia tanggal 19 Agustus 2006, bahwa Prof. Usman Pelly meragukan pembentukan provinsi baru itu, tidak semakin memakmurkan daerah tersebut. Sebab, dari kajian yang dilakukannya orang Tapanuli cenderung lebih suka merantau ke Sumatera Timur. Saat berhasil di perantauan orang Tapanuli enggan kembali ke daerahnya sendiri.

“Tidak ada jaminan setelah adanya pemekaran wilayah orang Tapanuli yang sukses di perantauan kembali ke daerahnya,”kata Prof. Usman Pelly. Menurutnya tidak ada kewajiban adat bagi orang Tapanuli membawa pulang harta kekayaan mereka ke kampung halaman.

Pada kesempatan yang sama Prof.Dr. Hotman M. Siahaan, guru besar sosiologi dari Universitas Airlangga menyatakan, bahwa pembentukan provinsi yang terletak di Sumatera Utara bagian barat itu hanya akan memunculkan masalah baru. Prof. Hotman bertanya “Apakah cukup membentuk sebuah provinsi hanya berdasarkan garis kultural saja?”Menurut Prof. Hotman, pembentukan Provinsi Tapanuli, paling tidak harus memperhatikan perseteruan budaya antara subkultur Batak yang belum selesai. Tidak bisa sebuah provinsi baru dibentuk hanya ditentukan bentuk keresiden masa penjajahan Belanda. Jelas ada konteks berbeda antara pembentukan sekarang dengan pembentukan saat zaman Belanda.

Sementara itu sosiolog Prof.Dr. Robert Sibarani mengatakan pembentukan daerah di sepanjang pesisir barat Sumatera Utara memiliki potensi budaya dan alam yang cukup. “Nama Tapanuli sebagai aspek geografis dan Batak sebagai aspek etnisitas telah lama dikenal di republik ini, bahkan telah memiliki hubungan khusus dengan negara lain seperti Jerman”.

Pernyataan Prof.Dr. Robert Sibarani tersebut telah ditanggapi oleh Mathias J. Daeli dalam NiasOnline.net tanggal 26 Agustus 2006 ketika menulis atas nama peserta diskusi online di situs itu, bahwa jelaslah gagasan dasar pembentukan Provinsi Tapanuli adalah etnis Batak. Pernyataan itu dikaitkannya dengan sinyalemen saya dalam artikel Tribalisme: Sisi Gelap Otonomi Daerah.

Koran Tempo edisi 20 September 2006 dan disiarkan lagi oleh situs http://aktualita.blogspot.com tanggal 28 September 2006 menulis judul Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat. Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Wijaya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antar daerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi. Kesimpulan ini diambil dari hasil penelitiannya di beberapa daerah yang dimekarkan, ialah: Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara.

Menarik juga untuk disimak, bahwa DPRD Kota Sibolga mencabut dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli pada tanggal 21 September 2006. Sementara itu masyarakat Tapanuli Tengah yang terhimpun dalam Gabungan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah menolak keterlibatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk bergabung dalam rencana pembentukan Provinsi Tapanuli, dan meminta agar Kabupaten Tapanuli Tengah tetap menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dinyatakan dalam surat kepada DPRD Tapanuli Tengah tanggal 2 Oktober 2006, agar DPRD Tapanuli Tengah mencabut kembali keputusan DPRD Tapanuli Tengah tentang dukungan terhadap rencana pembentukan Provinsi Tapanuli (Batak Pos 7 Oktober 2006).

Situs NiasOnline.net mengumumkan pada tanggal 7 Oktober 2006 dan 15 Oktober 2006 hasil jajak pendapat pengunjung Situs NiasOnline.net bahwa Mayoritas Pengunjung Yaahowu Tolak Nias Bergabung Dengan Provinsi Tapanuli. Ini merupakan salah satu gambaran sikap masyarakat Nias terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli.

Harian SIB online menulis tanggal 9 Oktober 2006 judul berita Ratusan Tokoh Asal Tapsel Bahas Pemekaran Tapsel, Propinsi Tabagsel dan Cagubsu. Para tokoh itu berkumpul tanggal 7 Oktober 2006 malam di kediaman Drs. H. Rahmad Hasibuan di Jln. Al Falah, Medan, yang mendukung percepatan pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertunda sejak 1992, ialah Kabupaten Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Tapanuli Selatan sendiri. Pada kesempatan itu tokoh Mandailing Natal dari Natal yang juga Wakil Walikota Medan, H. Ramli, M.M. menegaskan bahwa Kabupaten Madina juga layak dimekarkan menjadi dua atau tiga kabupaten sebagai persiapan wacana pembentukan Provinsi Tabagsel. Hadir dalam pertemuan itu antara lain H. Chairuman Harahap, Amru Daulay, dan Irjen (Pol) Darwan Siregar. Pada kesempatan itu Amru Daulay memberikan warning kepada masyarakat Tapsel, Madina dan Kota Padangsidimpuan agar mempersiapkan diri kalau ternyata pemekaran Tapanuli terjadi maka siap-siaplah untuk pemekaran Tabagsel, sebab dengan pemekaran akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Waspada online menyiarkan berita tanggal 10 Oktober 2006 di bawah judul Wacana Provinsi Tapanuli Buka Peluang Sumut Terpecah. Dekan FE USU Drs. Jhon Tabu Ritonga, MEc. Mengungkapkan, bahwa jika pemekaran kabupaten/kota bisa menjadi rujukan, kenyataan di lapangan banyak sukses seperti Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Padangsidimpuan semua sudah menunjukkan sukses. Sedang untuk tingkat provinsi belum ada.
Menurut saya, penulis makalah ini, memang demikianlah faktanya. Pemda Madina berpikir secara nasional tetapi bertindak secara lokal. Ini dapat kita baca antara lain dalam Visi Pemda Madina tahun 2003, sebagai berikut:

1.Lima tahun ke depan menjadi sejajar dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

2.Sepuluh tahun ke depan menjadi yang terbaik di antara Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

3.Lima belas tahun ke depan mengungguli semua Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Kepesatan pembangunan di Kabupaten Madina dipertegas oleh Gubernur Sumatera Utara, T. Rizal Nurdin, antara lain menulis di dalam sambutannya di dalam buku saya Madina Yang Madani halaman 9-10 sbb.:

Mandailing Natal adalah daerah yang memiliki potensi yang cukup bagus dan masyarakatnya taat beragama serta menjunjung tinggi adat istiadat. Hal itu merupakan modal yang sangat berarti untuk memajukan pembangunan di Mandailing Natal, sehingga daerah ini dapat sejajar dengan daerah lainnya yang ada di Sumatera Utara. Dalam kenyataannya memang Mandailing Natal jauh lebih maju sekarang ini.

Waspada online menulis berita tanggal 12 Oktober 2006 di bawah judul 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa Sibolga Tolak Provinsi Tapanuli. Para pengunjuk rasa mendukung DPRD Sibolga agar tetap konsisten menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, sesuai keputusan DPRD Sibolga No. 15 Tahun 2006. Berita yang sama dilengkapi foto disiarkan oleh Batak Pos yang terbit di Jakarta tanggal 12 Oktober 2006.

Kembali Waspada online menulis berita 16 Oktober 2006 berjudul Pembentukan Provinsi Tapanuli Lecehkan Rakyat. Rahmad Dwi Prahman didampingi Haris Nainggolan dari Barisan Muda Keluarga Besar Masyarakat Tapteng-Sibolga (BM-GABEMA TATSI) menegaskan, penolakan juga telah dilakukan dengan menyampaikan aspirasi oleh Ormas PD Muhammadiyah, PC Al Washliyah, tokoh agama, intelektual, LSM, dan elemen lainnya. Menurut Nainggolan, pembentukan provinsi itu hanya untuk kepentingan elit-elit penguasa dan pemrakarsa yang tidak dikenal oleh masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Batak Pos edisi 1 November 2006 menurunkan berita Unjuk Rasa Gemapeta Tolak Kehadiran Tim Provinsi Tapanuli. Berita disertai foto unjuk rasa itu menyatakan bahwa Gerakan Masyarakat Peduli Tapanuli (Gemapeta) menolak pembentukan Provinsi Tapanuli, karena hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Spanduk yang mereka rentangkan antara lain bertuliskan Wahai Bapak-Bapak Tim Pemrakarsa Provinsi Tapanuli, Jangan Habiskan Tenaga, Biaya, Waktu, Mencari Kepastian Sikap Kota Sibolga Tentang Provinsi Tapanuli. Spanduk lain bertuliskan Kami Rakyat dan DPRD II Kota Sibolga Telah Memutuskan Bahwa Kota Sibolga Menolak Rencana Provinsi Tapanuli.

Berita ini juga disiarkan oleh Harian Medan Bisnis online.com dengan judul Kunjungan Tim Gabungan Pembentukan Protap ke Sibolga Diwarnai Demo.
Kembali Batak Pos menyiarkan berita tanggal 7 November 2006 di bawah judul Imatatsi Tolak Pembentukan Provinsi Tapanuli. Ikatan Mahasiswa Tapanuli Tengah Sibolga (Imatatsi) menyatakan ketika berunjuk rasa di Kantor DPRD Sibolga, bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli sarat dengan kepentingan oknum atau kelompok elit politik yang mengatasnamakan rakyat. Mereka diterima oleh anggota DPRD Sibolga, Kasim Sinaga, Jansul Perdana Pasaribu, Hamzah Zeb Tumory.

KESIMPULAN

Seringkali kita membaca atau mendengar ungkapan para pemrakarsa atau pendukung Propinsi Tapanuli, bahwa semua keresidenan di Indonesia sudah dimekarkan menjadi propinsi. Ungkapan itu sama sekali tidak benar. Saya mencatat beberapa keresidenan di Pulau Jawa yang tidak dimekarkan menjadi provinsi, antara lain di:
Jawa Barat: Bogor, Cirebon, Priangan
Jawa Tengah: Banyumas, Kedu, Pekalongan, Rembang, Semarang, dua Swapraja Surakarta ialah Kasunanan dan Mangkunegaran.
Jawa Timur: Besuki, Malang, Madiun, Kediri, Surabaya, Madura, Bojonegoro.
Sumatera: Palembang.

Sesungguhnya Propinsi Sumatera Utara adalah miniatur Indonesia yang memiliki berbagai keragaman agama, tradisi, bahasa, suku bangsa, arsitektur, kebudayaan dll. Juga memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, memiliki pantai di yang menghadap Lautan Hindia dan Selat Malaka. Memiliki banyak pulau, danau, gunung, sungai, dan berbagai tujuan wisata.

Walaupun Sumatera Utara memiliki penduduk yang multi etnis, bahasa, agama dan tradisi, namun Sumatera Utara termasuk daerah yang paling aman dari kerusuhan SARA. Rahasianya ialah, karena semua komponen masyarakat itu menjaga keharmonisan, menjaga equilibrium dalam keragaman itu. Sehingga masyarakat terhindar dari konflik sosial. Masing-masing komunitas mengetahui kelemahan dan keunggulannya. Sehingga mereka terbiasa berpikir pragmatis, menghitung rugi laba suatu tindakan yang mungkin dapat menimbulkan konflik SARA.

Keharmonisan itu bisa terusik, jika ada kelompok yang merasa lebih jago dari kelompok lainnya, sehingga menimbulkan kegarangan yang mengesampingkan sikap dan pendirian pihak-pihak lain. Jika ini terjadi, maka timbullah semangat tribalisme, ialah semangat kekitaan yang kuat yang menumbuhkan kesadaran kehadiran orang lain, yaitu mereka, yang dipandang sebagai ancaman. Dalam situasi seperti itu, nilai-nilai stereotip akan menguat. Jika ini timbul, maka sikap kebersamaan akan sulit diperoleh.

Keadaan seperti itu dapat timbul dalam wacana pembentukan Propinsi Tapanuli. Potensi besar Sumatera Utara akan terpecah-pecah, yang pada akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan komunitas yang bersangkutan. Oleh karena itu, saya tetap berpendapat, biarkanlah Propinsi Sumatera Utara utuh seperti sekarang ini.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan adanya gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli, ialah:

1.Gagasan pemecahan Propinsi Sumatera Utara menjadi beberapa Provinsi adalah gagasan yang sudah usang. Tuntutan globalisasi sekarang ini justru cenderung pada penggabungan, bukan sekat-sekat, batas-batas. Sehingga tidak relevan lagi gagasan mendirikan provinsi baru.

2.Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi Kesatuan yang besar dan salah satu provinsi terkemuka di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak ada orang yang setuju membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola pikir ini juga seyogianya berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Kesatuan. Sebagai Provinsi Kesatuan, nama Sumatera Utara merupakan nama yang kharismatik sekaligus nama yang sangat kuat merekat persatuan masyarakat berbilang kaum. Telah terbukti dalam sejarah, bahwa kekuatan Sumatera Utara antara lain dalam memelihara social equilibrium, keharmonisan masyarakat. Lihatlah nama Universitas Sumatera Utara dan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (kini Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) yang ditempat lain nama universitas negerinya mengambil nama pahlawan atau kerajaan dan IAIN mengambil nama ulama besar setempat.

3.Reputasi orang Sumatera Utara di Republik Indonesia sangat menonjol dalam segala bidang. Wilayah-wilayah di Sumatera Utara dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat keunggulan, tanpa harus membentuk propinsi baru yang bermimpi menjadi propinsi unggulan.

4.Basis otonomi daerah bukanlah di provinsi, tetapi di kabupaten/kota. Oleh karena itu tidak layak untuk mendirikan provinsi dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang terpenting adalah peningkatan kemampuan pemerintah kabupaten/kota yang sudah ada untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota dan mendidik masyarakat agar lebih pintar mengembangkan dirinya sehingga mampu meningkatkan mutu kehidupannya. Ini telah terbukti di Kabupaten Mandailing Natal, salah satu kabupaten termuda di Sumatera Utara, tetapi yang paling pesat kemajuannya.

5.Apa yang saya sinyalir bahwa tribalisme merupakan sisi gelap otonomi daerah, tersirat juga dalam pernyataan Gubernur Sumut T. Rizal Nurdin, bahwa jika Provinsi Tapanuli terbentuk maka para PNS yang berasal dari Pantai Barat yang sekarang bekerja di Pantai Timur, harus dikembalikan ke Pantai Barat. Maka akan ada eksodus PNS ke Pantai Barat. Ini akan menimbulkan keresahan sosial di Pantai Barat dan Pantai Timur.

Hotel Danau Toba, Medan, 10 November 2006

________________

catatan: dikutip selengkapnya dari http://www.basyral-hamidy-harahap.com/blog/index.php?itemid=20

Share on Facebook

42 Responses to Diskusi Pembentukan Provinsi Tapanuli (Basyral Hamidy Harahap)

  1. elumban on February 8, 2009 at 11:59 pm

    Lengkap sudah….Mari kita pelihara kebesaran Propinsi Sumatera Utara….Semoga para Bupati-bupati ex-Kab. Tapanuli Utara dapat belajar dengan Kab MADINA untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Kab Tap Utara dan pecahannya

  2. Mula Harahap on February 9, 2009 at 2:30 am

    Syahwat untuk membentuk propinsi baru di Sumatera Utara tidak saja dimiliki oleh para pendukung Propinsi Tapanuli. Paling tidak sampai saat ini sudah ada 2 lagi usulan pembentukan propinsi yang disampaikan secara resmi ke Gubernur Sumatera Utara, yaitu Propinsi Tapanuli Barat dan Propinsi Sumatera Tenggara. (Dan besar kemungkinan dalam waktu dekat akan menyusul pula Propinsi Nias):

    I. DARI SITUS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMDA SUMATERA UTARA:

    Rabu, 10 Dec 2008

    Bupati Tapteng Serahkan Bundelan Usulan Pembentukan Protabar ke Gubsu

    Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Tuani Lumbantobing bersama unsur Muspida Plus Tapteng menyerahkan bundelan usulan pembentukan Provinsi Tapanuli Barat (Protabar) kepada Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE, Rabu (10/12).

    “Penyerahan usulan ini sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang
    menginginkan pembentukan Provinsi Tapanuli Barat,” ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provsu Drs H Eddy Syofian MAP kepada wartawan di kantor Gubsu, Rabu.

    Eddy menjelaskan, pada penyerahan bundelan usulan pembentukan Provinsi Tapanuli Barat itu, turut hadir Ketua DPRD Tapteng H Maratua Siregar, Dandim, Danden POM, dan danlanal Sibolga. Sedangkan Gubsu didampingi Asisten I Hasiholan Silaen serta Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Setdaprovsu Bukit Tambunan.

    Dijelaskan Eddy Syofian, Tuani Lumbantobing kepada Gubsu mengemukakan bahwa wacana pembentukan Provinsi Tapanuli Barat telah mendapat dukungan moril dari masyarakat 5 kabupaten/kota yakni Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias, Nias Selatan dan Pakpak Bharat. Untuk itulah, Tuani mengharapkan Gubernur Sumut dapat mempertimbangkan usulan masyarakat ini, dan bahan usulan tersebut dipertimbangkan sehingga Provinsi Tapanuli Barat bisa terwujud.

    Sementara Ketua DPRD Tapteng H Maratua Siregar mengungkapkan bahwa DPRD Tapanuli Tengah telah memberikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli Barat dan sekaligus mencabut keputusan berupa rekomendasi dukungan terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).

    Pencabutan dukungan untuk pembentukan Provinsi Tapanuli itu, kata Maratua, karena menilai panitia Provinsi Tapanuli telah menyalahi kesepakatan awal dimana saat itu seluruh tim panitia sepakat menetapkan Kota Pandan sebagai ibukota Provinsi Tapanuli, namun dalam proses selanjutnya ibukota dipindahkan ke Siborong-borong.

    Karena itulah DPRD Tapteng sepakat mendukung Provinsi Tapanuli Barat dan membatalkan dukungan kepada Provinsi Tapanuli, yang sejak beberapa tahun terakhir sudah bergulir.

    Menyikapi hal ini, kata Eddy Syofian, Gubsu berjanji akan mempelajari usulan tersebut serta menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. Menurut Gubsu, Pemprovsu tentunya akan mengkaji usulan ini lebih mendalam dan objektif sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif lagi.

    II. DARI KOMPAS.COM

    Ha… Ada Provinsi Sumatera Tenggara di Sumut?

    SENIN, 12 JANUARI 2009 | 19:43 WIB

    MEDAN, SENIN- Pemerintah Sumatera Utara, Senin (12/1), menerima usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yang digagas lima kabupaten di wilayah selatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Selanjutnya, Sumut sebagai provinsi induk wajib untuk meneliti dan mempelajari kelengkapan administrasi serta persyaratan lainnya.

    “Penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan syarat pembentukan sebuah provinsi baru sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan untuk keperluan rekomendasi,” kata Gubernur Sumut H Syamsul Arifin usai menerima perwakilan lima daerah penggagas Provinsi Sumatera Tenggara di Medan, Senin (12/1).

    Kelima daerah yang mengusulkan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara itu adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

    “Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, provinsi berkewajiban menampung, mengevaluasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk meneruskan aspirasi masyarakat yang ingin membentuk Provinsi Sumatera Tenggara kepada pemerintah pusat,” kata gubernur.

    Hadir pada kesempatan itu Sekda Provinsi Sumut RE Nainggolan, Asisten Tata Pemerintahan Hasiholan Silaen, Bupati Mandailing Natal Amru H Daulay, Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan, Sekda Padang Sidimpuan Samardan Hasibuan, Wakil Bupati Padang Lawas Utara H Riskon Hasibuan, dan Sekda Padang Lawas Syahrul M Harahap.

    Menurut Syamsul, rekomendasi yang akan dikeluarkan pihaknya nanti dipastikan sudah melalui tahapan dan seleksi atas kelengkapan administrasi dan syarat bagi pembentukan provinsi baru itu. “Jadi, pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara tidak ada masalah, dan sah-sah saja asalkan usulannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” katanya.

    Hingga kini tercatat sudah ada tiga usulan pembentukan provinsi baru di Sumut. Selain Provinsi Sumatera Tenggara, juga ada usulan pembentukan Provinsi Tapanuli dan Provinsi Tapanuli Barat.

    Khusus usulan Provinsi Tapanuli, prosesnya kini sudah dalam tahapan evaluasi di Departemen Dalam Negeri, sementara dua usulan lainnya masih dalam proses di tingkat lokal yang meliputi tahap pemeriksaan kelengkapan administrasi dan syarat pembentukan oleh pemprov dan DPRD Sumut.

    Terhadap semua kegilaan ini tidak ada komentar saya yang lain, kecuali, “Kau makanlah propinsi kau itu…..” ;-(

  3. Mula Harahap on February 9, 2009 at 2:47 am

    Fenomena pembentukan propinsi-propinsi baru di Sumatera Utara ini
    mengingatkan saya akan anak-anak kecil yang memperebutkan layangan
    putus-tali.

    Biasanya tak ada seorang pun yang berhasil menggondolnya secara utuh
    karena layangan tersebut pasti akan dicoba direnggut dan dirobek oleh
    anak-anak yang lain.

    Dan karakter Batak yang kekanak-kanakan itu dengan sangat tepat
    digambarkan pula dalam peribahasa: “Ndang di ho, ndang di ahu, tagonan
    ma i di begu….”

  4. Hodner L Toruan on February 9, 2009 at 9:16 am

    Horas bagi pencinta RM, dan bagi semua orang Batak, baik yang “pro” maupun yang “kontra” Proses pembentukan Protap. Izinkan saya utarakan pendapat :
    Pada tahun 1986, kampung saya dimekarkan menjadi sebuah kecamatan. Saya sudah berada di Medan saat itu, mencari pekerjaan. Hingga saat ini, saya tidak melihat adanya “peningkatan kesejahteraan masyarakat” dengan kehadiran kecamatan baru tersebut. Malah, beban masyarakat yang bertambah dengan pungutan pajak dll. Satu-satunya yang meningkat hanya “harga tanah”. Sementara itu, lahan-lahan produktif berubah fungsi menjadi bangunan (perumahan, perkantoran dll). Jika saya amati lebih jauh, lapangan kerja juga tidak ada peningkatan, terbukti dengan masih exodusnya orang-orang mencari pekerjaan ke luar kecamatan, bahkan sampai ke luar propinsi. Lalu apa manfaat pemekaran kecamatan itu ?

    Saya kira hal yang sama berlaku jika ProTap diresmikan.
    “Peningkatan kesejahteraan masyarakat” sebagaimana didengung-dengungkan selama ini, mungkin hanya kepada “sebagian kecil orang”. Jika kita ingin memajukan Tapanuli, banyak hal lain yang lebih baik ketimbang mendirikan “Propinsi”. Buat peternakan besar di Silangit, yang pasti banyak menyerap tenaga kerja, benahi Pariwisata Danau Toba dan banyak lagi yang lain. Saya kira, untuk saat ini ProTap nggak usah dulu. Sekian dan HORASS.

    Daniel Harahap:
    Boleh juga dicek berapa hari dalam seminggu para Bupati dan Kepala Dinas di kabupaten2 pemekaran itu di wilayahnya? Ataukah waktu mereka lebih banyak di Medan dan Jakarta? :-)

  5. A Napitupulu on February 9, 2009 at 9:25 am

    Kecendrungan pemisahan suatu daerah dari provinsi induk tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, juga dasar keetnisan. Contohnya Gorontalo…semangat awal pemisahan provinsi itu ya itu tadi keetnisan.
    Keetnisan kalau dijadikan dasar pengambilan keputusan politik selamanya tidak akan memberikan hasil yang positif. Kita bisa lihat pencapaian provinsi atau kabupatenpemekaran yang dasar pengambilan keputusannya itu tadi.
    Yang jadi persoalan, kalau hal itu diangkatke permukaan akan ada beribu atau mungkin berjuta sanggahan dan bersembunyi dibalik “pemerataan pembangunan, jauhnya pusat pemerintahan, dan sebagainya….munafik.
    Alasannya sebenarnya cuma satu…PEMERATAAN KESEMPATAN MENDAPAT KEKUASAAN.

    Ide pembentukan Provinsi Tapanuli sudah lama dilontarkan, saat Jenderal Solichin GP menjadi pipinan Opearsi Terpadu Maduma pertengahan tahun 1980-an hal ini juga sudah diutarakan…tetapi keputusan politik saat itu jelas, pembentukan provinsi Tapanuli semata-mata akan menciptakan keakuan etnis.

    Mengapa sekarang diributkan lagi, dan mengapa tidak ada keputusan politik yang tegas.
    Setelah ada korban….wa..semua buka suara.

    Kita orang Batak harus bangga menjadi orang Batak, tetapi bukan harus memaksakan adanya provinsi khusus dihuni orang Batak. JAti dir kita selamanya tidak akan hilang meskipun kita tidak punya propinsi sendiri.

    Semua orang tahu Pulau Samosir itu daerah asalnya orang Batak, Danau Toba itu punyanya orang Batak, dan Tapanuli itu kampunya orang Batak…itu tidak bisa dipungkiri. Mengapa harus repot mendirikan provinsi???

    God bless orang Batak and Indonesia.

  6. Dongan sahuta on February 9, 2009 at 3:08 pm

    Daniel Harahap:
    Boleh juga dicek berapa hari dalam seminggu para Bupati dan Kepala Dinas di kabupaten2 pemekaran itu di wilayahnya? Ataukah waktu mereka lebih banyak di Medan dan Jakarta?

    Ima da Amang, godangan di dalan do waktu ni akka Amatta Kepala Dinas i. Ai goarna do kepala Dinas di Kabupaten tertentu molo tinggalna manang jabuna godangan di Medan do.

    Boha molo Amang DTA mamanggar-manggar akka pengunjung Rumametmet on asa pasada roha membangun perguruan tinggi berkualitas di Pangururan manang di Dolok Sanggul.
    Manang Bak raksasa dan pompa air raksasa di Ronggur ni Huta, naboi manarik aek sian Danau Toba dan mengalirkannya ke semua areal pertanian (persawahan di Samosir), sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan ujung-ujungnya meningkatkatkan kesejahterahan. Masak di Danau Toba air melimpah tapi sawah di Samosir dominan adalah tadah hujan. Tumoagon cara-cara songonon dipikirkan dan dilakukan dari pada mamikkiri membentuk Propinsi Baru.
    Karena menurut saya, setelah membaca semua ulasan, pendapat, ide, saran atau apapun namanya dari para pengunjung Rumametmet tentang pemekaran Protap, semua pengunjung adalah orang-orang yang pintar dan terutama mempunyai keinginan yang kuat untuk memajukan dan mensejahterkan Tapanuli. Maka sebagai bentuk perhatian kita mari: dari Rumah yang metmet ini kita memulainya, tentunya semua atas izin dan kesediaan Amang DTA sebagai tuan rumah.
    Unang loja be hita membahas pembentukan protap.

    Horas jala gabe!

  7. Meb on February 9, 2009 at 3:38 pm

    mungkin biar adil, data tentang provinsi yang sukses setelah dimekarkan bisa diulas juga amang, biar ada perbandingan.., penyatuan mata uang dieropa sebatas penggunaan mata uang di satu wilayah (Eropa), bukan peleburan negara menjadi satu, barangkali agak berbeda dimensinya. Skarang kalau pertanyaannya dibalik, misalkan saat ini propinsi sumatera utara itu gabung dengan Aceh atau Jambi, apa Medan bisa berkembang seperti yang sekarang ini?? :) Memang pekerjaan pembentukan propinsi bukan hal yang kecil dan gampang, tapi bukankah memang harus melakukan hal-hal yang besar untuk mendapatkan hasil yang besar juga? :)

  8. elumban on February 9, 2009 at 6:06 pm

    @Pro Meb….pengembangan territorial seperti pemekaran propinsi melibatkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan, saya pikir tulisan Amang Harahap ini paling tidak mengungkapkan beberapa aspek yang realistis dan dapat dipertimbangkan……Menurut saya pemekaran bukan hanya asal mekar…nanti bisa-bisa seperti karet….gampang putus…

  9. putera rantau on February 9, 2009 at 7:10 pm

    saya berpikiran bahwa bukan masalah apakah sudah saatnya propinsi tapanuli dimekarkan atau tidak. tapi kepada mental birokrasi yang ada disumatera utara. jabatan bagi sebagian orang disana adalah segala-galanya..lihat sekarang seperti pendapat di atas…kepala dinas, camat, bupati adalah idaman semua orang. tapi coba kita jujur sudah berapa besar kontribusi pejabat itu bagi kemakmuran masyarakatnya..mobil dinas (dipakai keluarga), rumah pasti ada di medan atau dijakarta…anak sekolah di jawa (swasta lagi)…pakaian necis…kalau diacara adat pasti mendapat layanan VVIP. berkacalah wahai engkau yang menamakan diri pejabat…sebenarnya engkau itu pelayan rakyat…kenapa. gaji engkau itu dari mana…dari hasil pajak (inang-inang yang bayar restribusi saat dia berjualan di pasar…peternak yang jual babinya kena restibusi)…jadi wajar sebelum engkau pejabat sadar….pertimbangkan apa benar sudah tujuan pemekaran protap (bukan berarti saya tidak setuju)

  10. RItool on February 9, 2009 at 7:14 pm

    Saya agak merasa aneh, kok kalau untuk Pembentukan Prop Tapanuli maka selalu dihubungkan dengan politik de vide et impera nya Belanda . Tapi kalau untuk daerah lain yang membentuk propinsi baru maka tidak pernah disebut sebut politik de vide et impera.

    Ingat, negara kita Negara Republik Indonesia, bukan negara Sumatera Utara.

    Pemekaran Propinsi itu mirip dengan orang yang akan berkeluarga. Ada yang terlalu mikir persiapannya, bahkan mencari devinisi-devinisi , dll hingga tak berumah tangga sampai usia tua.

    Hingga suatu masa, orang tersebut berumahtangga dan punya anak yang baru belajar berjalan , sementara orang sebayanya bahkan masih lebih muda dari dia, telah punya anak yang telah bekerja, bahkan telah punya anak yang telah berkeluarga pula.

  11. jon robet sidabutar on February 9, 2009 at 8:42 pm

    1.Gagasan pemecahan Propinsi Sumatera Utara menjadi beberapa Provinsi adalah gagasan yang sudah usang. Tuntutan globalisasi sekarang ini justru cenderung pada penggabungan, bukan sekat-sekat, batas-batas. Sehingga tidak relevan lagi gagasan mendirikan provinsi baru.

    Jon Robet:
    terlalu prematur ini disebut gagasan usang.. mengingat yang diangkat adalah gagasan tahun 50-an….di zaman otonomi dan kebebasan sekarang ini hendak-nya kita bisa lebih membuka diri terhadap ide-ide yang bertujuan untuk membangun TAPANULI.. tentu saya yakin tidak ada sedikit pun niat dari yang Pro TAPANULI untuk membuat TAPANULI lebih hancur, lebih jelek dari saat ini…
    - tentang penyatuan EROPA dibuat jadi referensi untuk menolak TAPANULI..pertanyaan saya… apakah ada negara di EROPA yang membubarkan diri untuk bersama menjadi satu negara???
    - kalau alasan tentang penyatuan mata uang dan lain sebagainya…pertanyaan saya, Apakah ada yang mengatakan nanti TAPANULI tidak memakai mata uang RUpiah?????..

    sehingga alasan GLOBALISASI yang mengurangi sekat-sekat negara itu SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN!!!!


    2.Reputasi orang Sumatera Utara di Republik Indonesia sangat menonjol dalam segala bidang. Wilayah-wilayah di Sumatera Utara dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat keunggulan, tanpa harus membentuk propinsi baru yang bermimpi menjadi propinsi unggulan.

    Jon Robet:
    Reputasi SUMUT saat ini sudah tidak Identik dengan Reputasi TAPANULI… dan ini akan berlanjut terus menerus sampai orang TAPANULI benar-benar Terpinggirkan di pesisir pantai Danau TOBA yang sudah Kotor itu… percayalah…

    3.Basis otonomi daerah bukanlah di provinsi, tetapi di kabupaten/kota. Oleh karena itu tidak layak untuk mendirikan provinsi dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang terpenting adalah peningkatan kemampuan pemerintah kabupaten/kota yang sudah ada untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota dan mendidik masyarakat agar lebih pintar mengembangkan dirinya sehingga mampu meningkatkan mutu kehidupannya. Ini telah terbukti di Kabupaten Mandailing Natal, salah satu kabupaten termuda di Sumatera Utara, tetapi yang paling pesat kemajuannya.

    Jon Robet:
    soal ini sudah dijawab dengan cukup baik oleh salah satu teman di di topik, Debat LAPO-nya amang DTA..

    4.Apa yang saya sinyalir bahwa tribalisme merupakan sisi gelap otonomi daerah, tersirat juga dalam pernyataan Gubernur Sumut T. Rizal Nurdin, bahwa jika Provinsi Tapanuli terbentuk maka para PNS yang berasal dari Pantai Barat yang sekarang bekerja di Pantai Timur, harus dikembalikan ke Pantai Barat. Maka akan ada eksodus PNS ke Pantai Barat. Ini akan menimbulkan keresahan sosial di Pantai Barat dan Pantai Timur.

    Jon Robet:
    ini yang ngawur…. emang segampang itu meng-eksodus PNS????
    peraturan darimana itu.. kalau TAPANULI jadi provinsi maka PNS orang TAPANULI harus bekerja di TAPANULI juga…ngawur..sama sekali ngawur dan ini hanya salah satu cara yang sangat jahat untuk menakut-nakuti orang TAPANULI… wong di jakarta aja banyak sekali orang TAPANULI jadi PNS….dari dulu tidak pernah disuruh pindah ke SUMUT tuhhh…..

    NOTE : Mohon di link juga pendapat ahli yang Pro-TAPANULI, biar berimbang amang….

    Daniel Harahap:
    Saya belum ketemu pendapat ahli mendukung propinsi Tapanuli. Yang ada hanya pendapat politisi dan pedagang. :-)

  12. jon robet sidabutar on February 9, 2009 at 9:32 pm

    Daniel Harahap:
    Saya belum ketemu pendapat ahli mendukung propinsi Tapanuli. Yang ada hanya pendapat politisi dan pedagang. :-)

    =
    maksud amang bukan pedagang Toyota kan :-) :-) :-) :-)

    oalahhh jadi salah juga pedagang hahahhaha

  13. Panca Bonar on February 9, 2009 at 9:35 pm

    Mengapa kita jadi aneh-aneh ya saling adu argumen yang kesannya alergi dengan prakarsa protap dengan mencuatnya issu pemekaran protap setelah memakan korban yang nota bene ketua simbol kedaulatan negara di sumatera utara. Coba kita berfikir jernih dan melihat realita di berbagai sisi kehidupan sosial secara makro di negara kesatuan RI yang kita cintai ini, apa yang terbentang di hadapan kita, menurut saya,kini saat nya kita memulai babak baru bahkan merupakan peluang yang menguntungkan dalam membangun tapanuli secara keseluruhan dengan suatu tindakan untuk efektifitas penggunaan APBN sehubungan dengan perubahan tatanan dunia baik regional dan nasional. Menurut saya pribadi, tidak perlu ketakutan yang berlebihan , bahkan cenderung dibuat-buat sebagai alasan dengan prakarsa protap jika:

    1. Pembentukan protap mempunyai visi dan misi yang jelas untuk merealisasikan secara murni dan konsekwen ke-5 sila yang tercantum dalam pancasila ( protap menjadi propinsi pancasila secara murni dan konsekwen), mengapa saya katakan demikian, silahkan anda lihat kehidupan sekarang apakah nilai-nilai pancasila masih murni dilakukan, dan momentum pembentukan protap sebagai peringatan kepada kita untuk sadar kembali falsafah negara kita.

    2. Terbentuknya protap sebagai salah satu alat atau instrumen efektivitas dan efisiensi penggunaan dana APBN di berbagai APBD yang tersebar di Tapanuli sehingga lebih mudah untuk kontrol administrasi pemerintahan sehubungan dengan maraknya penyalah gunaan dana APBD yang berasal dari pusat dengan asumsi semakin ramping organisasi semakin mudah untuk kontrol.

    3. Kita melihat pembentukan protap ini sebagai peluang untuk menjabarkan strategi Menkeu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa dana stimulus yang trilliunan dikeluarkan saat ini untuk mengatasi krisis ekonomi benar-benar untuk tujuan yang semestinya yakni membangun infrastruktur dan menyerap banyak tenaga kerja alias akan membuka lapangan pekerjaan. Berapa lapangan kerja baru yang akan terbuka selama proses dan setelah protap terbentuk? itu yang harus dilihat.

    Menurut hemat saya , prakarsa protap dan pembentukan protap sebaiknya dilihat suatu tindakan efektifitas manajemen daerah untuk percepatan pembangunan bagi masyarakat pegunungan( tribal community) di pedesaan tapanuli yang masih tergolong uncivilized, ini fakta, karena masih banyak daerah yang dihuni masyarakat Tapanuli tidak ada di peta manusia, namun hanya ada di peta Tuhan.

    Terima kasih, maju terus untuk membangun tapanuli dengan tetap rendah hati, penuh pengharapan dan di dalam Kasih Tuhan

  14. daniel simanjuntak on February 9, 2009 at 9:37 pm

    November lalu saya ke belanda melalui paris. ketika melewati belgia kita tidak akan sadar bahwa kita sudah melewati perbatasan, karena plang penunjuk jalan hanya sebesar rambu dilarang parkir di indonesia, begitu juga plang belgia-belanda. administrasi di perbatasan sudah dihilangkan sama sekali, berbeda jika kita dari perancis ke swiss (yg belum uni eropa).

    Bahwa perbandingan dengan uni eropa menurut saya sangat relevan. uni eropa dengan lantang menyatakan kemajuan dan kemakmuran rakyat eropa bisa dicapai dengan pengurangan birokrasi dan penghilangan pajak antar negara. sesungguhnya uni eropa, setelah mengunjungi european commision di belgia, cenderung menjadikan satu negara eropa di bawah european commision walaupun negara2 anggota tetap punya pemerintahan administratif masing2. namun semua undang2 negara harus menyesuaikan dengan directive EU. EU bukan melulu masalah mata uang, tapi pemangkasan birokrasi demi kemajuan. masak ini gak relevan?

    china yg sebesar itu juga hanya punya 23 provinsi plus 8 daerah khusus setingkat provinsi (beijing, shanghai, tibet, dll). kesatuan menjadi kata kunci kenapa kota chindau?? di provinsi shandong ditolak menjadi daerah setingkat provinsi.

    Sekat2 dan birokrasi bukan jawaban bagi kemajuan Indonesia, sekali lagi, Indonesia. birokrasi itu setan di indonesia, kenapa harus ditambah-tambah lagi setannya? orang yg perlu dibenahi, bukan malah menambah birokrasi dinegara yg sudah sulit ini. sampai saat ini saya malah tidak melihat ada orang2 yg layak jd pemimpin yg bijak dari pengusung protap.

  15. Meb on February 10, 2009 at 10:12 am

    menarik sekali ulasannya lae daniel.., cuma sedikit berbahaya lae, kalo ngeliat ke sejarah, Belanda dulu juga bilang gitu, Indonesia belum bisa berdiri sendiri sebagai sebuah negara, belum dapat menjalankan roda pemerintahan dan bla bla bla…:)
    untuk perbandingan dengan eropah, bukan tidak relevan cuma beda dimensinya, dan jangan dilupakan juga kita tinggal di Indonesia, dimana sistem birokrasi dan pemerintahannya masih tidak eh belum sebaik di Eropa. Knapa kita ga liat aja kenyataan di Tapanuli seperti apa, trus apa kita harus percaya juga dengan omongan ketidaksiapan dan sgala macam omongan semacam itu :)

  16. jon robet sidabutar on February 10, 2009 at 10:33 am

    KNP GLOBALISASI DAN UNI EROPA TIDAK RELEVAN?? krn kita memang sedang membicarakan satu provinsi dalam satu negara, bukan daerah otonomi, bukan negara federasi dan bukan negara baru. jadi memang soal administrasi aja spt yang sedang berlangsung di uni eropa sana. kalau lae DANIEL baca hasil pemaparan dan kesimpulan pada tulisan ilmiah diatas mengenai mata uang, maka memang yang dimaksud hanya soal mata uang dan TAPANULI Nanti tetap pake RUPIAH spt UNI EROPA memakai EURO. jadi memang tidak relevan. kan beliau hanya mengatakan soal mata uang. soal tata financial moneter tentu kita ikut INDONESIA spt mereka 1 dalam UNI EROPA. Batas2 TAPANULI dengan provinsi lain juga mungkin hanya plang selamat datng spt perbatsan UNI EROPA, tidak perlu periksa KTP, dll, tetap tdk RELEVAN. Birokrasi makin Komplek? siapa bilang tidak lebih kompleks birokrasi dari TAPANULI Ke SUMUT saat ini??? itu artinya Lae DANIEL tidak mengerti masalah TAPANULI DI SUMUT SANA!!!! Saya mungkin sedikit menegaskan…. kalau TAPANULI jadi provinsi menurut saya birokrasi di TAPANULI akan lebih ringkas, cepat (ini yang sangat perlu kita kawal sebagai putra TAPANULI terdidik) tidak seperti skarang di tendang/diulur kesana kemari….

    Mohon lebih dipahami kondisi aktual TAPANULI di SUMUT, terlebih suasana Bathin masyarakat TAPANULI di SUMUT saat ini. hari ini bahkan mungkin detik ini.

    Daniel Harahap:
    Kita boleh2 saja berbeda. Bagaimana kalau huruf kapital-nya dikurangi? Dalam dunia nyata itu sama dengan berteriak pake mik. Tapi lanjutkanlah berdebat dengan si Daniel Simanjuntak itu. :-)

  17. daniel simanjuntak on February 10, 2009 at 11:43 am

    @ jon

    saya susah percaya sama orang2 protap karena banyak hal, termasuk hal2 sepele seperti etika menulis di internet pun meraka gak ngerti, apalagi etika berdemo.

    mas jon, tolong baca lagi ulasan pak basyral masalah uni eropa, anda bisa lihat konteks tulisannya ngga? apa anda kesulitan reading between the lines?
    nih saya kutip lagi:

    “Di era globalisasi ini, sebaiknya hilangkan sekat-sekat dalam membangun perekonomian. Sebab tren yang berkembang seperti Eropa yang justru menyatukan diri melalui mata uang Euro, pemberlakuan bebas fiskal, dan kerja sama regional. Penyatuan daratan Eropa itu membuktikan, bahwa sekat-sekat administrasi tidak sesuai lagi dengan tuntutan globalisasi. Kalau kita terobsesi membangun Tembok Berlin di wilayah kita sendiri, maka hal ini bisa dianggap set back.”

    masih belom liat konteksnya juga? ok saya kasih tau kalau begitu:
    “penghilangan sekat dalam membangun perekonomian, termasuk sekat administrasi.” mata uang itu cuma contoh. emang pak basyral gak tau apa masalah sepele kaya begitu?

    mas, contoh plang antar negara itu sangat ekstrim jika kita membandingkan dengan 20 tahun yg lalu. plang antar provinsi mah emang udah dari jaman belanda kaya begitu2 aja. masih belum mengerti juga?

    siapa yg menolak birokrasi ke sumut tidak kompleks? apakah ada kata2 saya yg menegasikan birokrasi ke sumut tidak kompleks? saya jadi ragu anda mengerti tulisan saya atau tidak.

    apa ukurannya bahwa anda lebih mengerti dan saya tidak mengerti masalah ditapanuli sana?, apa karena anda berdomisili disana dan saya tidak? apa anda lahir disana dan saya tidak? justifikasi macam apa pula ini?

    tapanuli jadi provinsi birokrasi akan ringkas? fuih, kita sama2 taulah prinsip orang batak yg mau jadi raja dimana-mana (yg pada kenyataannya tidak bisa jadi raja di negeri orang dan memilih pulang kandang), dan falsafah hasangapon itu. berikan pada saya dan khalayak ramai blueprint pembangunan tapanuli dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah versi orang2 yg pro itu, kita kaji apakah memang layak atau hanya akal2an saja.

    .ds

  18. daniel simanjuntak on February 10, 2009 at 11:55 am

    @ meb

    lae, saya tidak melihat ada relevansi antara tren globalisasi saat ini dan pendapat belanda pada jaman penjajahan dahulu.

    lae, analogi selalu bersifat relatif bukan absolut, tapi bukan berarti itu tidak relevan dan tidak layak di jadikan contoh. bahwa tren globalisasi sebagai penghilangan sekat administrasi/birokrasi sudah menjalar kemana-mana. EU, NAFTA, AFTA, Jepang-China-Korea, dll. kenapa ini tidak kita jadikan contoh? dan mari belajar sama-sama dimana kelebihannya dan kekurangannya.

    pertanyaan saya ke lae:
    jika sistem birokrasi kita tidak sebaik eropa dan negara2 lain, kenapa kita cenderung ingin memperbanyak birokrasi dengan pembentukan protap daripada membenahi SDM birokrasi yg sudah ada?

    oiy, jangan lupa lae, saya kasih contoh juga tentang china dan satu kota disana, kalau bisa di ulas sekalian :D

  19. Meb on February 10, 2009 at 12:10 pm

    @ ds
    apa benar bangso batak sejelek itu? aku yakin masih ada yang baik lae, salah satunya lae ds ini kan? :) , tentang blueprint, etc kita rumuskan bareng-bareng lae, biar protap tadi jangan sampe dipake ama oknum2 yang bukan cuma lae yang muak, mungkin semua orang batak muak melihatnya… :) stuju lae?

    Daniel Harahap:
    Bagaimana kalau protapnya disimpan dulu? Mari diskusi merumuskan skenario masa depan batak! (dengan atau tanpa propinsi tersendiri) :-)

  20. daniel simanjuntak on February 10, 2009 at 12:24 pm

    @ meb
    saya malas lae ngomongin protap. :)
    saya ingin ikut serta dan melihat kemajuan daerah tapanuli sekaligus indonesia tanpa perlu menambahkan beban gaji PNS yg gak bisa dipercaya kepada negara dan masyarakat yg sudah carut marut ini.

    .ds

  21. hendry yunan pakpahan on February 10, 2009 at 1:26 pm

    Masa Depan Batak ???? Skenario apa yang akan tercipta , yang pasti tetap berkembang adalah mekarnya Parsaadan dan semakin minusnya hasadaan. Kayaknya kembali ke gereja salah satu skenarionya ….jadi orang batak jujur aku sangat bangga …..apapun skenario berikutnya. Hidup Batak……….

  22. huta on February 10, 2009 at 1:44 pm

    Saya tidak dilahirkan dan dibesarkan di tapanuli
    Masalah pendapatan daerah, jangan dijadikan alasan utama.
    Ada yang pura-pura atau disengaja dilupakan tentang protap, PLTA Siguragura, untuk memutar turbin yang dapat menghasilkan listrik ribuan bahkan sampai mega watt ( maaf saya bukan ahlinya ), listrik nya hanya untuk Pabrik ALUMINUM KUALA TANJUNG ( INALUM ) siapa pejabat orang batak yang tidak tahu tentang hal ini.
    Air nya dari Danau Toba. Tapi hasilnya ?
    Boleh dikatakan Inalum berdiri karena air danau toba. Dan jepang semakin kaya karena air danau toba tsb.
    Apakah ada kekwatiran penguasa atau pejabat-pejabat sumut dan pusat dengan plta siguragura, karena menurut informasi yang saya baca dari media kontrak inalum, Indonesia dengan Jepang akan berakhir sampai tahun 2013.
    apa yang didapat tapanuli dari Inalum ? Coba dilihat berapa persen pendapatan daerah dari Inalum!.

  23. Meb on February 10, 2009 at 2:01 pm

    @ ds
    tadinya aku pengen kasi tanggapan lae ds, tapi uda la, kayanya smangatnya sama :) aku yakin smua dongan disini atau smua bangso batak (kecuali oknum) punya smangat yang sama, Aku percaya ada banyak cara untuk memperbaiki keadaan, dan untuk memperbaiki keadaan perlu ada perubahan, dan saat ini, salah satu kendaraan yang aku liat bisa menuju perubahan -yang lebih baik- itu, ya dengan kendaraan yang namanya Protap itu… :) jadi kita spakat untuk tidak spakat amang? hehehe :-)

  24. RUDI JUAN CARLOS on February 10, 2009 at 2:21 pm

    Wilayah Sumatera Utara, mekar atau tidak:
    1. Pemerintahan daerah harus belajar lebih memperhatikan pemerataan Pembangunan
    2. Warga Sumut di beri pendidikan politik yang baik dan benar sehingga tidak mudah terhasut oleh Provokator yang haus kekuasaaan.
    3. Menjelang Pemilu 2009, warga Sumut harus memilih CALEG DPRD I dan DPRD II yang KREDIBEL dan JUJUR. Bukan hanya sekedar karena kaya, sekolah tinggi, apalagi hanya karena satu marga.
    4.ELit Politik di daerah Pusat, janganlah pulang kampung hanya untuk pabada-badahon.
    5.Bagi Tokoh sentral Batak yang berkelas Nasional, masih punya ide nggak untuk memupuk kesatuan sumatera utara ?? Anda di tunggu untuk bertindak di bona pasogitmu.

  25. jon robet sidabutar on February 10, 2009 at 7:21 pm

    @ Daniel Simajuntak

    Memang saya sengaja menuliskan KAPITAL untuk berteriak pake mik spt kata amang DTA (dengan catatan tidak pernah ada masalah pribadi disini ya lae hehehehh :) ) biar lebih jelas di lihat dan di dengar. dan saya memang mengerti tatakrama ber-surat elektronik. wong saya pembina beberapa website dan grup.

    lae.. saya mengerti dan sudah baca berulang-ulang makalah ilmiah diatas… kenapa tidak relevan …karena dia membicarakan UNI EROPA yang menyatukan mata uang, membebaskan fiskal, tata moneter dlsb… lahhh apa hubungannya????? kan kita masih satu mata uang dengan Indonesia???? apa yg perlu disatukan??? tidak ada biaya fiskal yang timbul nantinya kalau TAPANULI jadi provinsi apalagi Tata moneter… kecuali TAPANULI jadi sebuah negara.. boleh lah kita debat lagi soal ini.

    soal uni eropa berusaha menghilangkan birokrasi dan menyederhanakan administrasi.. itu karena mereka memang dulunya berbeda negara.. ada sekat-sekat yang memang harus di rombak, diruntuhkan, dan disederhanakan.. dan mohon di pahami juga,, UNI EROPA memang lebih menyatu secara administratif tapi batas2 teritorial mereka tetap ada dan itu nyata… artinya.. bahkan UNI EROPA pun mengerti bahwa kedaulatan mereka masing-masing sebagai sebuah bangsa/sebuah teritori/sebuah komunitas hampir seragam, harus tetap dipertahankan..

    nah kalau bicara provinsi TAPANULI..birokrasi apa yang ditambah??? kan sama saja dengan birokrasi antara provinsi dan Negara yang sudah berlangsung selama ini, bahkan kalau bisa kita sederhanakan birokrasi antara provinsi dan Negara bukan hanya di TAPANULI tapi di Seluruh negara ini..

    Cuma kalau lae katakan, beban negara sedikit bertambah.. itu iya..pasti. tapi itu hanya awal-nya aja.. makanya tugas kita lah sebai putra tapanuli untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi disana agar PAD (pendapatan Asli Daerah) berkembang terus menerus.. apa ide lae untuk itu.. bolehlah di cantumkan di sini.. yang konkrit untuk menambah PAD TAPANULI nantinya

    dan, kita buat provinsi TAPANULI.. bukan sedang bikin Tembok Berlin seperti kata penulis diatas….itu provokator tuhhh menulis begitu..

    orang gila aja yang berpikir mau bikin tembok berlin antara TAPANULI dan SUMUT dan INDONESIA, dan riilnya emang cuma batas provinsi seperti biasa….Plang selamat datang yang kumal dan lecet hahahahhaha

    nah amang DTA, tidak mau kalau ide TAPANULI karena syahwat orang BATAK KRISTEN untuk bikin provinsi sendiri.. okelah untuk yang ini saya mengalah….tapi jangan salah, ide amang DTA tentang Gadong Mangissir sebenarnya lebih GARANG cuma dalam bahasa lebih halus/ lebih mudah diterima pihak lain, tidak frontal…itulah bedanya PENDETA dan PEDAGANG hahahaah :-)

    Dan, Ide Gadong Mangissir inilah yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan muslim dari dahulu, makanya kalau di perhatikan.. sebelum era Soeharto… secara Teritori orang kristen punya 60-70% wilayah Indonesia yang mayoritas dikuasai Kristen yaitu, Timor, Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, Sulawesi, tapi karena taktik Gadong Mangissir dengan Transmigrasi, pelan-pelan mereka masuk ke kantong2 kristen dan menguasai dan sekarang sudah HAMPIR SELESAI dengan ide OTONOMI DAERAH..ditutup dengan Kekerasan DI SUMUT. dan di tutuplah IDE PEMEKARAN WILAYAH tanpa provinsi TAPANULI … kasihan sekali orang BATAK TAPANULI……

    coba cermati secara mendalam, provinsi dan kabupaten yang sudah dimekarkan… hampir 90 % semua daerah-daerah yang dulunya mayoritas kristen sekarang sudah mayoritas Muslim atau minimal sudah berimbang, contoh, GOrontali (mayoritas), IRJABAR (sudah sedikit berimbang)…Maluku Utara (Mayoritas) dll.. mereka biasanya mulai dari pesisir laut..kalau diperhatikan lebih seksama

    pernahkah ini diperhatikan saudara-saudaraku sekalian????????

    Amang Simbolon dan Ventje Sumual dari dahulu sudah paham betul ini….maaf bukan maksud provokatif begini tapi apa boleh buat harus kukatakan juga….

    mauliate
    Horas Jala Gabe Ma dihita saluhutna

    Note : gara-gara provinsi Tapanuli ini, awak jadi sering nonton untuk mendengarkan editorial dan dialog tentang Pemekaran wilayah.. yang banyak sekali akhir2 ini.. :-) BRAVO TAPANULI

  26. daniel simanjuntak on February 11, 2009 at 12:07 pm

    @ jon

    saya koq tetep ragu anda ngerti etik berwebsite ria. kebanyakan pake huruf kapital sama saja bilang bahwa saya goblok, bebal dan gak mau ngerti permasalahannya dan andalah yg paling benar. terserah andalah… mungkin anda yg punya tapanuli sehingga suara anda yg paling benar.

    analogi basyral lebih kepada sudut yg lebih luas (negara), anda cuma ngomong dari sudut lokal (propinsi)..ya jaka sembung. bukankah menambah propinsi berarti juga menambah birokrasi gerak arus barang dan jasa dari tarutung ke medan? tambah pungli antar propinsi tambah aturan mobil ankutan tarutung-medan? kalo masalah meja birokrasi yg mesti disogok investor, itu memang “mungkin” sama saja jumlahnya. masih gak ngerti juga?

    Jadi ini juga masalah sentimen agama?
    agama memang kadang jadi candu. jika pikiran agama kalian itu jadi alasannya saya gak bisa ngomong lagi. lebih baik saya campakkan agama saya jika itu membuat saya buta akan kepentingan yg lebih besar daripada diri saya sendiri.

    .ds
    bravo indonesia.

  27. JP Manalu on February 11, 2009 at 1:40 pm

    Lae Daniel Parkorea yang saya hormati,
    Secara jujur (jika tidak ada proses marginalisasi) di jajaran pengambilan keputusan di elit (pemprov dan DPRD SU) saya juga sangat sependapat dengan lae; yaitu urgensi pembentukan protap saat ini belum begitu mendesak. Kenyataannya, kita dapat ikuti bersama melalui media massa, bagaimana “kejadian” demo anarkis di Medan kemarin “dipelintir” menjadi bola liar yang siap menerjang ke mana saja. Dan itulah praktek yang sangat lazim di Sumut.

    Nah jika kita memilih “good boy” artinya “narimo” dengan keadaan itu, yah siap-siaplah kita untuk terus menerus menunggu seperti menunggu godot untuk kemajuan Tapanuli. Karena sebagaimana pernah saya tulis di blognya amang Pdt. DTA ini, orang Sumut itu sangat kuat ego subetnik dan agamanya, sehingga untuk saat ini saya harus berusaha keras untuk meyakini masih adanya “niat baik” dari mainstream elit di Sumut untuk secara legawa memberikan perhatian lebih kepada Tapanuli guna mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan kawasan Sum. Timur.

    Sebenarnya bisa juga strategi kita ubah dengan melakukan perubahan arah strategi perjuangan dengan melakukan “pressure” secara ilmiah, melalui tulisan-tulisan di berbagai media agar Pemprov dan politisi di Sumatera Utara memberikan perhatian lebih baik kepada Tapanuli.

    Jika elite Sumut tidak mau lagi, mari kita lakukan strategi berikutnya, yaitu dengan menggalang persatuan dan kesatuan dari para perantau agar semakin memberikan perhatiannya (dalam berbagai bentuk) kepada negeri leluhurnya.
    Di sisi lain, dari internal kita sendiri (kalangan Tapanuli) juga harus mau berubah, karena sebagian dari kita bisa dengan begitu mudahnya dipecah-belah dengan sentimen agama, sentimen kewilayahan dan sentimen marga. Dan lebih diperparah lagi dengan “iming-iming” duit dalam pilcaleg atau pilkada, sehingga sering sekali terjadi suatu kondisi, kita melepaskan peluang untuk ikut dalam percaturan politik di tingkat sumut, hanya karena sentimen marga, agama dan kawasan serta iming-iming duit. Sehingga menurut saya jika kelemahan internal tersebut masih kita pertahankan, upaya apapun yang akan dilakukan untuk memajukan Tapanuli semuanya akan terbentur dengan batu cadas!.

  28. Saurdot on February 11, 2009 at 4:38 pm

    Quote:
    “Pada kesempatan itu Amru Daulay memberikan warning kepada masyarakat Tapsel, Madina dan Kota Padangsidimpuan agar mempersiapkan diri kalau ternyata pemekaran Tapanuli terjadi maka siap-siaplah untuk pemekaran Tabagsel, sebab dengan pemekaran akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.”

    Setelah Amru Daulay menjadi Bupati di salah satu Kabupaten pemekaran Tapanuli Selatan, dia malah menjadi salah satu penggagas pemecahan Prov Sumut. Demikian juga Tapanuli Tengah dengan konsepnya sendiri (didukung dengan ‘program’ demo2 yang sistimatis dan sporadis) , tapi ‘ujuk-ujuk’ mengajukan juga untuk menjadi salah satu prov. Isu utama tetap, perbedaan kultur dan lain2nya yang bernuansa menakutkan. Saya hanya bingung saja, kita juga dapat terpengaruh dengan isu yang dilontarkan mereka (padahal saat itu mereka punya rencana mengulur-ulur waktu) sehingga Tapanuli kehilangan momentum. ;-(.

    Sudahlah kalau begitu. Mari lah kita bangun ‘hutanta i’ mulai dari diri kita sendiri. Swadana dan Swadaya! Mari bangun perguruan tinggi di kampung kita sana, walau pengalaman Universitas Sisingamangaraja di Siborongborong tidak laku ;-( Tanya kenapa? Karena yang berduit sudah bercita-cita pergi ke Medan atau Siantar, bahkan ke luar Sumut untuk melanjutkan cita-citanya mengikuti para pendahulunya. Survive! Ah… berhutang pun orang-orang tua itu, mau demi kemajuan anaknya di negeri orang yang lebih maju. Ada juga Perguruan Tinggi Agama Kristen (Negeri) di Tarutung, tapi tidak dilirik orang (minim dana dari pemerintah, alasannya). Jangan lupa bangun rumah sakit yang berkualitas juga, supaya jangan berobat ke Penang atau Singapura lagi (dari Tapanuli banyak yang berobat kesana). Mari kita bangun jalan-jalan ke kampung kita masing-masing. Kita harus urunan agar terkumpul ratusan bahkan miliaran rupiah. Belum lagi sarana air minum, walau tahun ini pemerintah pusat menggalakkan proyek 10 juta sambungan untuk RT. Adakah itu akan tiba di Tapanuli kita? Tapi, siapa yang mau mengajukan? Padahal itu semua diserahkan ke masing2 propinsi. Itu bukan DAU.

    Jadi, tahun ke depan seperti tahun-tahun sebelumnya, dana dekonsentrasi itu mungkin akan singgah tapi jangan berkecil hati kalau itu remah-remahnya saja, mungkin saja karena tidak diperlukan lagi oleh daerah dimana pemegang kekuasaan propinsi berasal. Ini fakta, tapi pahit. (Kalau tidak percaya, tanya pengelola pemda di 4 kabupaten pemekaran taput, dairi, atau tapanuli tengah (dua terakhir paling jarang menjadi pejabat propinsi sumut dari sini-maaf) . Memang, dekat kekuasaan, dekat kemakmuran (ini sangat duniawi namun kita sedang membicarakan pemerintahan dunia ‘kan). Pertanyaan besar saya masih tersisa, siapa yang akan mengarahkannya dana dari pusat itu? Kalau saya, jelas tidak mampu. Saya hanya tahu informasi, tapi sayangnya tak mampu menggerakkannya. Peace. :-)

    Saran terakhir, mari kita berdoa/bersimpati untuk mereka yang dipenjara karena ProTap! Mereka juga orang Batak. Yang pasti, mereka bukan musuh kita.

    Daniel Harahap:
    Tidak ada kampus yang bermutu (apalagi dengan harga terjangkau) yang tidak dicari oleh mereka yang haus akan ilmu dan kemajuan.

  29. jon robet sidabutar on February 11, 2009 at 7:44 pm

    @ Daniel Simajuntak

    kalo lae masih ragu tentang tatakrama saya ber-surat elektronik, monggo dan mohon maaf.. menurut saya itu cuma penekanan2 sama spt orang debat di dunia nyata.. biasa kok lae agak bersuara keras..maklumlah.. awak ini masih BTL, Batak Tembak Langsung lae…:-)

    Tidak ada kok niat saya menganggap lae goblok atau saya yang paling benar. karena berdasarkan cerita lae bahwa lae sudah cukup berkliling dunia, setidaknya dari awal saya pribadi sudah bisa mengukur kualitas intelektual dan kualitas finansial lae.

    soal tulisan ilmiah pa Basyral, lae sendiri yang mengaku ..”jaka sembung” dan kenyataannya memang TIDAK RELEVAN sprti yang saya sebutkan dari awal..
    tidak relevan membicarakan negara apalagi uni eropa dengan provinsi Tapanuli.. karena memang kita sedang membicarakan sebuah provinsi Tapanuli…

    cuma perlu lae pahami, tulisan beliau menjadi salah satu rujukan bagi mereka yang tidak setuju “Provinsi Tapanuli”….
    makanya kalau lae perhatikan 2 kali saya menuliskan kalimat yang “cukup keras”
    1. saya bilang ngawur soal eksodus PNS
    2. Saya bilang provokator soal Tembok Berlin.

    kalau soal relevan atau tidak relevan, itu lebih merupakan analisa saya pribadi terhadap tulisan beliau.. soal arus barang dan tetek bengek.. yang lae bicarakan terakhir.. itu soal teknis yang mungkin perlu kita awasi dalam pelaksanaannya nantinya.

    Sekarang kan kita masih membahas, ide pembentukan provinsi tapanuli, kalau di bahasa teknik pertambangan (kebetulan saya alumni tambang).. provinsi Tapanuli, masih dalam tahap Explorasi, belum exploitasi. dan soal arus barang, pungli, pajak daerah itu sudah masuk ranah eksploitasi, meski perlu juga kita wanti-wanti dari sekarang.

    Kalau soal Agama, itu juga cenderung merupakan pendapat pribadi, jadi silahkan saja kalau mau protes, soal benar atau tidak apa yang katakan, itu juga tergantung pembaca sekalian. cuma setahu saya, di BATAk sana, agama dan budaya (adat istiadat) seperti ayam dan telur lae…..

    Saya Prihatin, atas penangkapan ratusan orang yang dilakukan provinsi akhir2 ini apalagi ada seorang pembantu dekan USU, Direktur PDAM, mungkin mereka adalah “orang-orang terbaik” Tapanuli, sangat memprihatinkan PERILAKU NEGARA terhadap ORANG TAPANULI !!!! kenapa tidak sekalian saja semua yang pro Tapanuli dimasukkan ke penjara?? maaf, saya tidak bermaksud meng-intervensi Hukum… ini lebih merupakan jeritan hati saya.. dan berdoa agar mereka terlepas dari jeratan hukum.

  30. JP Manalu on February 12, 2009 at 8:26 am

    Pro JR Sidabutar:
    Dan tadi pagi saya sempat menonton di TVone yang mewawancarai Bapak Jenderal LB Panjaitan yang diwawancarai wartawan soal dukungan beliau terhadap rencana pendirian Protap.

  31. RItool on February 12, 2009 at 11:40 am

    ” Saya Prihatin, atas penangkapan ratusan orang yang dilakukan provinsi akhir2 ini apalagi ada seorang pembantu dekan USU, Direktur PDAM, mungkin mereka adalah “orang-orang terbaik” Tapanuli, sangat memprihatinkan PERILAKU NEGARA terhadap ORANG TAPANULI !!!! kenapa tidak sekalian saja semua yang pro Tapanuli dimasukkan ke penjara?? maaf, saya tidak bermaksud meng-intervensi Hukum… ini lebih merupakan jeritan hati saya.. dan berdoa agar mereka terlepas dari jeratan hukum ”

    @ Sdr. JRS ; Pendapat kita sama !
    dulu saya tidak begitu memperhatikan apa itu Protap , tapi setelah memperhatikan dengan seksama kejadian ahir ahir ini, maka saya juga sangat prihatin, bahkan kadang hati ini terasa panas .


    Daniel Harahap:
    Jangan lepas kontrol. Penangkapan dampak dari kematian Ketua DPRD dalam demo mendukung Protap. Saran saya: tegakkan saja dan awasi hukum ditegakkan seadil-adilnya. Yang bersalah harus dihukum. Yang tidak bersalah harus dibebaskan. Dan yang membuktikan itu adalah pengadilan.

  32. jon robet sidabutar on February 12, 2009 at 1:24 pm

    @ bpk JP Manalu dan RItool..
    saya juga menonton dialog itu dan hampir semua dialog dan editorial saya ikuti secara seksama. termasuk dialog antar bpk Panda Nabadan dengan kontra salah seorang fungsionaris pusat Golkar.. rata-rata mereka mempersoal kenapa sampai 10 tahun ini dibiarkan.. seolah-olah dihalang-halangi. Apa salah orang Batak.. dan seterusnya.

    mudah2an Provinsi TAPANULI merupakan Mimpi yang Jadi Kenyataan.. asi ma roham ale Tuhan !!! ala mudah2an ma puak2 batak bisa bersatu.

    Daniel Harahap:
    Salah orang Batak? Menurut saya yang pertama: kurang rajin bercermin. :-) Kedua: kurang pintar berkomunikasi (sering yang lebih penting bukan apa yang dikatakan tetapi bagaimana mengatakannya). Ketiga: tidak mau berorganisasi apalagi bersinergi. Keempat yang paling parah: anggar jago. :-)

  33. jon robet sidabutar on February 12, 2009 at 10:28 pm

    alai amang pendeta… gabe huruf kecil do sasude hubaen saonari manulis dison asa unang muruk lae daniel simajuntak… hape molo huruf kecil sude.. sarupa na mar husip-husip do i… boa ma i???? manurut amang dta nga sahat di dia sude panghataion on???? adong do kesimpulan???

    ai hubereng da amang ruma met-met on di pantau angka “pembesar” i do hape?? termasuk salah satu rujukan do sude diskusi ta dison.. molo adong sada simposium na balga mengenai provinsi tapanuli, hu usul hon ma amang dta jadi sada moderator disi.. setuju do hamu??

    Daniel Harahap:
    Molo simposium rapot ni angka ahli manang parhapistaran di perguruan tinggi do i. Ai iba holan pandita na sian singkola metmet do. :-)

  34. Bayoangin on February 14, 2009 at 5:18 pm

    Ikutan komentar…Saya orang yang termasuk tidak yakin jika ada pemekaran wilayah otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Sebagai daerah yang dimekarkan dari kecamatan Batangtoru di Tapanuli Selatan yaitu MARANCAR, sampai saat ini tidak ada kelihatan perobahan yang berarti terhadap masyarakat sekitar kecuali punya Bapak “Camat Sendiri”,namun tempat tinggalnya bertahun-tahun masih tetap bertempat tinggal diluar wilayahnya bertugas. Jalan darat sebagai penunjang mobilisasi masyarakat masih tetap seperti sebelum menjadi kecamatan sendiri, bahkan masyrakat yang mencoba menikmati tehnologi komunikasi(telepon seluler) harus digunakan seperti telepon rumah karena harus disambungkan dengan antene yang tinggi(pake bambu) agar mendapatkan signal dan dapat digunakan. Oleh karena itu bagi yang mengataskan rakyat diharap merenungkan kembali apa arti perjuangan dan cita-cita mulia demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur agar istilah SUMUT(Semua Urusan Mesti dgn Uang Tunai) atau TAPSEL(TAk Pernah SELesai) dikikis habis dari Sumatera Utara

  35. Jusup Silitonga on February 15, 2009 at 9:55 pm

    Sebenarnya hanya masalah waktu saja yang salah. Seharusnya isu provinsi Tapanuli ini digulirkan sebelum provinsi Maluku Utara, Gorontalo, Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Papua Barat berdiri. Daripada debat kusir yang tidak karuan, yang sebenarnya kurang berguna, lebih baik kita lihat saja nanti perkembangannya, & berharap yang terbaik akan terjadi.

    Daniel Harahap:
    Menurut saya seandainya sejak dulu dilakukan perdebatan soal protap ini kejadiannya tidak seperti ini. Namun karena sejak awal banyak orang Batak menghindar dari perdebatan apalagi perdebatan ilmiah tentang gagasan ini, ya tidak karu-karuanlah. Mana lebih baik: Kusir yang selalu berdebat tidak karuan atau kuda berkacamata? :-)

  36. Jusup Silitonga on February 20, 2009 at 7:09 pm

    Menurut saya, pendirian provinsi yang lain juga tanpa debat ilmiah, dan memang tanpa debat ilmiah. Bukan begitu, Pak? Mengenai kusir & kuda, bukankah kuda tidak dapat mengenakan kacamata sendiri kalau tidak dipakaikan oleh kusir? dan bukankah kusir tidak dapat dibilang kusir jika tanpa kuda? :)

  37. DOGOM HARAHAP on February 26, 2009 at 9:59 am

    Pemekaran itu pasti ada positifnya, cuma ada yang merasa dirugikan ada yang merasa diuntungkan. Misalnya atas rencana pembentukan propinsi Tapanuli, orang-orang dari Batak Toba pasti lebih unggul dari orang-orang Batak Angkola dan Mandailing baik dilihat dari segi jumlah populasi maupun dari segi kualitasnya. Jadi jika Propinsi Tapanuli dibentuk pasti yang jadi Gubernur itu dari Batak Toba dan Nasrani. Oleh karena itu wajar saja orang-orang Batak Mandailing dan Angkola lebih suka tetap dalam bingkai propinsi Sumut karena walaupun kecil kemungkinan jadi Gubernur tetapi minimal gubernurnya masih satu iman dengan mereka. Faktor agama disini sangat berperan, tak usah ditutupilah. Silakan orang-orang Tapanuli (Batak Toba) berjuang membentuk Propinsi Tapanuli minus orang-orang Batak Mandailing dan Angkola sampai titik darah penghabisan.

  38. rambomambo on June 15, 2009 at 9:11 am

    Tribalisme sisi gelap dari otonomi daerah?

    Kalau mau lihat sisi gelap dari setiap wacana pemikiran seperti otonomi daerah pasti ada, tapi dengan mengetahui sisi gelap tersebut maka dapat ditentukan strategi dan kiat kiat untuk meminimalkannya.

    Karena otonomi daerah itu sudah merupakan amanat konstitusi maka wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk melaksanakan dan mematuhinya. Oleh karena itu janganlah keinginan masyarakat Toba mendirikan Protap ditanggapi negativ dan rada ngawur.

    Pembentukan propinsi baru bukanlah berarti membentu sekat sekat perekonomian, apalagi tembok berlin

    Pembentukan atau pemekaran propinsi di Sumut jangan diplesetkan menjadi pemecahan propinsi Sumut, sebab penggunaan kata yang tidak tepat dapat mempengaruhi pikiran umat.

    Teori dari mana yang mengatakan bahwa apabila Propinsi baru terbentuk di Pantai Barat makan PNS di Pantai Timur akan eksodus besar besaran pulang ke pantai Barat.

    Teori dari mana yang mengatakan apabila komoditi dari pantai barat dibawa melalui pantai timur, maka masyarakat pantai timur akan protes karena jalannya dilalui dan rusak.

    Saat ini banyak sekali hasutan kearah perpecahan bangsa ini, oleh karena itu sesama anak bangsa waspadalah dan jangan mudah terhasut. Pemekaran suatu daerah jangan dikaitkan dengan masalah Suku,Agama,Ras, dan Antar Golongan, sebab yang demikian ini akan membuat anak bangsa saling berprasangka saling mencurigai sehingga aspirasi saudara yang lain ditanggapi dengan rasa curiga.

    Kita harus sadar betul bahwa mungkin banyak perbedaan diantara kita, tapi kita harus sadar betul pula bahwa kita satu bangsa dan satu tanah air, serta satu bahasa yaitu Indonesia.

    Daniel Harahap:
    Seminarkanlah dulu. Panggil ahli dari berbagai disiplin ilmu. :-)

  39. rambomambo on June 15, 2009 at 9:44 am

    Amang DTAH, masalah diseminarkan atau tidak bukan urusan pengunjung ruma memetnya amang ini, kaeknya itu urusan pembuat peraturan, kalau memang syarat pembentukan propinsi baru itu salah satunya adalah seminar maka laksanakanlah seminar, dan kalau ada pula syarat harus rapat paripurna maka laksanakanlah rapat paripurna.

    Payahnya kalau kepentingan politik yang berlaku, nanti sudah berpuluh kali diadakan seminar oleh para ahli yang independen, tapi kalau kepentingan politik tidak berpihak tetap saja tidak ada keputusan, tapi kalau kepentingan politik sudah berpihak apalagi dicampur aduk dengan pemikiran mayoritas dan minoritas dan dilapisi dengan angpau maka tidak seminar dan tidak ada rapat paripurna pun bisa juga jadi propinsi.

    Daniel Harahap:
    Gagasan membentuk Protap atau menolak Protap adalah sama-sama kepentingan politik. Namun kita menghendaki semua gagasan politik apalagi menyangkut banyak orang diuji dan dikritisi di forum ilmiah tanpa harus diperintah atau disyaratkan peraturan. Namun entah kenapa para penggiat protap tak mau menguji gagasannya di forum ilmiah. Kalau sudah begini, paling2 saya akan katakan: bah, patudu hamu ma. :-)

  40. ramboomamboo on June 15, 2009 at 12:05 pm

    Amang DTAH, karena otonomi daerah itu sudah merupakan amanat konstitusi, ide pemekaran wilayah timbul dari sana dan karena pemekaran wilayah itu merupakan suatu yang sangat serius maka tentu syaratnya pun harus diatur oleh peraturan yang sangat serius dan sangat baku pula.

    Dengan begitu maka peperangan antar kepentingan politik dari yang mendukung dan menolak dapat ditekan dan diarahkan kepada persoalan administrasi negara dan hukum tata negara, maka proses dapat berjalan tahap demi tahap sesuai peraturan. Yang mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan dapat berhasil dan yang tidak mengikuti peraturan akan gagal. Itu lebih mudah dan jelas, tidak perlu demo.

  41. Mr. Toba on June 15, 2009 at 2:07 pm

    Amang DTAH dan sekalian tamu di Ruma Metmet. Dalam tulisan bapak Basyral Hamidi Harahap diatas, pada thn 1957 ANP Situmorang ketua seksi “B” DPRD Sumatera Utara ” bahwa seumpanya Sumatera Utara dibagi bagi dalam beberapa Propinsi…”

    Bah, kagum kali aku. Hebat kali pak Situmorang itu menurutku betul betul visioner dan futuristik coba kalau dari tahun 1957 idenya itu dilaksanakan maka sudah maju kalilah sekarang kawasan Sumatera Utara ini apalagi kalau tiap propinsi berlomba untuk maju dan memakai semboyan pak Abdillah “bekerja sama sama dan sama sama bekerja”.

  42. Parhumbang on June 16, 2009 at 2:09 pm

    Lae (Mr. Toba), betul sekali bahwa kita patut menaruh kagum kepada pak ANP Situmorang……… yang pada tahun 1957 saja sudah demikian jauh berpikir kedepan.

    Menurut saya saat ini dapat dibagi sebagai berikut:

    1. Propinsi Nias, dengan pelabuhan laut Gunung Sitoli, pelabuhan udara Binaka, Ibukota dan pusat pemerintahan Gunung Sitoli, sumber pendapatan Perikanan, Pertanian, Priwisata, Peternakan.

    2. Propinsi ……., dengan pelabuhan laut Sibolga dan Barus, pelabuhan udara Pinang Sori dan Silangit, Ibukota dan Pusat Pemerintahan Pinang Sori, Pusat Bisnis dan Perdagangan Sibolga, Pusat Rohani dan Kesehatan Taput, Pusat Industri (pulp) dan Pariwisata Toba (Balige), Pusat Pendidikan Humbang, Pusat Pariwisata dan Budaya Samosir. Sumber pendapatan Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Energi (Air,Thermal), dll.

    3. Propinsi ……., terdiri Paluta dan Sel, Tapsel, Madina, Kota Padang Sidempuan… dst.

    4. Propinsi…….., Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara dan Sel, Asahan, Batu Bara….dst.

    5. Propinsi…, Pakpak, Dairi, Tanah Karo, Simalungun, Kota Siantar…. dst.

    6. Propinsi…, Sergei, Deli Serdang, Langkat, Binjei, Medan…… dst.

    Pusat bertugas meningkatkan Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara dan Jalan, memberikan kepastian Hukum dan Birokrasi, menjaga stabilitas keamanan bersama daerah, Propinsi dan Kabupaten/Kota dibawahnya berjuang meningkatkan sumber pendapatan daerah sesuai potensi daerahnya bersama elemen masyarakat lokal, perantau, nasional dan internasional. Asumsi dengan layaknya fasilitas Pelabuhan, Bandara Jalan, dan dengan adanya kepastian hukum dan birokrasi yang bersih, serta stabiltas keamanan yang terjaga, dapat diharapkan para investor (perantau, nasional dan asing) akan mau berinvestasi.

    Dengan demkian dapat dibayangkan 25 tahun kedepan wilayah Sumbagut ( yang sudah menjadi 6 propinsi ) menjadi sejahtera dan makmur, hidup berdampingan saling bersinergi dengan menyadari perbedaan sub etnis dan agama masing-masing dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika memperkokoh NKRI. Tercipta masyarakat yang religius memiliki kearifan budaya lokal yang kuat, berjiwa nasionalis serta berpemikiran Global. Pusat mulai memetik hasil dari pendapatan daerah untuk membayar cicilan utang negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*